Kompas.com - 24/10/2013, 08:51 WIB
Tubagus Chaery Wardana alias Wawan meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (3/10/2013). Adik dari Ratu Atut yang juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany tersebut tertangkap tangan KPK dalam kasus dugaan suap bersama Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar dalam sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Tubagus Chaery Wardana alias Wawan meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (3/10/2013). Adik dari Ratu Atut yang juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany tersebut tertangkap tangan KPK dalam kasus dugaan suap bersama Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar dalam sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten.
EditorInggried Dwi Wedhaswary

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan sejumlah dokumen dari kompleks Kantor Wali Kota Tangerang Selatan dan dinas kesehatan setempat. KPK memeriksa sejumlah kantor di Tangsel untuk menelusuri jejak kasus-kasus dugaan korupsi Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, di Tangsel.

”Dokumen terkait dinas-dinas yang ada di Tangsel,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkot Tangsel Dedi Rafidi saat ditanya soal kedatangan tim penyelidik KPK ke Tangsel, Rabu (23/10).

Pemeriksaan sejumlah kantor itu dilakukan Selasa (22/10/2013). Tim penyelidik KPK memeriksa kompleks kantor wali kota di Setu dan dinas kesehatan di Witana Harja, Pamulang. Istri Wawan, Airin Rachmi Diany, adalah Wali Kota Tangsel. Saat ditanya wartawan, Airin yang hadir di sebuah acara di Babakan, Setu, bersama Wakil Gubernur Banten Rano Karno, menolak berkomentar soal penyitaan dokumen itu.

Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, yang dilakukan tim penyelidik KPK di Tangsel merupakan penelusuran lebih lanjut terkait dengan pemeriksaan tersangka yang ditetapkan KPK.

”KPK melakukan klarifikasi, konfirmasi, dan penelusuran lebih lanjut berkaitan dengan pemeriksaan tersangka yang sudah ditetapkan KPK,” kata Bambang di Jakarta, Rabu.

Menurut Deputi Penindakan KPK Warih Sadono, proses yang berlangsung di Tangsel masih dalam tahap penyelidikan. Warih mengatakan, di Tangsel, KPK tidak melakukan penggeledahan.

”Enggak geledah, tetapi penyelidikan,” katanya.

Sejumlah dokumen yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan KPK telah dibawa dari Tangsel. Dokumen-dokumen itu akan dicocokkan dengan temuan KPK ketika menggeledah rumah dan kantor Wawan.


”Terkait dengan penyelidikan pengadaan alat kesehatan di Tangsel tahun anggaran 2010 sampai 2012,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP.

Sejak Wawan ditangkap, KPK menerima sejumlah laporan pengaduan masyarakat. ”Ada beberapa laporan yang masuk ke pengaduan masyarakat, di antaranya berkaitan dengan pilkada dan hal-hal lain,” katanya.

Di Serang, Banten, desakan menuntut Ratu Atut Chosiyah mundur menguat. Puluhan mahasiswa dan aktivis yang berunjuk rasa di depan pendapa Gubernur Banten, Rabu, menilai Ratu Atut gagal mengangkat kesejahteraan rakyat Banten. Unjuk rasa berlangsung ricuh karena massa memaksa memasuki rumah dinas Atut yang dijaga puluhan polisi dan personel satuan polisi pamong praja.

Saat dikonfirmasi kian maraknya unjuk rasa menuntut Gubernur Banten mundur, juru bicara Ratu Atut, Fitron Nur Ikhsan, menyatakan, dirinya untuk sementara tidak menjalani tugas sebagai juru bicara yang bersangkutan.

”Saya lagi off,” ujarnya melalui pesan singkat. (BIL/RAY/GRE)

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X