Pengamat: Perlu Dibentuk Dewan Etik Lembaga Survei

Kompas.com - 22/10/2013, 19:50 WIB
Hasil survei Pol-Tracking Institute KOMPAS.COM/Sandro GatraHasil survei Pol-Tracking Institute
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wacana pengaturan kerja lembaga survei kembali muncul. Dewan Etik dinilai perlu dibentuk untuk menangani rilis hasil survei yang diduga hanya untuk kepentingan pihak tertentu.

"Perlu dibentuk Dewan Etik yang dipayungi negara. Seperti Dewan Pers (yang tangani pers)," kata pengamat politik Andrianof Chaniago saat diskusi Meneropong Independensi Survei Politik di Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Diskusi itu digelar menyikapi rilis yang dilakukan lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Rilis tersebut dikritik berbagai pihak setelah menghilangkan dua tokoh terkuat untuk saat ini, yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Andrianof mengatakan, jika ada masalah yang menimbulkan ketidaknyamanan pihak lain seperti kasus rilis LSI, maka Dewan Etik akan menyelesaikan. Dewan Etik bisa memberikan sanksi jika hasil survei ternyata tidak objektif.

Ia menambahkan, memang sudah ada beberapa perhimpunan lembaga survei yang bisa menangani masalah semacam itu. Namun, kata dia, lebih baik ada lembaga khusus yang bisa menjangkau semua lembaga survei.

Adrianof menganggap wajar jika lembaga survei berafiliasi dengan parpol tertentu. Hal itu biasa terjadi di negara lain. Namun, kata dia, hubungan itu tidak boleh mengorbankan nilai-nilai yang berlaku dengan tidak merekam pikiran masyarakat apa adanya.

"Kalau sudah dipengaruhi, maka instrumennya tidak lagi berpegang pada norma penelitian. Susunan pertanyaan dan pilihan jawaban bisa dirancang untuk kepentingan sempit. Rumusan pertanyaan bisa dibuat untuk memunculkan data yang direkayasa," kata Adrianof.

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto mengatakan, lembaga survei tidak salah jika dibayar parpol tertentu untuk melakukan survei. Namun, hasil survei yang dibuat untuk kepentingan elektoral parpol itu seharusnya tidak dipublikasi.

Direktur Political Communication Institute Heri Budianto menilai kerja lembaga survei semakin mengkhawatirkan. Ia melihat semakin banyak lembaga survei yang tidak mencerdaskan rakyat lantaran bekerja untuk menyenangkan pemesan.

Untuk itu, Budi menilai perlu ada pengaturan kerja lembaga survei. Ia mengaku mendukung ide yang sempat dilontarkan kalangan politisi untuk membuat akreditasi lembaga survei.

Kalau lembaga survei hanya untuk menyenangkan klien, ini tidak baik bagi perkembangan demokrasi, kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Rekor Penambahan Kasus Covid-19 4 Hari Berturut-turut dan Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan Pemerintah

Nasional
Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Komnas HAM Ungkap Ada Anggota Laskar FPI Tertawa-tawa Saat Bentrok dengan Polisi

Nasional
7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

Nasional
Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Fokus Tanggap Darurat Bencana, Ini Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Nasional
Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Kopaska Temukan Paspor dan Kalung Salib Pramugari NAM Air yang Jadi Penumpang SJ 182

Nasional
Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Nasional
Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Nasional
Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Nasional
Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Nasional
BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

Nasional
UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X