IPW: 8 Hal yang Perlu Diklarifikasi dari Sutarman

Kompas.com - 16/10/2013, 10:55 WIB
Kepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Sutarman LUCKY PRANSISKAKepala Bareskrim Mabes Polri Komjen Sutarman
Penulis Sandro Gatra
|
EditorCaroline Damanik


JAKARTA, KOMPAS.com —
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat diminta serius melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon kepala Polri Komisaris Jenderal Sutarman. Komisi III diminta mengkritisi rekam jejak dan mengklarifikasi berbagai isu yang menyangkut Sutarman.

"Jika Sutarman dinilai tidak layak menjadi kapolri, Komisi III harus mengembalikannya ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane di Jakarta, Rabu (16/10/2013).

Seperti diketahui, Sutarman menjadi calon tunggal kapolri yang diusulkan Presiden. Komisi III akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap Kepala Bareskrim Polri itu pada Kamis (17/10/2013).

Neta mengatakan, setidaknya, ada delapan hal yang perlu diklarifikasi kepada Sutarman. Pertama, soal kasus dugaan korupsi tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri. Kasus itu, kata Neta, "dipeti-eskan" Bareskrim Polri.

Kedua, kata Neta, soal aliran dana Gayus Halomoan Tambunan ke sejumlah perwira yang juga tidak diusut Bareskrim Polri. Ketiga, kasus aliran dana Labora Sitorus kepada perwira Polri. Kasus itu, tambah dia, juga tidak diusut Bareskrim Polri.

Keempat, lanjutnya, isu adanya rekayasa dan kriminalisasi dalam kasus tanah Rumah Sakit Fatmawati yang diduga dilakukan oknum Bareskrim Polri. Kelima, perlu dipertanyakan laporan pajak Sutarman.

Keenam, perlu diklarifikasi isu yang menyebut bahwa keluarga Sutarman mengintervensi panitia seleksi Akpol (Akademi Polisi). Ketujuh, perlu juga diklarifikasi isu Sutarman memiliki bisnis perhotelan di Palembang dan Bandung. Terakhir, Komisi III harus mengklarifikasi isu bahwa Sutarman mendukung bakal calon presiden dari partai tertentu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Neta menambahkan, uji kelayakan dan kepatutan yang serius oleh Komisi III diperlukan untuk memastikan bahwa Sutarman berkomitmen dalam pemberantasan korupsi dan tidak terlibat politik sehingga Polri tidak ditarik ke wilayah politik praktis.

Neta tetap menganggap Sutarman tidak bisa diajukan sebagai calon kapolri lantaran sisa masa tugasnya di Polri hingga pensiun di bawah dua tahun. Semestinya, kata dia, masa tugas calon kapolri di atas dua tahun agar efektif menjalankan tugas.

Seperti diberitakan, jika terpilih, Sutarman akan menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Sedianya, Timur baru akan pensiun Januari 2014. Namun, Presiden berpendapat perlu ada percepatan pergantian Kapolri agar pejabat baru bisa mempersiapkan pengamanan Pemilu 2014.

Sutarman mengaku sudah siap menghadapi fit and proper test. Terkait penolakan dari berbagai pihak, Sutarman mengaku tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, setiap orang bebas menilai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Nasional
Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Nasional
Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Nasional
Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Nasional
Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Nasional
Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Nasional
Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Nasional
Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Nasional
MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

Nasional
Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Nasional
Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Nasional
Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Nasional
Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.