Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: DPT "Bersih" Sudah 178 Juta

Kompas.com - 10/10/2013, 16:03 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum mengatakan, sudah 180 juta orang pemilih yang ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, KPU masih menyisir data-data yang masih ganda.

"DPT yang sudah masuk Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) masuk pada angka 178 juta. Kami masih optimis Minggu, 13 Oktober 2013 nanti sudah ditetapkan di tingkat kabupaten/kota," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (10/10/13).

Ia mengatakan, KPU saat ini masih menyisir data ganda. Dikatakannya, penyisiran data ganda dilakukan oleh KPU kabupaten/kota pasca-pengumuman data pemilih ganda yang mencapai 900.000 pemilih pekan lalu. Dia menyatakan, pihaknya telah mampu mendeteksi letak kegandaan data.

"Kami sudah bisa mendeteksi di mana kegandaan. Dan apabila kegandaan yang 100 pesen sama tidak dilakukan pembersihan oleh KPU kabupaten/kota, maka KPU bisa melakukannya secara sistemik (menggunakan sistem informasi)." kata mantan anggota KPU Sumatera Barat itu.

Ia mengklaim, data pemilih saat ini sudah cukup bersih. Artinya, kata dia, tingkat keyakinan atas data pemilih sudah cukup besar. "Tingkat keyakinan atas kebenaran faktualnya bisa dijamin," lanjutnya.

Sebelumnya, dari proses pemutakhiran data pemilih, KPU menemukan sedikitnya 900.000 pemilih tercatat dua kali atau terdaftar sebagai pemilih ganda. "Tentang data ganda total per Kamis, 3 Oktober 2013, adalah 914.448," ujar Staf Ahli Tim Teknis KPU Partono Samino, Jumat (4/10/2013), di Gedung KPU, Jakarta.

Ia mengungkapkan, selain pemilih ganda, persoalan lain dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) adanya pemilih yang terdaftar memiliki nomor induk kependudukan (NIK) tetapi tidak memiliki nama.

Ia mengungkapkan, berdasarkan temuan KPU, ada sedikitnya 90.000 nama pemilih terdaftar tanpa nama. "Sedangkan temuan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) ada 73.312 penduduk," jelasnya.

Pratono mengutarakan, daerah dengan data pemilih bermasalah paling banyak adalah Jawa Tengah (Jateng). Bukan hanya pemilih ganda, data pemilih yang tidak bernama juga paling banyak dari Jateng.

"Data pemilih yang namanya kosong paling banyak dari Jawa Tengah. Total, ada 73.221 jiwa pemilih atau sekitar 90 persen," imbuhnya.

Dia menyebutkan, daerah lain yang juga terdapat pemilih tanpa nama adalah Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Banten. Kemudian, katanya, ada pula di Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo.

Pada Jumat (4/10/2013), KPU menggelar rapat bersama Kemendagri, Komisi II DPR, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Gedung KPU. Rapat tersebut untuk menyandingkan DPSHP KPU dengan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Kemendagri sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

Dari penyandingan tersebut, ditemukan 20,3 juta data pemilih belum sinkron antara KPU dan Kemendagri. Jumlah tersebut menurun dibandingkan penyandingan pertama, yaitu 65 juta data pemilih yang tidak sinkron.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com