Pemilu 2014 Gunakan Rekapitulasi Elektronik

Kompas.com - 10/10/2013, 12:50 WIB
Petugas Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Menteng mengambil amplop berisi berita acara penghitungan suara dari salah satu kotak suara saat rekapitulasi perolehan suara pasangan calon gubernur DKI Jakarta di Kantor Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2012). Rencananya gubernur terpilih akan dilantik pada 7 Oktober nanti. 
KOMPAS/WISNU WIDIANTOROPetugas Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Menteng mengambil amplop berisi berita acara penghitungan suara dari salah satu kotak suara saat rekapitulasi perolehan suara pasangan calon gubernur DKI Jakarta di Kantor Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2012). Rencananya gubernur terpilih akan dilantik pada 7 Oktober nanti.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Rekapitulasi suara pada Pemilu 2014 mendatang akan dilakukan secara elektronik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) untuk menerapkan teknologi yang dinamakan e-rekapitulasi. Kerja sama ini juga melibatkan Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

Kepala BPPT Marzan A Iskandar mengatakan, DKPP siap untuk mewujudkan e-rekapitulasi. Meski waktu yang tersisa hanya beberapa bulan menjelang pemilu, menurutnya, e-rekapitulasi bisa diselesaikan sebelum Pemilu 2014.

Ia menjelaskan, dengan e-rekapitulasi, penghitungan suara dapat dilakukan dengan waktu cepat, tepat, dan akurat. E-rekapitulasi ini, katanya, juga dapat menjamin transparansi karena hasilnya langsung ditayangkan dalam sebuah situs. Suara yang masuk juga akan menghasilkan jejak audit sehingga proses pengauditan akan lebih mudah dilakukan.

"Jadi, kemungkinan adanya manipulasi lebih kecil," kata Marzan, seusai penandatanganan nota kesepahaman dengan Ketua KPU, Bawaslu, dan DKPP, di Gedung BPPT, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Sementara itu, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie mengaku akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, seperti pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terutama terkait teknis pelaksanaan e-rekapitulasi.

"Kita harapkan tidak ada hambatan sehingga Pemilu 2014 nanti bisa berjalan lebih baik dengan penerapan iptek ini," kata Jimly.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Belajar dari Putusan MA, Perludem Nilai Revisi UU Pemilu Perlu Memuat Putusan MK Terkait

Nasional
Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Jokowi Tunjuk Prabowo jadi 'Leading Sector' Lumbung Pangan Nasional

Nasional
Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X