Gerindra Minta MK Mau Diatur Perppu

Kompas.com - 10/10/2013, 12:00 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Kompas.com/SABRINA ASRILSekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra menyambut baik rencana Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) mengenai Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta MK mau menerima peraturan tersebut dan rela diawasi untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK.

"Menurut saya, kondisi itu (kemerosotan kepercayaan publik terhadap MK), hakim-hakim MK harus menerima (perppu) sebagai proses yang mengawasi dirinya untuk menimbulkan kepercayaan kembali. Kekuasaan MK harus dibagi," ujar Muzani di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (10/10/2013).

Dia mengatakan, perppu yang saat ini tengah dibahas pemerintah itu hanya akan mengatur mekanisme kinerja MK. Ia mengungkapkan, MK harus menerimanya, mengingat, sebenarnya, posisi hakim MK sama dengan hakim Mahkamah Agung. Artinya, kata dia, hakim konstitusi pun harus diawasi.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Gedung Mahkamah Konstitusi

Selain mekanisme pengawasan, Muzani juga mendukung wacana pengurangan wewenang MK untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Tidak semua hal harus dibicarakan (diselesaikan) di MK. Memang ada beberapa hal yang kekuasaannya harus dibagi. Apakah pilkada kabupaten atau provinsi. Menurut kami, harus dibicarakan serius," ujarnya.

Dia mengatakan, jika memang diputuskan penyelesaian sengketa pilkada tetap ditangani MK, dia mengungkapkan, harus ada penataan ulang. Yang terpenting, katanya, pengambilan keputusan oleh para hakim harus dilakukan dengan transparan.

"Kalau tetap di MK, mekanismenya harus ditata ulang. Selama ini, mekanisme yang ada di MK adalah mekanisme satu arah, satu jalur sehingga tidak dimungkinkan adanya sebuah kontrol atau tranparansi bagaimana mengambil suatu keputusan, apa pertimbangannya," lanjutnya.

Ia mengatakan, untuk memperkuat perppu, ke depan, DPR harus menetapkan perppu menjadi undang-undang yang lebih kuat dan permanen.

Disampaikannya, MK memang pernah membatalkan Undang-Undang UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY terkait kewenangan KY mengawasi hakim MK. Namun, kata dia, harus ada keputusan politik yang menguatkan perppu agar memiliki kekuatan hukum dan tidak lagi dibatalkan.

"Perppu itu sifatnya darurat. Pada akhirnya, DPR harus menimbulkan UU baru yang semangatnya sama dengan perppu. Harus ada kesepakatan, diberikan policy politik, setelah perppu ini akan bagaimana," kata Muzani.

Fungsi pengawasan KY terhadap hakim konstitusi sudah dibatalkan MK pada 2006 lewat pengujian UU KY. Dengan putusan itu, KY yang sebelumnya diamanatkan untuk mengawasi hakim MK sudah tidak lagi ditugaskan mengawasi hakim konstitusi. Sabtu (5/10/2013) lalu, Presiden berpidato tentang lima langkah penyelamatan MK. Salah satunya ialah rencana penyiapan perppu yang mengatur aturan dan seleksi hakim MK oleh presiden.

Perppu itu juga mengatur pengawasan terhadap proses peradilan MK yang dilakukan Komisi Yudisial. Selain itu, MK diharapkan melakukan audit internal. 

Terkait rencana pembuatan perppu, Presiden mengatakan, hal itu dilakukan dalam rangka merespons krisis yang terjadi di lembaga tinggi negara itu sehubungan dengan tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan, pemerintah akan segera mengirimkan perppu ke DPR dan diharapkan bisa menjadi UU.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Sebaran Penambahan 4.494 Kasus Covid-19, Terbanyak di DKI Jakarta

Nasional
Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Baleg DPR: Sanksi Pidana Tak Dibahas dalam Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Sejumlah Pegawai Mundur, Pimpinan KPK: Ini Ujian, KPK Bukan Tempat Santai

Nasional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 26 September 2020

Nasional
Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Imbas Mundurnya Sejumlah Pegawai, Pimpinan KPK Akan Evaluasi Sistem Kepegawaian KPK

Nasional
Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Hingga 26 September, Pemerintah Telah Periksa 3.169.783 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 September: Ada 119.379 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Ada 61.628 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Bertambah 3.207, Kini Ada 199.403 Orang yang Sembuh dari Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

UPDATE 26 September: Tambah 90 Orang, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Jadi 10.308

Nasional
Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Pemerintah Sebut Pesangon PHK Beratkan Pengusaha, Minta Aturan di RUU Cipta Kerja Diubah

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 4.494, Kini Ada 271.339 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 4.494, Kini Ada 271.339 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buntut Konser Dangdut, Kapolsek Tegal Selatan Dicopot dan Diperiksa Propam

Buntut Konser Dangdut, Kapolsek Tegal Selatan Dicopot dan Diperiksa Propam

Nasional
Pengguguran Paslon Pilkada 2020 Dinilai Efektif untuk Cegah Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19

Pengguguran Paslon Pilkada 2020 Dinilai Efektif untuk Cegah Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Pemerintah Ajukan Perubahan di RUU Cipta Kerja, TKA Ahli agar Dipermudah Kerja di Indonesia

Pemerintah Ajukan Perubahan di RUU Cipta Kerja, TKA Ahli agar Dipermudah Kerja di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X