Sejak Awal, Pemilihan Akil Jadi Hakim MK Dinilai Janggal

Kompas.com - 13/10/2013, 14:34 WIB
Akil Mochtar memberikan suaranya dalam pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi di ruang sidang utama Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4/2013). Akil terpilih melalui proses voting dalam tiga tahap, setelah proses musyawarah antar Hakim Konstitusi tidak mencapai aklamasi. TRIBUN / DANY PERMANAAkil Mochtar memberikan suaranya dalam pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi di ruang sidang utama Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4/2013). Akil terpilih melalui proses voting dalam tiga tahap, setelah proses musyawarah antar Hakim Konstitusi tidak mencapai aklamasi.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun menilai ada kejanggalan dalam proses penetapan Akil Mochtar sebagai hakim konstitusi untuk periode keduanya. Menurutnya, dipilihnya kembali Akil merupakan hal yang aneh karena adanya sejumlah laporan terkait dugaan suap yang dilakukannya.

"Persoalan main tunjuk bukan hanya terjadi untuk kasus Patrialis Akbar (hakim konstitusi) oleh Presiden, tapi juga DPR. DPR tanpa melakukan fit and proper test tiba-tiba memperpanjang masa jabatan Akil," ujar Refly, dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Minggu (13/10/2013).

Akil menjabat sebagai hakim konstitusi sejak tahun 2008 melalui seleksi di DPRD. Masa jabatan Akil habis pada 16 Agustus 2013. Namun, masa jabatan itu diperpanjang oleh Komisi III DPR hingga tahun 2018 mendatang.

Pada bulan Maret 2013, Akil hanya ditanyakan kesediaannya ingin melanjutkan masa tugasnya atau tidak. Ketika itu, Akil menyanggupi kembali maju sebagai hakim konstitusi. Komisi III DPR pun sepakat untuk kembali mengajukan Akil. Menurut Refly, saat itu tidak ada proses penampungan masukan dari masyarakat. Akil dipilih tanpa mempertimbangkan kritik yang selama ini ditujukan kepada mantan politisi Partai Golkar tersebut.

"Kesalahan berikutnya adalah ketika AM dipilih jadi ketua MK, kenapa dia?" ujar Refly.

Setelah masa jabatannya diperpanjang, Akil terpilih memimpin MK pada tanggal 19 Agustus 2013, menggantikan Mahfud MD. Pemilihan Akil ini melalui proses pemilihan oleh semua hakim konstitusi. Refly mengaku heran dengan sikap para hakim konstitusi lainnya.

"Seharusnya bertahun-tahun mereka bersama AM, bisa merasakan dan mendengarkan keluhan masyarakat selama ini. Tidak mungkin mereka enggak paham kelakuannya." ujarnya.

Ia menduga Akil dipilih menjadi Ketua MK karena sikapnya yang keras dan berani berhadapan dengan Sekretariat Jenderal. Para hakim konstitusi lain, katanya, memerlukan karakter Akil untuk menekan Setjen MK dalam memberikan fasilitas-fasilitas pribadi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

BrandzView
Satgas Sebut 80.000 Duta Perubahan Perilaku Akan Bantu PPKM Mikro

Satgas Sebut 80.000 Duta Perubahan Perilaku Akan Bantu PPKM Mikro

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X