Kompas.com - 11/10/2013, 19:18 WIB
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, Busyro Muqoddas, Abraham Samad, dan Zulkarnaen (kiri ke kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2013).  KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja, Busyro Muqoddas, Abraham Samad, dan Zulkarnaen (kiri ke kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2013).
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, pihaknya masih mendalami perihal sosok Bunda Putri dalam perkara dugaan suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Pendalaman diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada bukti keterlibatan Bunda Putri.

"Keterangan yang disampaikan di pengadilan kita menganggapnya sebagai keterangan yang berdiri sendiri, tidak punya nilai pembuktian, tidak didukung oleh fakta-fakta, bukti-bukti lain," kata Abraham di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/10/2013).

Hal itu dikatakan Abraham ketika dimintai tanggapan kesaksian terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq di Pengadilan Tipikor Jakarta perihal Bunda Putri.

Meski demikian, Abraham menambahkan, belum tentu pernyataan LHI itu tidak benar. Hanya, keterangan itu tidak didukung kesaksian orang lain atau bukti lain. "Oleh karena itu kita masih dalami," ucapnya.

Seperti diberitakan, sosok Bunda Putri terungkap dalam rekaman percakapan antara LHI dan Ridwan Hakim yang disadap KPK. Bunda Putri digambarkan sebagai sosok penting yang bisa memengaruhi para pengambil kebijakan. Bunda Putri bisa memindahkan para pejabat di kementerian, bahkan, dalam percakapan, bisa membuat lurah pusing.

Ketika bersaksi di sidang terdakwa Fathanah, LHI menyebut Bunda Putri adalah orang yang sangat dekat dengan Presiden. Bunda Putri disebut sangat tahu informasi mengenai kebijakan reshuffle atau perombakan kabinet.

Pernyataan itu langsung dibantah Presiden. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera itu disebut Presiden sebagai pembohong dan hanya ingin mengalihkan isu. Presiden meminta KPK menuntaskan penyidikan perkara itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.