2 Tersangka Kasus Suap Pajak Dipecat pada 2012

Kompas.com - 22/10/2013, 20:23 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan rupanya telah mengendus kasus suap yang diduga diterima oleh dua mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berinisial DT dan TH sejak tahun 2010. Namun, baru pada tahun 2012, kedua orang tersebut dipecat oleh Kementerian Keuangan.

"Pada Desember 2012, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan memecat dengan tidak hormat kedua orang itu," kata Inspektur Bidang Investigasi di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Rahman Ritza, usai memberikan keterangan kepada wartawan di Mabes Polri, Selasa (22/10/2013).

Rahman mengatakan, pada tahun 2010, Kementerian Keuangan menerima laporan adanya transaksi mencurigakan yang diduga dilakukan kedua orang tersebut dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Laporan tersebut terkait upaya penanganan persoalan restitusi (pengembalikan kelebihan pembayaran) sebesar Rp 21 miliar dari PT Surabaya Agung Industry Pulp and Paper (SAIPP).

Kemudian, laporan tersebut oleh Kementerian Keuangan diteruskan ke Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Reserse Kriminal Polri untuk ditelusuri. Pada tahun 2011, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menindaklanjuti status kepegawaian dua pegawai Ditjen Pajak tersebut.

"(Sempat) merasa tidak bersalah, (mereka) mengajukan banding ke Badan Kepegawaian," katanya.

Rupanya, ia melanjutkan, proses penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri menunjukkan adanya dugaan keterlibatan kedua orang tersebut di dalam kasus penanganan restitusi pajak. Atas dasar hasil penyelidikan itulah, Itjen Kemenkeu akhirnya memberhentikan keduanya secara tidak terhormat.

Sebelumnya, DT dan TH ditangkap lantaran diduga menerima suap dari Komisaris PT SAIPP berinisial B sebesar Rp 1,6 miliar saat keduanya masih bekerja sebagai pegawai pajak. Suap tersebut diberikan untuk penanganan kepengurusan restitusi pajak senilai Rp 21 miliar.

Selain menangakap keduanya, Bareskrim juga menangkap B yang diduga memberikan suap kepada T dan D. Akibat perbuatan ketiga tersangka, mereka diancam akan dijerat dengan Pasal 5, 11, dan 12 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) serta Pasal 3 dan 6 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Saat ini ketiga tersangka telah menjalani proses penyelidikan dan dilakukan penahanan oleh penyidik," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Senin (21/10/2013) malam.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Nasional
Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Nasional
Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan

Menurut LPSK, 3 Hal Ini Jadi Alasan Mengapa RUU PKS Perlu Segera Disahkan

Nasional
Berkaca dari Djoko Tjandra, Mendagri Usul Penambahan Status Hukum di Data Kependudukan

Berkaca dari Djoko Tjandra, Mendagri Usul Penambahan Status Hukum di Data Kependudukan

Nasional
Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Akan Efektif jika Pemerintah Beri Teladan

Kampanye Penggunaan Masker Dinilai Akan Efektif jika Pemerintah Beri Teladan

Nasional
Satgas Covid-19: Jabar Tak Masuk 10 Besar Daerah dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Satgas Covid-19: Jabar Tak Masuk 10 Besar Daerah dengan Kasus Covid-19 Tertinggi

Nasional
Kecewa Ada Dugaan Mahar Politik, 12 DPC Nasdem Kabupaten Semarang Alihkan Dukungan

Kecewa Ada Dugaan Mahar Politik, 12 DPC Nasdem Kabupaten Semarang Alihkan Dukungan

Nasional
Sambangi Kejagung, MAKI Serahkan Dokumen soal Jaksa Pinangki

Sambangi Kejagung, MAKI Serahkan Dokumen soal Jaksa Pinangki

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X