KPU-Kemendagri Sisir Ulang Data Pemilih

Kompas.com - 25/10/2013, 19:13 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (dua dari kiri) HENDRA A SETYAWANKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (dua dari kiri)
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali duduk bersama untuk menyisir ulang data pemilih tetap (DPT) dan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Padahal sebelumnya, KPU sempat mengklaim DPT yang dihasilkannya sudah bersih, valid, dan akurat.

"Penyandingan data diulang lagi, nanti akan terlihat data baru," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung Kemendagri di Jakarta, Jumat (25/10/2013).

Ia mengatakan, pertemuan dengan Kemendagri bertujuan membahas hal-hal teknis yang harus dilakukan terkait sinkronisasi yang perlu dilakukan pascapenundaan penetapan DPT. Dituturkannya, dari penyandingan data kembali itu, KPU ingin mendapatkan nomor induk kependudukan (NIK) atas DPT yang belum ber-NIK.

"(Penundaan) ini memerlukan suatu kegiatan yang bisa mempercepat proses pemberian NIK agar bisa tuntas sebelum 4 November," kata mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

Menurutnya, sinkronisasi data dilakukan dengan menyandingkan setiap data menggunakan masing-masing sistem milik KPU dan Kemendagri. Dikatakannya, masing-masing sistem dapat saling membaca data dari pihak lain.

"Dua sistem itu bisa saling membaca. Jika ada pergerakan data dari kabupaten/kota, maka tidak langsung ke data Kemendagri, melainkan ke 'database' KPU, baru nanti disandingkan antar-database," jelasnya.

Husni optimistis bahwa sinkronisasi data tersebut dapat selesai selama kurang dari dua minggu. Jadi, katanya, sebelum tenggat waktu penetapan DPT, data pemilih Pemilu 2014 sudah diyakini akurasinya. Di sisi lain, Mendagri mengatakan, pihaknya akan membantu KPU untuk membersihkan data pemilih.

"Teknis penyelesaian masih kurang, maka kami mengintegrasikan tim teknis. Kami terus membersihkan data, terutama yang 20,3 juta itu," kata Gamawan.

KPU, sebelumnya sempat menyatakan tidak lagi menyisir kekurangan data sebanyak 20,3 juta pemilih itu.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Ini Syarat bagi Karyawan Swasta agar Dapat Bantuan Rp 600.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X