PDI-P Serahkan Dokumen Sengketa Pilkada Bali ke Mahfud MD

Kompas.com - 10/10/2013, 16:31 WIB
Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto menyerahkan dokumen berkas persidangan sengketa Pilkada Bali kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Kamis (10/10/2013). PDI Perjuangan mencurigai hasil keputusan majelis hakim konstitusi itu dikotori dengan praktek suap yang diduga juga melibatkan Akil Mochtar. Kompas.com/SABRINA ASRILWakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto menyerahkan dokumen berkas persidangan sengketa Pilkada Bali kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Kamis (10/10/2013). PDI Perjuangan mencurigai hasil keputusan majelis hakim konstitusi itu dikotori dengan praktek suap yang diduga juga melibatkan Akil Mochtar.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meminta pandangan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD terkait sengketa pilkada Bali. Partai ini curiga dengan hasil putusan hakim konstitusi yang diketuai Akil Mochtar. Putusan itu tidak sesuai dengan fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan di MK.

“Saya diminta langsung oleh Ibu Mega untuk menanyakan pandangan Pak Mahfud terkait masalah ini. Saya memberikan dokumen selama persidangan kepada Pak Mahfud,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Hasto kemudian menyerahkan satu map merah berisi berkas persidangan sengketa Pilkada Bali kepada Mahfud yang sama-sama hadir di Kompleks Parlemen sebagai pembicara. Hasto menuturkan, partainya ingin meminta pendapat soal putusan MK yang mengesahkan adanya pemilih yang lebih dari sekali menggunakan hak pilihnya di 37 tempat pemungutan suara.

“Ini nyata-nyata terjadi, tapi dilihat MK tidak masalah. Lalu dibuat dalil hukum baru tidak ada manipulasi maka pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dibenarkan,” ujar Hasto.

Mahfud menuturkan, tidak boleh ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. MK, kata Mahfud, memang sempat membuat aturan tentang diperbolehkannya seorang memilih lebih dari sekali. Namun, hal tersebut khusus diberlakukan di Papua. Pasalnya, di wilayah itu, ada tradisi kepala suku yang memilih untuk semua warganya. Apabila hak ini dicabut, maka akan terjadi perang.

“Tapi, ini hanya bisa dilakukan di Papua, tidak bisa di wilayah lainnya. Makanya saya akan coba baca lagi apa yang menjadi pertimbangan hakim,” ucap Mahfud.

PDI-P Kumpulkan Bukti Dugaan Suap Akil

PDI Perjuangan saat ini sedang mengumpulkan bukti dugaan suap yang terjadi dalam keputusan MK terkait Pilkada Bali. Di dalam proses pengambilan keputusan itu, permohonan pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukraman (PAS), ditolak.

Dengan demikian, pasangan Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta) tetap menjadi gubernur dan wakil gubenur Provinsi Bali 2013-2018. Ketika itu, Mahkamah berpendapat pemohon tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi keterpihakan Pihak Terkait. Akan tetapi, mereka mengajukan keberatan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang berakibat berkurangnya perolehan suara pemohon.

"Sekalipun ada dalil mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, hal itu tidak dijelaskan secara rinci tentang kesalahan hasil penghitungan yang dimaksud," kata Akil saat itu.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

Nasional
UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

Nasional
UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

Nasional
UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

Nasional
UPDATE 11 Juli: Jumlah ODP Saat Ini 34.887 Orang, PDP 13.752

UPDATE 11 Juli: Jumlah ODP Saat Ini 34.887 Orang, PDP 13.752

Nasional
UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

Nasional
UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Ma'ruf Amin: Kalau Ada Orang Menggoreng Isu PKI, Itu Politisasi

Nasional
Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Virus Corona Penyebab Covid-19 Disebut Dapat Bertahan di Udara 8 Jam

Nasional
Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Ma'ruf Amin Mengaku Tak Pernah Siapkan Putrinya untuk Jadi Wali Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X