Kompolnas: Tak Perlu Ada Uji Kelayakan Calon Kabareskrim

Kompas.com - 23/10/2013, 18:21 WIB
Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan Kompas.com/SABRINA ASRILKomisioner Kompolnas Edi Hasibuan
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Eddy Hasibuan mengatakan, tidak perlu ada mekanisme uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test untuk calon pengganti Komisaris Jenderal Sutarman sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Pasalnya, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa proses seleksi Kabareskrim harus melewati proses tersebut.

"Kami berpendapat tidak perlu ada fit and proper test," kata Eddy kepada wartawan, Rabu (23/10/2013).

Eddy mengatakan, proses seleksi Kabareskrim hanya perlu dilakukan oleh Dewan Kebijakan Tinggi (Wanjakti) Polri. Namun dalam proses ini, sebaiknya kapolri tak hanya mengajukan satu nama saja. Tujuannya, agar Wanjakti Polri memiliki perbandingan dalam memberikan penilaian.

Selain itu, Eddy menambahkan, jika memang diperlukan Wanjakti Polri juga dapat meminta pendapat Kompolnas atas setiap calon kabareskrim yang diseleksi. Pendapat Kompolnas tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan sebelum Wanjakti menyerahkan hasil seleksi ke kapolri.

"Calon yang diseleksi juga sebaiknya yang profesional dan berpengalaman. Jangan orang tiba-tiba lantas jadi Kabareskrim. Kita lihat pengamalannya selama ini. Minimal berpengalaman sebagai reserse," kata Eddy.

Seperti diketahui, dalam sidang paripurna Selasa (22/10/2013), DPR telah resmi mengesahkan Komisaris Jenderal Sutarman sebagai kapolri menggantikan Jenderal Pol Timur Pradopo yang akan segera masuk masa pensiun. Dengan disahkannya Sutarman, maka dalam waktu dekat Sutarman akan segera melaksanakan proses serah terima jabatan. Sementara itu, jabatan Sutarman sebelumnya sebagai Kabareskrim Polri akan kosong.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengusulkan agar dalam proses seleksi kabareskrim baru juga disertakan uji kepatutan dan kelayakan, seperti halnya seleksi calon kapolri. Uji kepatutan tersebut diperlukan agar didapatkan calon kabareskrim yang visioner yang mampu membawa bareskrim lebih baik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, Wanjakti Polri diminta untuk tidak menyeleksi hanya satu calon saja, agar tidak ada kesan pemilihan kabareskrim kental kesan 'suka-tidak suka'.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.