Bawaslu Temukan 1,7 Juta Data Pemilih Tak Akurat

Kompas.com - 10/10/2013, 15:36 WIB
Komisioner Bawaslu, Daniel Zuchron di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (10/10/2013). KOMPAS.COM/FIANKomisioner Bawaslu, Daniel Zuchron di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (10/10/2013).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melansir, 1.765.234 data pemilih tidak akurat dari total 12.538.082 data pemilih yang dijadikan sampel. Data pemilih bermasalah ini ditemukan di 67 kabupaten/kota.

Komisioner Bawaslu Daniel Zuchron mengatakan, ketidakakuratan data tersebut berpotensi menciptakan pemilih yang kehilangan hak pilihnya serta adanya pemilih fiktif dalam pemilu 2014.

"Menjelang penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada tanggal 13 Oktober, per 4 Oktober Bawaslu menemukan masih banyak masalah terkait dengan proses pemutakhiran data pemilih," kata Daniel saat konferensi pers di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Ia mengatakan, proses pengawasan yang dilakukan pada tanggal 9 September hingga 4 Oktober 2013 itu, mengambil data lapangan dari Bawaslu di tingkat provinsi. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menjamin hak politik warga negara sesuai amanah undang-undang.

Daniel memaparkan, ketidakakuratan itu di antaranya terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kosong, ganda, hingga pemilih ganda atau fiktif (ghost voters). Sebagai pihak yang mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk data pemilih, Bawaslu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera memperbaikinya.

"Data pemilih ini nantinya akan mempengaruhi kualitas pemilu tahun depan," kata Daniel.

Berdasarkan data sementara yang dimiliki Bawaslu, 67 kabupaten/kota yang dijadikan sampel tersebut tersebar di sembilan provinsi, yaitu Aceh, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Jambi, dan Bangka Belitung. Dari 67 kabupaten/kota itu, hanya ada empat kabupaten yang sudah akurat, yaitu Bantaeng, Enrekang, Luwu, dan Sabu Raijua.

Daniel mengatakan bahwa temuan tersebut tidak merepresentasikan seluruh data pemilih yang ada dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang jumlahnya mencapai 173.685.213 pemilih. Dengan kata lain, potensi ketidakakurasian data kemungkinan besar melebihi angka 1,7 juta tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Gubernur NTB Sebut Pandemi Virus Corona Beri Peluang Ekonomi bagi Masyarakat Produksi APD Mandiri

Nasional
Tips dari Kak Seto untuk Orangtua yang Dampingi Anak Belajar dari Rumah

Tips dari Kak Seto untuk Orangtua yang Dampingi Anak Belajar dari Rumah

Nasional
Hingga 4 April, 519 Pasien Dirawat di RS Darurat Covid-19

Hingga 4 April, 519 Pasien Dirawat di RS Darurat Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Orang Sehat Pakai Masker 2 Lapis, Orang dengan Gejala Pakai Masker 3 Lapis

Gugus Tugas Covid-19: Orang Sehat Pakai Masker 2 Lapis, Orang dengan Gejala Pakai Masker 3 Lapis

Nasional
Soal Wacana Bebaskan Napi Korupsi, BW: Ini Menjelaskan Pertanyaan, Siapa Sahabat Koruptor?

Soal Wacana Bebaskan Napi Korupsi, BW: Ini Menjelaskan Pertanyaan, Siapa Sahabat Koruptor?

Nasional
3 April: Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Tambah Fasilitas Pemeriksaan

3 April: Ada 1.986 Kasus Covid-19 di Indonesia, Pemerintah Tambah Fasilitas Pemeriksaan

Nasional
Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

Saling Bantah Pejabat Istana di Tengah Pandemi Corona...

Nasional
Ada Penolakan, Ridwan Kamil Minta TNI/ Polri Kawal Pemakaman Jenazah Covid-19

Ada Penolakan, Ridwan Kamil Minta TNI/ Polri Kawal Pemakaman Jenazah Covid-19

Nasional
Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X