Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Dinilai Gagal Lakukan Pengawasan

Kompas.com - 22/10/2013, 17:21 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Muhammad Afifuddin menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) gagal melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih Pemilu 2014 untuk mencapai penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

"Catatan JPPR atas proses pemutakhiran daftar pemilih sampai menjelang ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu gagal melakukan pengawasan dalam semangat pencegahan," kata Afifuddin dalam diskusi di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Ia mengatakan hal itu terkait lambannya langkah Bawaslu dalam menyampaikan temuannya terkait DPT bermasalah. "Temuan yang disampaikan Bawaslu dari 1,7 juta DPT bermasalah menjadi 7,7 juta kenapa baru ditemukan di saat terakhir proses pemutakhiran daftar pemilih," lanjut Afif.

Dikatakannya, keterlambatan temuan Bawaslu itu mengakibatkan KPU kesulitan mengecek kembali data yang dianggap bermasalah dan kemudian memperbaikinya. Padahal, katanya, Bawaslu memiliki semangat pencegahan.

Menurutnya, Bawalsu gagal mengidentifikasi masalah-masalah utama, mendiagnosisnya kemudian menyampaikannya ke KPU. Ia mempertanyakan, dari 497 panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten/kota, hanya 68 panwaslu saja yang menyampaikan temuan kejanggalan DPT.

Sebelumnya, Bawaslu melansir menemukan 7,7 juta data pemilih bermasalah dari data yang sudah ditetapkan KPU kabupaten/kota dalam DPT. Anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, data bermasalah itu kebanyakan menyangkut orang yang sudah meninggal namun masih terdaftar sebagai pemilih.

Anggota Polri dan TNI aktif pun terdaftar. Ada pula pemilih di bawah umur dan nomor induk kependudukan (NIK) kosong. Bawaslu saat melakukan pengawasan pada September ada sekitar 1,7 juta pemilih bermasalah. Pengawasan ini kemudian dilakukan dan sampai 10 Oktober 2013, jumlahnya meningkat menjadi 7,7 juta pemilih yang bermasalah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com