Kompas.com - 19/10/2013, 08:18 WIB
Dinasti politik KOMPASDinasti politik
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Politik dinasti dalam jabatan kepala dan wakil kepala daerah sesungguhnya terjadi secara luas. Puluhan kepala daerah terpilih ataupun gagal dalam pilkada terindikasi punya hubungan kekerabatan dengan pejabat lain. Hal itu dinilai sebagai ”cacat bawaan demokrasi”.

Berdasarkan penelusuran Kompas, setidaknya ada 37 kepala daerah terpilih yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat negara lain. Mereka tersebar di Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku.

Sebagian kerabat meneruskan jabatan yang sama. Bupati Indramayu Anna Sophanah meneruskan jabatan dari suaminya, Irianto MS Syafiuddin. Demikian pula dengan Bupati Kendal Widya Kandi Susanti, Bupati Bantul Sri Suryawidati, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari, dan Bupati Kediri Haryanti Sutrisno, yang melanjutkan posisi suami masing-masing. Adapun Mohammad Makmun Ibnu Fuad menggantikan ayahnya, Fuad Amin, sebagai Bupati Bangkalan.

Pola lainnya adalah maju dalam pilkada dengan posisi berbeda sehingga dinasti politik bisa terbangun lebih besar. Contohnya, Gubernur Lampung Sjachroedin ZP, sedangkan anaknya menjadi Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza. Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang dan anaknya, Ivan SJ Sarundajang, Wakil Bupati Minahasa. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, dan adiknya, Ichsan Yasin Limpo, Bupati Gowa.

Contoh lebih luas adalah dinasti politik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Keluarganya menjabat Wakil Bupati Pandeglang, Wali Kota Tangerang Selatan, Wakil Bupati Serang, dan Wali Kota Serang. Data tersebut belum memasukkan kekerabatan yang duduk di lembaga legislatif.

"Kementerian Dalam Negeri sebenarnya sudah mensinyalir kekerabatan dalam jabatan kepala/wakil kepala daerah sejak lama. Sedikitnya ada 57 kepala/wakil kepala daerah yang berhubungan keluarga. Karena itu, kami mengusulkan pembatasan kerabat yang mencalonkan diri dalam pilkada. Bahkan, kalau DPR mau, pengaturan bisa dikembangkan untuk lebih dari satu posisi," tutur Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, di Jakarta, Jumat (18/10/2013).

Namun, sampai saat ini, DPR belum menyetujui usulan pemerintah. Justru DPR memilih ada pengetatan syarat kompetensi, rekam jejak, dan integritas alih- alih membatasi kerabat yang mencalonkan diri dalam pilkada.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Gamawan, UUD 1945 tidak melarang kerabat untuk mencalonkan diri dalam pilkada atau pemilu sebab setiap orang memiliki hak sama untuk memilih dan dipilih. Namun, disebutkan pula, pembatasan untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain berdasarkan keadilan dan norma-norma lain seperti tercantum dalam Pasal 28 J (2).

Menurut pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Haryadi, dalam konteks demokrasi langsung, kualitas kekuasaan terpilih adalah cermin kualitas sebagian pemilihnya. Ketika masyarakat masih sangat paternalistik, kerabat tokoh cenderung menjadi patron budaya, politik, dan ekonomi. Bahkan, tanpa manipulasi atau mobilisasi dalam pilkada, "hegemoni paternalistik" yang di banyak tempat masih kuat akan membawa kemenangan pada kerabat patron.

Cacat bawaan

Karena itu, kerabat kepala daerah cenderung mudah memenangi pilkada, kecuali patron memiliki rekam jejak cacat. Hal itu, kata Haryadi, adalah "cacat bawaan demokrasi" terkait kondisi sosial-ekonomi masyarakat pemilih yang masih rendah.

Fenomena kerabat politik itu, menurut Haryadi, relatif universal, bahkan bisa dianggap wajar sebagai sarana pengasuhan politik. "Hal terpenting kontestasi free and fair. Memang, di negara-negara yang lebih maju, mereka mengatur jeda waktu satu periode jabatan bagi kerabat penguasa untuk boleh berkontestasi," katanya.

Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Benny Susetyo menambahkan, tumbuh dan meluasnya politik dinasti menunjukkan partai politik gagal membangun sistem seleksi orang terbaik untuk menjadi pemimpin. Sebaliknya, parpol tunduk pada kekuatan kapital dan memilih jalan pintas untuk berkuasa.

Akibatnya, tidak ada sirkulasi kepemimpinan yang sehat dengan kriteria terkait kualitas dan kemampuan tokoh. Akhirnya, feodalisme tumbuh melalui dinasti-dinasti politik. (INA)



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 19 Juni: Ada 118.023 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

UPDATE 19 Juni: Tambah 7.016, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.786.143 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

UPDATE: Bertambah 12.906 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.976.172

Nasional
Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Ada Komunitas Ingin Usung Jokowi Tiga Periode, PBB: Sah-sah Saja Jika Tak Melanggar UU

Nasional
Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Jelang Tenggat Waktu Penyerahan Pengelolaan TMII, Pemerintah Lakukan Sejumlah Persiapan

Nasional
Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Sultan HB X Buka Opsi Lockdown, Kemendagri: PPKM Mikro Sudah Ketat

Nasional
Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Syukuran Kantor Seknas di Jakarta, Komunitas Jok-Pro 2024 Bakal Deklarasi Lima Bulan Lagi

Nasional
Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Tanggapi Relawan Jokowi-Prabowo, Istana: Presiden Patuh Aturan Masa Jabatan Dua Periode

Nasional
Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

Klaim Dirinya Bukan Penggagas Jok-Pro 2024, Qodari: Tapi Rakyat Indonesia

Nasional
Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

Jubir Vaksinasi Covid-19: Eropa Pede Gelar Euro Karena Sudah Capai Herd Immunity

Nasional
Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Epidemiolog: Peningkat Kasus Covid-19 Sudah Sejak 9 Minggu Lalu

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Jubir Presiden Klaim PPKM Mikro yang Dilakukan Pemerintah Efektif

Nasional
IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

IDI: Beban Nakes Meningkat Drastis di Daerah dengan Lonjakan Covid-19, Kelelahan Pasti Terjadi

Nasional
Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Vaksinasi Lansia Baru 20 Persen dari Target, Kemenkes Ungkap Kendalanya

Nasional
IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

IDI Ingatkan Bahaya Varian Delta Bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Anak-anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X