Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung: Ada Faksi di Partai Golkar

Kompas.com - 19/10/2013, 04:36 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengakui ada faksi dalam tubuh partainya. Namun, dia berpendapat faksi semacam itu hal yang lumrah saja.

"Meski secara resmi hanya ada ketua umum, tak bisa dihindari adanya faksi-faksi," ujar Akbar, Jumat (18/10/2013) malam. Menurut dia, perbedaan pendapat tidak identik dengan perpecahan. Yang terpenting, katanya, perbedaan tersebut dapat diatur dengan baik.

Akbar pun mengatakan bahwa Partai Golkar punya mekanisme penyelesaian konflik. "Yang penting jangan sampai konflik itu merusak partai," katanya.

Sejarawan asal Australia, David Reeve, sependapat bahwa konflik di internal partai politik jamak terjadi, tak hanya di Indonesia. Khusus Partai Golkar, menurut dia, faksi pun sudah ada pada Orde Baru.

Pada era Orde Baru, sebut Reeve, konflik di Partai Golkar terkait kelompok-kelompok yang sama-sama mengklaim sebagai pendiri partai. "Konflik (internal partai) biasanya bersifat tertutup. Jadi tidak terlihat. Dari luar memang kelihatan solid," tutur Reeve.

Seperti diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Zainal Bintang mengatakan bahwa ada tiga tokoh yang kini sedang "bertarung". Mereka, sebut dia, adalah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Akbar Tandjung.

Ketiganya, kata Zainal, sedang berebut menjadikan Partai Golkar sebagai kendaraan politik untuk Pemilu Presiden 2014. Menurut dia, mereka bertiga juga menyadari bakal kesulitan mencalonkan diri menjadi presiden karena berasal dari luar Jawa.

Karenanya, menurut Zainal, mereka bertiga mengincar kursi calon wakil presiden. Perebutan "dukungan partai" tersebut, ujar dia, diperkirakan dapat meledak di Rapat Pimpinan Nasional IV yang dijadwalkan berlangsung pada November 2013.

Menurut Zainal, Akbar juga ingin menjadi cawapres karena, sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar, dia belum pernah mendapat jabatan tersebut. Padahal, Akbar telah berjuang memimpin partai tersebut melewati era reformasi, fase berat untuk Partai Golkar yang berstigma sebagai "Partai Orde Baru".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com