Kompas.com - 16/10/2013, 15:50 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, alasan Presiden menerbitkan perppu diragukan.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mempertanyakan pernyataan Presiden bahwa perppu akan membebaskan pemilihan hakim konstitusi dari kepentingan politik partisan. Proses pemilihan para penjaga konstitusi itu juga disebut akan menjadi akuntabel dan transparan.

Padahal, kata Ray, Presiden tidak menerapkan semua itu ketika memilih Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. "Patrialis adalah mantan politisi Partai Amanat Nasional. Enggak ada juga transparansi dalam pemilihan Patrialis," kata Ray di Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Ray juga mempertanyakan keinginan Presiden memulihkan kepercayaan publik terhadap MK dengan menerbitkan perppu. Ray mengatakan, banyak lembaga lain memiliki tingkat kepercayaan publik yang rendah.

"Kepercayaan masyarakat kepada semua lembaga merosot. Bahkan kita juga tidak percaya kepada Presiden. Apakah Presiden juga akan mengeluarkan Perppu?" kata dia.

Ray menambahkan, tidak ada situasi genting untuk menerbitkan perppu. MK tetap bekerja seperti biasa. Putusannya pun juga tetap dijalankan. Jadi, ia menyarankan sebaiknya dilakukan revisi Undang-Undang MK untuk memperbaiki MK.

"Revisi saja UU MK. Kalau keluarkan perppu, saya khawatir nanti ada perppu terkait Mahkamah Agung, perppu terkait DPR, KPK juga dibuat. Padahal bukan di bawah kewenangan Presiden. Jadi terlalu jauh Presiden keluarkan perppu," pungkas Ray.

Seperti diberitakan, Presiden tetap akan menertibkan Perrpu dalam pekan ini menyikapi kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ketua MK nonaktif Akil Mochtar. Pembahasan dilakukan oleh para menteri terkait dengan melibatkan para ahli hukum tata negara.

Menurut Presiden, ada tiga hal penting yang akan diatur dalam Perpu, yakni soal persyaratan menjadi hakim konstitusi, soal proses penjaringan dan pemilihan hakim konstitusi, dan pengawasan.Presiden meyakini Perppu nantinya tidak inkonstitusional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra-PKB Makin Akrab, Siapa yang Pantas Dampingi Prabowo pada Pilpres 2024?

Gerindra-PKB Makin Akrab, Siapa yang Pantas Dampingi Prabowo pada Pilpres 2024?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Analisis Dino Patti Djalal soal Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia | Babak Baru Perseteruan Sahroni dan Adam Deni

[POPULER NASIONAL] Analisis Dino Patti Djalal soal Kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia | Babak Baru Perseteruan Sahroni dan Adam Deni

Nasional
Tanggal 5 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 5 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 4 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 4 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Bolehkah Polisi Mengambil Kunci Motor?

Bolehkah Polisi Mengambil Kunci Motor?

Nasional
Aturan Razia Polisi Lalu Lintas

Aturan Razia Polisi Lalu Lintas

Nasional
Tito Karnavian Kenang Perjumpaan Terakhir dengan Tjahjo Kumolo di Sidang Kabinet

Tito Karnavian Kenang Perjumpaan Terakhir dengan Tjahjo Kumolo di Sidang Kabinet

Nasional
Tahlilan di Rumah Duka Tjahjo Kumolo, Menteri Basuki: Saya Sangat Kehilangan...

Tahlilan di Rumah Duka Tjahjo Kumolo, Menteri Basuki: Saya Sangat Kehilangan...

Nasional
UPDATE 2 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,20 Persen, Ketiga 24,45 Persen

UPDATE 2 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,20 Persen, Ketiga 24,45 Persen

Nasional
Tito Karnavian: Kemendagri Sangat Berduka untuk Pak Tjahjo

Tito Karnavian: Kemendagri Sangat Berduka untuk Pak Tjahjo

Nasional
UPDATE 2 Juli: Tambah 1.794, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.092.303

UPDATE 2 Juli: Tambah 1.794, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.092.303

Nasional
Rusia Masih Invasi Ukraina, Dino Patti Djalal: Sulit Berharap Jokowi Bisa Hentikan Aksi Militer dalam Sekali Kunjungan

Rusia Masih Invasi Ukraina, Dino Patti Djalal: Sulit Berharap Jokowi Bisa Hentikan Aksi Militer dalam Sekali Kunjungan

Nasional
Bertemu Surya Paloh, Bamsoet Dapat Usul Masukkan Lagi Utusan Golongan sebagai Anggota MPR

Bertemu Surya Paloh, Bamsoet Dapat Usul Masukkan Lagi Utusan Golongan sebagai Anggota MPR

Nasional
Satu Suara Usung Prabowo Capres, Gerindra: Sahabat-sahabat PKB, Kebangkitan Indonesia Raya di Depan Mata

Satu Suara Usung Prabowo Capres, Gerindra: Sahabat-sahabat PKB, Kebangkitan Indonesia Raya di Depan Mata

Nasional
Menteri PAN-RB Ad Interim Mahfud MD, Pengganti Tjahjo Kumolo Tunggu Keputusan Presiden

Menteri PAN-RB Ad Interim Mahfud MD, Pengganti Tjahjo Kumolo Tunggu Keputusan Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.