Kompas.com - 24/10/2013, 11:09 WIB
Sekjen DPP PDIP dan anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo KOMPAS.com/Indra AkuntonoSekjen DPP PDIP dan anggota Komisi I DPR Tjahjo Kumolo
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Tjahjo Kumolo meminta Partai Golkar tidak terlalu menaruh curiga pada pergerakan partainya dalam menyikapi kondisi politik lokal di Banten. Tjahjo menegaskan, PDI Perjuangan tak memiliki niat mendorong Wakil Gubernur Banten Rano Karno untuk menggeser Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyusul dicekalnya Atut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Tjahjo, permasalahan yang tengah dihadapi oleh Atut bukanlah masalah politik, tapi merupakan permasalahan hukum. Terkait itu, PDI Perjuangan akan menghargai proses hukum yang berjalan dan mekanisme koalisi yang berlaku.

"Karena apapun jadinya, ibu Atut dan pak Rano itu sudah membentuk koalisi. Kami ikuti mekanisme yang ada dan Golkar jangan curiga dengan PDI-P dan manuver Rano Karno," kata Tjahjo, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat ini menuturkan, posisi Rano Karno adalah kader PDI Perjuangan yang ditugaskan berkoalisi dengan Partai Golkar sebagai Wakil Gubernur Banten. Dengan tegas ia nyatakan posisi Rano sampai saat ini tetap sebagai Wakil Gubernur Banten dan PDI Perjuangan menampik mendorong Rano untuk menggeser Atut.

"Sampai saat ini Rani tetap sebagai Wagub, itu prinsip," tandasnya.

Sebelumnya, Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo meminta PDI Perjuangan menahan diri dan tak terlalu berlebihan menanggapi kondisi politik yang terjadi di Banten. Ia meminta PDI Perjuangan melihat masalah yang dihadapi Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dengan lebih jernih.

Tribunnews.com Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah (kanan) dan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno.


Bambang menjelaskan, status Atut saat ini masih seorang saksi yang dianggap tahu kasus dugaan suap dalam sengketa Pilkada Lebak. Atas dasar itu, Bambang menilai PDI Perjuangan tidak etis karena memunculkan isu pergantian kepemimpinan Banten dari Atut ke kader PDI Perjuangan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten Rano Karno.

"Saya minta Rano Karno dan PDI-P menahan diri jangan sampai koalisi PDI-P dan Golkar di Banten jadi rusak," kata Bambang, Rabu (23/10/2013).

Sebagai informasi, setelah Atut dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kabar mengenai kursi Gubernur Banten menuai sorotan. Rano mengaku siap menggantikan Atut, meski PDI Perjuangan meminta Rano untuk terus fokus bekerja konkret. Retaknya hubungan Rano dan Atut sebagai pemimpin Banten beberapa kali terendus oleh publik. Bahkan sempat mencuat isu bahwa Rano berniat mengundurkan diri sebagai Wakil Gubernur Banten.

Saat dikonfirmasi, rumor tersebut dibantah dan keduanya saling klaim bahwa hubungan sangat akur. Terakhir, mencuat kembali kabar bahwa PDI Perjuangan mendorong Rano menggantikan Atut. Namun, informasi itu langsung dibantah oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Menurut Puan, PDI Perjuangan mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap kasus hukum Atut yang telah dicekal KPK tersebut.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X