Kasus Atut Mengungkap Ironi

Kompas.com - 19/10/2013, 07:57 WIB
Puluhan pengunjuk rasa dari sejumlah elemen menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (7/10/2013). Mereka menuntut KPK agar memproses hukum Gubernur Banten Ratut Atut Chosiyah terkait kasus dugaan suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar dalam mengurus sengketa pilkada Lebak, Banten.
KOMPAS.com/ICHA RASTIKAPuluhan pengunjuk rasa dari sejumlah elemen menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (7/10/2013). Mereka menuntut KPK agar memproses hukum Gubernur Banten Ratut Atut Chosiyah terkait kasus dugaan suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar dalam mengurus sengketa pilkada Lebak, Banten.
EditorLaksono Hari Wiwoho

SERANG, KOMPAS.com - Puluhan mahasiswi sejumlah perguruan tinggi berunjuk rasa mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Kasus dugaan suap Atut dan keluarganya kepada hakim Mahkamah Konstitusi mengungkap ironi.

Unjuk rasa dilakukan di bundaran padat lalu lintas di Jalan Ciceri, Kota Serang, Banten, Jumat (18/10/2013). Puluhan perempuan itu terhimpun dalam Gerakan Perempuan Banten (Gebrak). Selain berunjuk rasa dengan berorasi, mereka juga menyebarkan selebaran berisi seruan kepada warga yang melintas. Unjuk rasa dimulai sekitar pukul 10.30 dan berakhir tengah hari.

”Kami mendukung pemeriksaan terhadap keluarga Atut. Jika terbukti bersalah, harus ditahan dan diadili. Pemeriksaan bahkan bisa diperluas untuk dugaan korupsi atau penyelewengan dana-dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Banten sesuai dengan temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tahun 2010," ujar Yulistia dari Humas Gebrak.

Tersangkutnya Atut dalam dugaan suap ke Mahkamah Konstitusi, menurut Yulistia yang juga aktivis perempuan, memprihatinkan. ”Dia perempuan gubernur pertama di Indonesia malah mencederai citra perempuan dengan melakukan tindakan-tindakan tidak benar seperti dugaan suap kepada MK,” ujarnya.

Gebrak mendukung KPK agar lebih jauh memeriksa dugaan korupsi dan penyalahgunaan APBD Provinsi Banten. ”Teliti saja dugaan mark up anggaran APBD Banten untuk membiayai rumah dinas Atut yang nilainya Rp 16,14 miliar. Ini suatu angka yang fantastis mengingat masyarakat miskin Banten masih banyak,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, tingkat kemiskinan di Banten meningkat. Jika per Maret 2012 tingkat kemiskinan 652.766 jiwa, per Maret 2013 jumlahnya naik menjadi 656.243 jiwa. Adapun jumlah penduduk Banten sekitar 11,2 juta orang.

”Konsentrasi warga miskin ini pada 2009-2011 terlihat berada di daerah-daerah pinggiran, seperti Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang,” tutur Jaih Ibrohim, Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Banten.

Tingkat pengangguran juga masih tinggi. Data BPS Banten per Februari 2013 mencatat jumlah penganggur 552.895 jiwa (10,10 persen) dari total jumlah angkatan kerja 4,9 juta jiwa. Jumlah ini turun sedikit dibandingkan posisi sama tahun sebelumnya, yaitu 579.677 jiwa.

Dari total angkatan kerja yang bekerja di Banten, sebagian besar adalah tamatan sekolah dasar (2,04 juta jiwa).

Tawar nilai suap

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X