Gamawan Tak Mau Disalahkan soal DPT

Kompas.com - 24/10/2013, 14:50 WIB
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN HENDRA A SETYAWANMenteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com —
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tidak mau disalahkan terkait penundaan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum. Gamawan menganggap pihak yang menyalahkan dirinya tidak mengerti aturan.

"Karena orang tidak mengerti aja. Apa hubungannya? Kita kan sifatnya membantu," kata Gamawan di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Gamawan mengatakan, tugas pihaknya sudah selesai setelah menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih (DP4). Ia bahkan membanggakan penyerahan DPT lebih cepat dua hari dari yang ditentukan. Gamawan menjamin akurasi data tersebut.

"Di UU Pemilu, kita kewajibannya hanya pada penyerahan DPT. Setelah diserahkan berarti selesai. Tapi kalau memang dibutuhkan, kita akan membantu KPU," kata Gamawan.


Seperti diberitakan, KPU memutuskan menunda penetapan DPT selambatnya pada 4 November 2013. Penundaan itu atas rekomendasi Bawaslu dan diperkuat aspirasi pimpinan parpol setelah masalah masih ditemukan dalam DPT. Adapun DPT itu disusun berdasarkan DP4 dan data WNI di luar negeri. Data DP4 itu yang dikritik berbagai pihak.

Hingga kini, total pemilih dalam DPT yang ditetapkan semua provinsi sebesar 186,8 juta orang. Adapun versi Sidalih sebanyak 186,35 juta. Perbedaan sekitar 400.000 pemilih akan disinkronkan dalam dua pekan ini.

KPU memastikan penundaan tersebut tidak mengganggu tahapan pemilu. Angka DPT disebut hanya terkait dengan pengadaan logistik. Padahal, pengadaan logistik dalam prakualifikasi lelang sudah memakai DPS hasil perbaikan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Penjelasan KPK Hentikan 36 Kasus: Demi Kepastian Hukum dan Klaim Sesuai Aturan

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Bambang Widjojanto: Itu Bukan Prestasi

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Kemendagri Minta Pemda Alokasikan APBD untuk Pengembangan Perpustakaan

Nasional
Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Akhir Februari, Kejagung Limpahkan Berkas Perkara Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Jokowi Ancam Tarik Sertifikat Perhutanan Sosial jika Lahan Tak Dikelola

Nasional
Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Sohibul Iman: Pak Prabowo Bilang ke Saya, Kawan Lama Jangan Ditinggalkan...

Nasional
Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Ramai Dikritik, PKS Sebut RUU Ketahanan Keluarga demi Generasi yang Lebih Baik

Nasional
Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Istana Bantah Akan Ada Reshuffle Kabinet

Nasional
Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Kejagung Deteksi Aset Para Tersangka Kasus Jiwasraya di Singapura dan Eropa

Nasional
Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X