Jelang Penetapan DPT Nasional, 461 Ribu Data Pemilih Tak Lengkap

Kompas.com - 23/10/2013, 17:37 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (dua dari kiri) HENDRA A SETYAWANKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (dua dari kiri)
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) melansir masih 461.814 data pemilih Pemilu 2014 tidak disertai elemen identitas yang lengkap sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Padahal data itu akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

"Dari 20,3 juta data pemilih yang terdeteksi punya kekurangan di variabel tertentu. Sampai hari ini, yang telah terolah dalam Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih), beberapa data masih dinyatakan nihil dalam variabel datanya," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam sambutannya pada pembukaan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT secara nasional di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Dia menjabarkan, variabel pertama data yang masih dinyatakan nihil adalah keterangan tanggal lahir. Padahal, elemen tersebut dinyatakan yang paling penting karena merupakan variabel yang menentukan apakah seseorang sudah memiliki hak pilih atau belum.

"Terdeteksi tanggal lahir kosong sebanyak 363.399 orang atau 0,2 persen dari seluruh data pemilih (186 juta orang)," ujar Husni.

Ia mengatakan, variabel lainnya adalah variabel jenis kelamin. Sebanyak 8.481 orang yang tercatat di DPT, tidak disertai variabel jenis kelamin. "Paling banyak di Sumatera Utara 7.860 orang," tambahnya.

Disampaikannya, data dengan status kawin yang masih kosong masih sebanyak 89.934 orang pemilih. "Dengan status perkawinan nihil yang berumur di bawah 17 tahun sebanyak 3.724 orang pemilih," ujar mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional, Rabu di Gedung KPU. "Hari ini direncanakan dilakukan proses penetapan DPT secara nasional yang akan kita lakukan dalam rapat pleno terbuka ini. Rapat ini untuk bisa sama-sama mencermati apakah pencapaian ini telah memenuhi keinginan kita bersama," ucap Husni.

Rapat digelar secara terbuka dengan dihadiri para pemangku kepentingan pemilu. Hadir dalam rapat tersebut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad dan anggotanya Nelson Simanjuntak dan Daniel Zuchron. Hadir pula ketua dan anggota KPU tingkat provinsi dari 33 provinsi di seluruh Indonesia.

Kehadiran komisioner KPU provinsi tersebut, selain untuk kepentingan pelaksanaan rapat pleno, juga untuk rekapitulasi data pemilih di seluruh provinsi sebelum ditetapkan. KPU juga mengundang pengurus partai politik peserta Pemilu 2014. Beberapa anggota Komisi II DPR juga ikut hadir dalam rapat tersebut di antaranya Agun Gunanjar, Arif Wibowo dan Abdul Hakam Naja.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Pengakuan Mantan Kader Demokrat yang Ikut KLB: Moeldoko Jadi Anggota dengan Nomor Khusus

Nasional
Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Jhoni Allen: Moeldoko Tak Pernah Berpikir Jadi Ketum Demokrat, Kami yang Meminang

Nasional
KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

KSP: Saat ini yang Paling Mendesak adalah Pengesahan RUU PKS

Nasional
Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada 'Batch' Pertama

Indonesia Dapat 11.748.000 Vaksin Covid-19 dari Jalur Multilateral pada "Batch" Pertama

Nasional
AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

AHY: Saya Kecewa Moeldoko Terlibat...

Nasional
AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

AHY Sebut KLB Sumut Dihadiri 32 Mantan Ketua DPC yang Sudah Dicopot

Nasional
Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Menkes: Semua Kontak Erat Dua Kasus Covid-19 B.1.1.7 Negatif

Nasional
Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

Nasional
Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

Nasional
Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Nasional
Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Nasional
Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Nasional
Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Nasional
Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X