Jelang Penetapan DPT Nasional, 461 Ribu Data Pemilih Tak Lengkap

Kompas.com - 23/10/2013, 17:37 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (dua dari kiri) HENDRA A SETYAWANKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (dua dari kiri)
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) melansir masih 461.814 data pemilih Pemilu 2014 tidak disertai elemen identitas yang lengkap sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Padahal data itu akan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

"Dari 20,3 juta data pemilih yang terdeteksi punya kekurangan di variabel tertentu. Sampai hari ini, yang telah terolah dalam Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih), beberapa data masih dinyatakan nihil dalam variabel datanya," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam sambutannya pada pembukaan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPT secara nasional di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Dia menjabarkan, variabel pertama data yang masih dinyatakan nihil adalah keterangan tanggal lahir. Padahal, elemen tersebut dinyatakan yang paling penting karena merupakan variabel yang menentukan apakah seseorang sudah memiliki hak pilih atau belum.

"Terdeteksi tanggal lahir kosong sebanyak 363.399 orang atau 0,2 persen dari seluruh data pemilih (186 juta orang)," ujar Husni.

Ia mengatakan, variabel lainnya adalah variabel jenis kelamin. Sebanyak 8.481 orang yang tercatat di DPT, tidak disertai variabel jenis kelamin. "Paling banyak di Sumatera Utara 7.860 orang," tambahnya.

Disampaikannya, data dengan status kawin yang masih kosong masih sebanyak 89.934 orang pemilih. "Dengan status perkawinan nihil yang berumur di bawah 17 tahun sebanyak 3.724 orang pemilih," ujar mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

KPU menggelar rapat pleno rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional, Rabu di Gedung KPU. "Hari ini direncanakan dilakukan proses penetapan DPT secara nasional yang akan kita lakukan dalam rapat pleno terbuka ini. Rapat ini untuk bisa sama-sama mencermati apakah pencapaian ini telah memenuhi keinginan kita bersama," ucap Husni.

Rapat digelar secara terbuka dengan dihadiri para pemangku kepentingan pemilu. Hadir dalam rapat tersebut Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad dan anggotanya Nelson Simanjuntak dan Daniel Zuchron. Hadir pula ketua dan anggota KPU tingkat provinsi dari 33 provinsi di seluruh Indonesia.

Kehadiran komisioner KPU provinsi tersebut, selain untuk kepentingan pelaksanaan rapat pleno, juga untuk rekapitulasi data pemilih di seluruh provinsi sebelum ditetapkan. KPU juga mengundang pengurus partai politik peserta Pemilu 2014. Beberapa anggota Komisi II DPR juga ikut hadir dalam rapat tersebut di antaranya Agun Gunanjar, Arif Wibowo dan Abdul Hakam Naja.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X