Bawaslu Dinilai Gagal Lakukan Pengawasan

Kompas.com - 22/10/2013, 17:21 WIB
Ilustrasi: Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad (kiri) dan wakil, Nasrullah usai melakukan pertemuan tertutup dengan Komisi Pemilihan Umum di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/10/2012). KOMPAS/LUCKY PRANSISKAIlustrasi: Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad (kiri) dan wakil, Nasrullah usai melakukan pertemuan tertutup dengan Komisi Pemilihan Umum di kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (23/10/2012).
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Muhammad Afifuddin menilai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) gagal melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih Pemilu 2014 untuk mencapai penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

"Catatan JPPR atas proses pemutakhiran daftar pemilih sampai menjelang ditetapkan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu gagal melakukan pengawasan dalam semangat pencegahan," kata Afifuddin dalam diskusi di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Ia mengatakan hal itu terkait lambannya langkah Bawaslu dalam menyampaikan temuannya terkait DPT bermasalah. "Temuan yang disampaikan Bawaslu dari 1,7 juta DPT bermasalah menjadi 7,7 juta kenapa baru ditemukan di saat terakhir proses pemutakhiran daftar pemilih," lanjut Afif.

Dikatakannya, keterlambatan temuan Bawaslu itu mengakibatkan KPU kesulitan mengecek kembali data yang dianggap bermasalah dan kemudian memperbaikinya. Padahal, katanya, Bawaslu memiliki semangat pencegahan.

Menurutnya, Bawalsu gagal mengidentifikasi masalah-masalah utama, mendiagnosisnya kemudian menyampaikannya ke KPU. Ia mempertanyakan, dari 497 panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten/kota, hanya 68 panwaslu saja yang menyampaikan temuan kejanggalan DPT.

Sebelumnya, Bawaslu melansir menemukan 7,7 juta data pemilih bermasalah dari data yang sudah ditetapkan KPU kabupaten/kota dalam DPT. Anggota Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, data bermasalah itu kebanyakan menyangkut orang yang sudah meninggal namun masih terdaftar sebagai pemilih.

Anggota Polri dan TNI aktif pun terdaftar. Ada pula pemilih di bawah umur dan nomor induk kependudukan (NIK) kosong. Bawaslu saat melakukan pengawasan pada September ada sekitar 1,7 juta pemilih bermasalah. Pengawasan ini kemudian dilakukan dan sampai 10 Oktober 2013, jumlahnya meningkat menjadi 7,7 juta pemilih yang bermasalah.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X