Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Esok, KPU Mulai Lelang Logistik

Kompas.com - 09/10/2013, 20:01 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merencanakan akan memulai proses lelang logistik perlengkapan penyelenggaraan Pemilu 2014, Kamis (10/10/2013). Kesiapan pengadaan logistik tersebut dibahas, Rabu (9/10/2013) ini.

"Hari ini rapat dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah) dan tim logistik. Kami membahas kesiapan pengadaan logistik. Kalau sudah siap, besok sudah mulai rencana diadakan pengumuman lelang," ujar Komisioner KPU Arief Budiman saat ditemui di kantornya di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (9/10/2013).

Ia mengatakan, setelah pengumuman, pihak yang akan menjadi peserta tender dapat mendaftarkan dirinya. "Setelah daftar, dijelaskan bahwa kami sudah melakukan lelang dan butuh apa saja," lanjutnya.

Arief menuturkan, kebutuhan barang pada 2013 akan dilelang pada Oktober. Sedangkan lelang atas pengadaan logistik untuk 2014 lelang baru akan dibuka di akhir 2013. Dia menyebutkan, kebutuhan logistik 2013 kebanyakan untuk KPU, di antaranya kelengkapan teknologi informasi dan kebutuhan pemungutan suara untuk tingkat DPR dan DPD. Hanya, kata dia, detail kelengkapan teknologi informasi belum dijabarkan,

"Cuma IT detailnya apa belum ada. Ini rencana kita detailnya dan eksekusi ada di mereka (LKPP). Sama dengan di KPU Kabupaten/kota, butuhnya alat kelengkapan pemungutan suara untuk pemilu legislatif," ucapnya.

Arief mengutarakan, untuk pagu anggaran 2014, pengadaan logistik hanya mengambil porsi sebesar 20,53 persen dari total anggaran pemilu. Persentase tersebut, kata dia, tak hanya digunakan untuk pembelian barang namun juga termasuk pengelolaan data, biaya pengadaan dan lain-lain.

"20,53 persen itu setara dengan Rp 3,247 triliun, Lalu dari 20,53 persen itu, KPU Pusat hanya mengambil 7,59 persen atau setara Rp 1,2 triliun, kemudian 2,6 persen diambil KPU Provinsi, dan 10,453 persen diambil KPU Kabupaten/Kota. Anggaran 2014 total Rp 14,4 triliun. Pagu anggaran 2014 ini untuk pileg dan pilpres. Untuk pagu anggaran 2013 lebih sedikit dari itu. Karena memang beban pengadaan di 2013 lebih sedikit," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com