Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gagal Jaga Netralitas Polri di 2014, Sutarman Bisa Dicopot

Kompas.com - 22/10/2013, 14:42 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Trimedya Panjaitan menilai Komisaris Jenderal Sutarman merupakan Kepala Polri yang paling berada di posisi tak menguntungkan. Pasalnya, waktu pelantikan Sutarman berdekatan dengan bergulirnya waktu pemilihan umum yang membuatnya akan menghadapi banyak risiko.

Trimedya menjelaskan, panasnya suhu politik nasional jelang bergulirnya pemilu menantang Sutarman untuk dapat menjamin netralitas institusi Polri. Bila gagal menjaga netralitas tersebut, ancaman seriusnya adalah pencopotan jabatan sebagai Kapolri lebih cepat dari usia pensiunnya yang tersisa dua tahun lagi.

KOMPAS. com/Indra Akuntono Politisi PDI Perjuangan yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPR RI Trimedya Panjaitan

"Pak Tarman ini yang paling enggak enak jadi Kapolri, nasibnya (sebagai Kapolri) bisa setahun, bisa dua tahun. Kalau enggak percaya (dapat netral) bisa digunting, 2014 enggak Kapolri lagi dia," kata Trimedya, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Di luar itu, Ketua DPP PDI Perjuangan ini menambahkan, tantangan lain untuk Sutarman setelah resmi dilantik sebagai Kapolri oleh presiden adalah masa krusial yang tengah melilit tubuh Polro. Belum lagi adanya ancaman pihak tertentu yang ingin menggoyang eksistensi Polri.

Atas dasar hal tersebut, Trimedya meminta Sutarman bersiap diri, khususnya menghadapi pemilu 2014. Ia yakin, pemilu di 2014 eskalasinya akan jauh lebih tinggi ketimbang pemilu di 2009.

"Usia pensiun pak Tarman kan dua tahun lagi, tapi kalau enggak bisa menjaga diri, selesai dia setahun. Pak Tarman harus tahu, Polri bisa krisis kalau dia narik ke dalam politik," tandasnya.

Sebagai informasi, rapat paripurna DPR telah menetapkan Komisaris Jenderal Sutarman sebagai Kapolri terpilih. Rapat paripurna penetapan Sutarman sebagai Kapolri sempat dihujani sejumlah interupsi anggota DPR.

Sepak terjang Sutarman

Sutarman meniti karier di kepolisian dari bawah. Dia merupakan anak petani kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah. Sutarman sempat mengenyam pendidikan Akpol pada tahun 1981. Setelah itu, dia berdinas pertama kali di Polda Jabar sebagai Pa Staf Lantas Polres Bandung pada tahun 1982. Ia juga menjadi Kapolsek Dayeuh, Bandung pada tahun 1982 dan menjadi Kasat Lantas Polres Sumedang pada tahun 1983.

Mulai tahun 1988-1995, Sutarman berdinas di Polda Metro Jaya. Pada tahun 2000, Sutarman juga dipercaya sebagai ajudan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid. Dia juga akhirnya dipercaya menjabat sejumlah posisi penting seperti Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, dan Kapolda Kepulauan Riau.

Terakhir, Sutarman menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Nama Sutarman dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon tunggal Kapolri. Surat Presiden kepada DPR disampaikan pada akhir September 2013 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Mempengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com