Akbar Tandjung: Ada Faksi di Partai Golkar

Kompas.com - 19/10/2013, 04:36 WIB
KOMPAS Tiga tokoh diduga sedang memperebutkan Partai Golkar untuk digunakan sebagai kendaraan dalam Pemilihan Umum Presiden 2014. Akibatnya, partai itu diselimuti intrik yang dapat meledak di Rapat Pimpinan Nasional IV yang digelar tahun ini.
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengakui ada faksi dalam tubuh partainya. Namun, dia berpendapat faksi semacam itu hal yang lumrah saja.

"Meski secara resmi hanya ada ketua umum, tak bisa dihindari adanya faksi-faksi," ujar Akbar, Jumat (18/10/2013) malam. Menurut dia, perbedaan pendapat tidak identik dengan perpecahan. Yang terpenting, katanya, perbedaan tersebut dapat diatur dengan baik.

Akbar pun mengatakan bahwa Partai Golkar punya mekanisme penyelesaian konflik. "Yang penting jangan sampai konflik itu merusak partai," katanya.

Sejarawan asal Australia, David Reeve, sependapat bahwa konflik di internal partai politik jamak terjadi, tak hanya di Indonesia. Khusus Partai Golkar, menurut dia, faksi pun sudah ada pada Orde Baru.

Pada era Orde Baru, sebut Reeve, konflik di Partai Golkar terkait kelompok-kelompok yang sama-sama mengklaim sebagai pendiri partai. "Konflik (internal partai) biasanya bersifat tertutup. Jadi tidak terlihat. Dari luar memang kelihatan solid," tutur Reeve.

Seperti diberitakan, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Zainal Bintang mengatakan bahwa ada tiga tokoh yang kini sedang "bertarung". Mereka, sebut dia, adalah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Akbar Tandjung.

Ketiganya, kata Zainal, sedang berebut menjadikan Partai Golkar sebagai kendaraan politik untuk Pemilu Presiden 2014. Menurut dia, mereka bertiga juga menyadari bakal kesulitan mencalonkan diri menjadi presiden karena berasal dari luar Jawa.

Karenanya, menurut Zainal, mereka bertiga mengincar kursi calon wakil presiden. Perebutan "dukungan partai" tersebut, ujar dia, diperkirakan dapat meledak di Rapat Pimpinan Nasional IV yang dijadwalkan berlangsung pada November 2013.

Menurut Zainal, Akbar juga ingin menjadi cawapres karena, sebagai mantan Ketua Umum Partai Golkar, dia belum pernah mendapat jabatan tersebut. Padahal, Akbar telah berjuang memimpin partai tersebut melewati era reformasi, fase berat untuk Partai Golkar yang berstigma sebagai "Partai Orde Baru".

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorPalupi Annisa Auliani
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jokowi Dijadwalkan Beri Kuliah Umum di Sekolah Legislatif Partai Nasdem

Jokowi Dijadwalkan Beri Kuliah Umum di Sekolah Legislatif Partai Nasdem

Nasional
Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Nasional
Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Nasional
Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Nasional
Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Nasional
Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Nasional
[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

Nasional
Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Nasional
Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Nasional
Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Nasional
Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Nasional
Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Nasional
Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Nasional
KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Nasional
Close Ads X