Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Makin Keras, Jegalan untuk Jokowi Maju Pilpres 2014

Kompas.com - 24/10/2013, 08:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Berbagai pihak dinilai tengah berupaya menjegal Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi untuk maju sebagai calon presiden di Pemilu 2014. Ke depan, upaya tersebut diyakini akan semakin keras di tengah ketidakpastian pengusungan Jokowi dalam pilpres.

"Mulai ada skenario untuk jegal Jokowi. Sekarang masih permulaan. Nanti akan semakin keras perlawanan dengan kampanye negatif. Bahkan, kampanye hitam akan diarahkan ke Jokowi," kata peneliti senior Indonesia Public Institut (IPI), Karyono Wibowo, Kamis (24/10/2013) di Jakarta.

Karyono mengatakan, ada tiga skenario yang bisa dilakukan untuk menjegal lawan politik, yakni ketika proses tahapan, proses pemungutan suara, dan proses penyelesaian sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Penjegalan Jokowi, dia mengatakan, sudah terjadi di tahapan menjelang pilpres agar Jokowi tidak dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Ketika dicalonkan, Jokowi dianggap sulit dikalahkan jika melihat hasil survei lembaga-lembaga survei.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto menambahkan, salah satu upaya penjegalan Jokowi terlihat dari rilis lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia. Rilis itu menyebut Jokowi hanya sebagai capres wacana.

Di sisi lain, LSI mengangkat kembali Megawati Soekarnoputri sebagai kandidat capres. Tentunya, menurut Gun Gun, LSI tengah menggoda Megawati untuk maju kembali di pilpres.

Secara terpisah, pengamat politik Andrinof Chaniago mengatakan, capres yang lebih dulu muncul bakal habis-habisan untuk memuluskan pertarungan di Pilpres 2014. Mereka akan berusaha menjegal pesaing utama, salah satunya Jokowi.

"Secara rasional, orang yang sudah habis-habisan enggak mau main tanggung, habis sekalian," kata Andrinof. Caranya, sebut dia, mencegah pesaing utama tak muncul, termasuk dengan membangun opini. "Sekarang di media sosial makin banyak kampanye 'Jokowi Ingat Janji, Jokowi Selesaikan Masalah Jakarta, Jokowi di Jakarta Saja'," kata Adrianof.

Apakah mudah menjegal Jokowi? Karyono dan pengamat pemilu dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPRR), M Afifudin, berpendapat sama bahwa sulit untuk menjegal Jokowi jika melihat persepsi masyarakat saat ini. Begitu Jokowi dikritik, publik beramai-ramai menyerang pengkritik.

Contohnya, ketika para politisi DPRD DKI Jakarta hendak menggunakan hak interpelasi menyikapi kebijakan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama. Contoh terbaru, ketika Amien Rais menyerang sosok Jokowi.

Para politisi pendorong interpelasi dan Amien Rais langsung di-bully publik, terutama di media sosial. "Kalau Anda kritik jokowi, Anda akan berhadapan jutaan pendukung Jokowi," kata Afifudin.

Andrinof menambahkan, jika memang Megawati berpihak kepada Jokowi untuk diusung di pilpres, maka sebaiknya dideklarasikan beberapa hari menjelang pemilu legislatif pada April 2014. Figur Jokowi, kata dia, dapat menaikkan dukungan publik terhadap PDI Perjuangan.

"Kalau ditetapkan sekarang, kasihan Jokowi. Dia harus kerja habis-habisan karena akan banyak serangan politik yang mengganggu," ujar Andrinof. "Tapi kalau PDI-P enggak tertarik menjadi pemenang pileg, enggak tertarik punya presiden, enggak tertarik punya menteri banyak, yah enggak apa-apa (tidak usung Jokowi)," pungkas Andrinof.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com