Polri Ikut Selidiki Bunda Putri

Kompas.com - 12/10/2013, 18:02 WIB
Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo saat memberikan keterangan pers di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Minggu (9/9/2012), terkait ledakan bom, di Beji, Depok, Jawa Barat. KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZESKapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo saat memberikan keterangan pers di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Minggu (9/9/2012), terkait ledakan bom, di Beji, Depok, Jawa Barat.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorFarid Assifa


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait sosok Bunda Putri. Penyelidikan dilakukan lantaran polemiknya menyangkut Presiden.

"Ini kan kaitannya dengan KPK, kita bantu. Apalagi menyangkut seorang Presiden. Kita tunggu, ya," kata Kapolri di Istana Negara, Jakarta, Sabtu ( 12/10/2013 ).

Secara terpisah, Menteri Pertanian Suswono mengatakan, pihaknya kesulitan menindaklanjuti soal Bunda Putri lantaran belum jelas apa kesalahannya. Seperti diketahui, Bunda Putri disebut istri salah satu pejabat eselon I di Kementan.

"Ada enggak kesalahannya? Kita lihat saja. Masa kita menghukum orang, belum lihat kesalahannya. Intinya, asal ada kesalahan, pasti ada sanksi," kata Suswono.

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan jajarannya untuk mengumpulkan informasi mengenai Bunda Putri. Nantinya, akan diungkap ke publik siapa Bunda Putri.

Langkah itu dilakukan setelah mantan Presiden PKS Luhfi Hasan Ishaaq menyebut Bunda Putri adalah orang yang sangat dekat dengan Presiden ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor. Bunda Putri disebut sangat tahu informasi mengenai kebijakan reshuffle kabinet. Presiden membantah pernyataan itu.

Sosok Bunda Putri terungkap dalam rekaman percakapan antara LHI dan Ridwan Hakim yang disadap KPK. Bunda Putri digambarkan sebagai sosok penting yang bisa memengaruhi para pengambil kebijakan. Bunda Putri bisa memindahkan para pejabat di kementerian, dan bahkan, dalam percakapan, bisa membuat "lurah" pusing.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

KPAI: Murid Setuju Sekolah Tatap Muka karena Sulit Pahami Materi Pelajaran

Nasional
Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X