Bawaslu Akan Minta KPU Tunda Penetapan DPT

Kompas.com - 23/10/2013, 16:10 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad (kiri), dan anggota Bawaslu, Nasrullah (dua kiri), memberikan keterangan kepada pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, terkait proses pemberian informasi kepada Bawaslu dari Komisi Pemilihan Umum, Selasa (23/10/2012). Bawaslu mengancam akan melakukan tindakan tegas terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), jika tetap bersikeras mempertahankan sikap mereka terkait proses pemberian informasi. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad (kiri), dan anggota Bawaslu, Nasrullah (dua kiri), memberikan keterangan kepada pers di Kantor Bawaslu, Jakarta, terkait proses pemberian informasi kepada Bawaslu dari Komisi Pemilihan Umum, Selasa (23/10/2012). Bawaslu mengancam akan melakukan tindakan tegas terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), jika tetap bersikeras mempertahankan sikap mereka terkait proses pemberian informasi. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda tahapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) nasional Pemilu 2014. Bawaslu meminta KPU memperbaiki beberapa data yang dinilai masih bermasalah.

"Jadi kira-kira Bawaslu akan merekomendasikan supaya ditunda penetapan (DPT nasional) ini," ujar Ketua Bawaslu Muhammad usai melakukan pengecekan data pemilih Pemilu 2014 di Gedung KPU, Rabu (23/10/2013).

Muhammad mengatakan, penundaan dilakukan paling lama selama dua pekan. Ketetapan waktu penetapan DPT nasional itu, kata dia mempertimbangkan tahapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilu 2014.

"Paling lambat dua minggu, karena ini terkait tahapan," katanya.

Muhammad mengatakan, pada penyisiran atas DPT yang akan ditetapkan KPU, Bawaslu menemukan masih ada beberapa data ganda. Menurutnya, data ganda adalah masalah data yang sangat berbahaya.

"Kalau data ganda dibiarkan, peluang adanya pemilih fiktif akan sangat besar dan itu akan dimanfaatkan oknum-oknum tertentu," katanya.

Dikatakannya, pihaknya tidak hanya merekomendasikan penundaan. Tetapi, tambahnya, Bawaslu akan memberi beberapa catatan atas data yang harus dibersihkan KPU.

Sebelumnya, KPU membuka peluang penundaan pelaksanaan tahapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014. Tetapi, penundaan dilakukan hanya berdasarkan rekomendasi Bawaslu.

"Apabila rekomendasi Bawaslu besok (hari ini, Rabu, 23/10/2013) ini masih perlu di tambah lagi waktunya atau perlu disempurnakan, maka akan kami sempurnakan? DPT," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Komplek DPR, Senayan, Selasa (22/10/2013).

Tetapi, Husni mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih memutuskan, penetapan DPT secara nasional akan dilangsungkan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tahapan Pemilu Legislatif 2014, yaitu Rabu (23/10/2013).

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

Nasional
'Outbreak' Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

"Outbreak" Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

Nasional
Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

Nasional
Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

Nasional
Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

Nasional
Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

Nasional
Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

Nasional
Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

Nasional
Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

Nasional
Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Jakarta Banjir, Megawati Perintahkan Kadernya Buka Dapur Umum

Jakarta Banjir, Megawati Perintahkan Kadernya Buka Dapur Umum

Nasional
Moeldoko Ingatkan Lembaga Survei Tak Ganggu Kerja Menteri

Moeldoko Ingatkan Lembaga Survei Tak Ganggu Kerja Menteri

Nasional
'Outbreak' Virus Corona di Korsel, KBRI Imbau WNI Tetap Tenang

"Outbreak" Virus Corona di Korsel, KBRI Imbau WNI Tetap Tenang

Nasional
Berkas Kasus Penyerangan Novel Baswedan Dinyatakan Lengkap

Berkas Kasus Penyerangan Novel Baswedan Dinyatakan Lengkap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X