Kompas.com - 14/10/2013, 18:27 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengaruh Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai kepala daerah rupanya tak hanya sebatas pada tampuk dinasti kepemimpinan semata. Lebih dari itu, dari segi pengambilan kebijakan, Atut dinilai paling berperan. Begitu tingginya kekuasaan Atut hingga membuat peran Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, seakan dikerdilkan kekuasaannya.

Demikian dikatakan pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dahnil Anzhar, ketika berbincang dengan Kompas.com, Senin (14/10/2013).

"Saya kira demikian, bahkan lebih parah saya pikir. Orang yang menjadi wagub (di Banten) tidak memiliki kekuatan untuk mengambil kebijakan," katanya.

Dahnil mengatakan, seluruh wakil gubernur yang menjadi pasangan Atut bernasib sama seperti Rano Karno. Mereka hanya dianggap sebagai pelengkap pada saat acara seremonial yang diselenggarakan oleh Pemprov Banten, baik itu ketika menyambut kedatangan tamu maupun ketika perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Banten. Bahkan yang jauh lebih parah, menurutnya, peran wakil gubernur hanyalah sebatas vote getter ketika pelaksanaan pemilukada.

Wakil gubernur tidak memiliki kekuatan dalam menentukan arah kebijakan lantaran seluruh elemen pemerintahan berkiblat kepada gubernur. Nasib seperti itu rupanya tidak hanya dialami Rano Karno saja, pasangan Wakil Gubernur Banten sebelumnya, Mohammad Masduki, juga mengalami hal yang serupa.

"Hampir semua wagub perannya hanya vote getter saja. Masduki misalnya, perannya tidak ada. Hanya seremonial," katanya.

Sebelumnya, Atut melalui juru bicaranya, Fitron Nur Ikhsan, mengungkapkan, banyak pemberitaan negatif yang dilancarkan media kepadanya. Padahal, tidak seharusnya pemberitaan itu ditujukan kepadanya. Fitron memberi contoh pemberitaan terkait para pelajar yang harus mempertaruhkan nyawa untuk melewati jembatan rusak di Kabupaten Lebak. Padahal, kata dia, pemimpin daerah di Lebak bukan dari Partai Golkar.

Fitron juga mengingatkan, jika bicara soal kepemimpinan di Banten, jangan hanya menyoroti Atut dan Partai Golkar saja. Namun, lanjutnya, ada juga peran Wakil Gubernur Banten Rano Karno asal PDI Perjuangan. Terkait kasus dugaan suap yang membelit salah satu anggota keluarga Atut, Dahnil menilai, meski peran Rano di dalam pemerintahan kecil, bukan berarti ia tak dapat mengambil keputusan penting. Sejak awal, mantan artis tersebut sebenarnya telah mengetahui seluk beluk keluarga Atut.

"Seharusnya dia (Rano) bisa menjadi kekuatan penyeimbang, whistle blower. Jangan menunggu kondisi seperti sekarang ini, karena seolah dia seperti mengambil kesempatan dalam kesempitan," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Panglima TNI Tegaskan Akan Proses Hukum Prajurit yang Terlibat Penyelundupan Senjata di Sangihe

Nasional
Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Jokowi: Presidensi G20 Kami Manfaatkan untuk Perjuangkan Kepentingan Negara Berkembang

Nasional
Politisi PDI-P: Kalau Semua Sibuk Capres, yang Urus Rakyat Siapa?

Politisi PDI-P: Kalau Semua Sibuk Capres, yang Urus Rakyat Siapa?

Nasional
Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

Cak Imin Kumpulkan Ulama di Surabaya, Gus Yahya: Nanti Panglima TNI Juga

Nasional
Komisi II DPR Tunda Rapat Kerja Penetapan Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024

Komisi II DPR Tunda Rapat Kerja Penetapan Tahapan dan Anggaran Pemilu 2024

Nasional
Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Parkindo 1945 Minta Yasonna Klarifikasi Partainya Jadi Partai Mahasiswa Indonesia

Nasional
Mengaktivasi Fungsi Negara

Mengaktivasi Fungsi Negara

Nasional
Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Polisi Ralat Taksiran Harga Ferrari Indra Kenz Rp 3,5 Miliar, Bukan Rp 5 Miliar

Nasional
Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Info Haji 2022: Kuota, Biaya, hingga Jadwal Keberangkatan

Nasional
Jokowi Kasih 'Kode' Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Jokowi Kasih "Kode" Capres di Acara Rakernas Projo, PDI-P: Acuan Kami di Ketum

Nasional
Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Mahfud Sebut Ada Bupati yang Sudah Siapkan Diri Jadi Calon Gubernur di DOB Papua

Nasional
Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Sorban PBNU untuk Jenderal Andika dan Peci Gus Yahya dari Hendropriyono..

Nasional
Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Jenderal Andika Akui Butuh Kehadiran F-15IDN Perkuat Pertahanan Udara RI

Nasional
Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Mahfud Sebut Surpres DOB Papua Sudah Diserahkan ke DPR

Nasional
ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat secara Utuh

ICW Sebut Kejagung Banyak Beri Tuntutan Ringan ke Koruptor, Komjak: Kasus Harus Dilihat secara Utuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.