Kompas.com - 10/10/2013, 12:00 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Kompas.com/SABRINA ASRILSekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Gerindra menyambut baik rencana Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) mengenai Mahkamah Konstitusi (MK). Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta MK mau menerima peraturan tersebut dan rela diawasi untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK.

"Menurut saya, kondisi itu (kemerosotan kepercayaan publik terhadap MK), hakim-hakim MK harus menerima (perppu) sebagai proses yang mengawasi dirinya untuk menimbulkan kepercayaan kembali. Kekuasaan MK harus dibagi," ujar Muzani di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kamis (10/10/2013).

Dia mengatakan, perppu yang saat ini tengah dibahas pemerintah itu hanya akan mengatur mekanisme kinerja MK. Ia mengungkapkan, MK harus menerimanya, mengingat, sebenarnya, posisi hakim MK sama dengan hakim Mahkamah Agung. Artinya, kata dia, hakim konstitusi pun harus diawasi.

KOMPAS.COM/Sandro Gatra Gedung Mahkamah Konstitusi

Selain mekanisme pengawasan, Muzani juga mendukung wacana pengurangan wewenang MK untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Tidak semua hal harus dibicarakan (diselesaikan) di MK. Memang ada beberapa hal yang kekuasaannya harus dibagi. Apakah pilkada kabupaten atau provinsi. Menurut kami, harus dibicarakan serius," ujarnya.

Dia mengatakan, jika memang diputuskan penyelesaian sengketa pilkada tetap ditangani MK, dia mengungkapkan, harus ada penataan ulang. Yang terpenting, katanya, pengambilan keputusan oleh para hakim harus dilakukan dengan transparan.

"Kalau tetap di MK, mekanismenya harus ditata ulang. Selama ini, mekanisme yang ada di MK adalah mekanisme satu arah, satu jalur sehingga tidak dimungkinkan adanya sebuah kontrol atau tranparansi bagaimana mengambil suatu keputusan, apa pertimbangannya," lanjutnya.

Ia mengatakan, untuk memperkuat perppu, ke depan, DPR harus menetapkan perppu menjadi undang-undang yang lebih kuat dan permanen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Disampaikannya, MK memang pernah membatalkan Undang-Undang UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY terkait kewenangan KY mengawasi hakim MK. Namun, kata dia, harus ada keputusan politik yang menguatkan perppu agar memiliki kekuatan hukum dan tidak lagi dibatalkan.

"Perppu itu sifatnya darurat. Pada akhirnya, DPR harus menimbulkan UU baru yang semangatnya sama dengan perppu. Harus ada kesepakatan, diberikan policy politik, setelah perppu ini akan bagaimana," kata Muzani.

Fungsi pengawasan KY terhadap hakim konstitusi sudah dibatalkan MK pada 2006 lewat pengujian UU KY. Dengan putusan itu, KY yang sebelumnya diamanatkan untuk mengawasi hakim MK sudah tidak lagi ditugaskan mengawasi hakim konstitusi. Sabtu (5/10/2013) lalu, Presiden berpidato tentang lima langkah penyelamatan MK. Salah satunya ialah rencana penyiapan perppu yang mengatur aturan dan seleksi hakim MK oleh presiden.

Perppu itu juga mengatur pengawasan terhadap proses peradilan MK yang dilakukan Komisi Yudisial. Selain itu, MK diharapkan melakukan audit internal. 

Terkait rencana pembuatan perppu, Presiden mengatakan, hal itu dilakukan dalam rangka merespons krisis yang terjadi di lembaga tinggi negara itu sehubungan dengan tertangkapnya Ketua MK Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyatakan, pemerintah akan segera mengirimkan perppu ke DPR dan diharapkan bisa menjadi UU.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

HUT ke-50 Korpri, Jokowi: Jadilah Abdi Negara yang Tangguh dan Inovatif

Nasional
WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk ke Indonesia, Kecuali untuk Delegasi G20

Nasional
Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani 'Overhaul'

Mengenal Kapal Selam KRI Cakra-401 yang Baru Selesai Jalani "Overhaul"

Nasional
Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Erick Thohir Jadi Anggota Kehormatan Banser, Anggota Komisi VI Nilai Bukan Politisasi

Nasional
Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Antisipasi La Nina, KSAL Perintahkan Jajarannya Siapkan Sarana-Prasarana dan SAR

Nasional
Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Aturan Terbaru Perjalanan Internasional, WNI yang Masuk dari 11 Negara Ini Wajib Karantina 14 Hari

Nasional
PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

PPKM Jawa-Bali Berakhir Saat Varian Omicron Jadi Perhatian, Akankah Diperketat?

Nasional
KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

KPK Yakin Hakim MA Independen dan Profesional Tangani Kasasi Edhy Prabowo

Nasional
Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Sekjen Gerindra Minta Kader Belajar dari PDI-P untuk Pertahankan Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Apakah Varian Omicron Berpengaruh pada Efektivitas Vaksin? Ini Kata Luhut

Nasional
KRI Cakra-401 Selesai 'Overhaul', TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

KRI Cakra-401 Selesai "Overhaul", TNI AL Tunggu Kemenhan untuk Serah Terima

Nasional
Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Persiapkan Pemilu 2024, PPP Targetkan 3.000 Kursi DPRD

Nasional
Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Muncul Varian Omicron, Menkes: Kemungkinan Besar Lebih Cepat Penularannya

Nasional
Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Gerindra Berharap Dapat Koalisi dengan PDI-P untuk Menangkan Prabowo sebagai Presiden

Nasional
Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.