Kompas.com - 13/10/2013, 19:55 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (kanan) keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Minggu (6/10/2013), usai mengikuti tes urin oleh Badan Narkotika Nasional. KPK yang menggeledah ruangan Akil di Gedung MK, usai pengangkapan dirinya, menemukan beberapa jenis narkoba di laci kerja Akil.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (kanan) keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta, Minggu (6/10/2013), usai mengikuti tes urin oleh Badan Narkotika Nasional. KPK yang menggeledah ruangan Akil di Gedung MK, usai pengangkapan dirinya, menemukan beberapa jenis narkoba di laci kerja Akil.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama angkat bicara soal kasus dugaan suap yang menimpa Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif, Akil Mochtar. Akil diminta membuktikan ucapannya soal hukuman potong jari bagi koruptor.

"Ya iya dong, dia sendiri yang bilang begitu. Harus konsisten dengan omongannya," ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj saat ditemui di Gedung PBNU, Jakarta, Minggu (13/10/2013).

Said menuturkan pernyataan Akil soal hukuman potong jari itu jangan dianggap remeh. Menurutnya, Akil sebagai pimpinan negara harus membuktikannya. Said mendukung adanya hukuman berat bahkan hukuman mati bagi para koruptor yang dianggap telah merusak sendi-sendi perekonomian negara. Menurutnya, sikap dukungan itu juga telah ditetapkan sebagai sikap NU dalam Munas NU di Cirebon, Jawa Barat.

"Kalau sampai hancur dan kritis, dan dia korupsi miliaran, maka Al-Qur'an dan Munas Cirebon sudah menyatakan mati. Matinya bisa dengan dipotong kedua tangan dan kaki, disalib, dan dibuang ke laut," ucap Said sambil mengutip ayat Al-Qur'an yang menyebutkan soal hukuman bagi koruptor.

Seperti diberitakan, Akil sempat melontarkan ide potong jari tangan untuk pelaku korupsi. Selain itu, ia juga mengusulkan untuk memiskinkan koruptor. Tujuannya tak lain agar menimbulkan efek jera.

Waktu itu Akil masih menjabat sebagai juru bicara MK. Mengomentari ramainya kasus korupsi yang ditangani KPK, dia sempat melontarkan ide dan gagasan soal cara menghukum koruptor. "Ini ide saya, dibanding dihukum mati, lebih baik dikombinasi pemiskinan dan memotong salah satu jari tangan koruptor saja cukup," ujarnya, pada 12 Maret 2012.

Menurut Akil, hukuman potong jari tangan sangat pantas. Sebab, jika hanya memiskinkan saja, negara tidak pernah benar-benar tahu kapan koruptor akan mengulangi perbuatannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemiskinan koruptor itu kalau hartanya didapat dari negara. Lebih baik dipermalukan dengan mencacatkan salah satu organ tubuhnya," kata Akil.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.