Pasek: Jangan Sampai Laci-laci Pejabat Juga Disusupi Narkoba

Kompas.com - 08/10/2013, 14:19 WIB
Politisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika KOMPAS.com/Indra AkuntonoPolitisi Partai Demokrat Gede Pasek Suardika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Gede Pasek Suardika, meminta pihak berwenang menelusuri keberadaan ganja dan sabu yang terdapat di ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar. Hal ini dilontarkan Pasek setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan Akil negatif menggunakan narkoba.

Pasek menjelaskan, perlu dicari tahu mengenai latar belakang adanya ganja dan sabu di ruang kerja Akil. Mantan Ketua Komisi III itu yakin, benda-benda tersebut ada di tempat ditemukan bukan tiba-tiba, melainkan ada pihak yang menyusupkannya.

"Yang perlu dikejar, ada apa di dalam itu? Kenapa barang itu bisa di dalam? Jangan-jangan itu bagian dari upaya menjatuhkan Akil ke titik terendah," kata Pasek, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (8/10/2013).

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (3/10). Akil tertangkap tangan menerima suap dan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap sengketa pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lebak, Banten dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Bagi Pasek, BNN dan kepolisian merupakan pihak yang harus bertanggung jawab menguak misteri narkoba yang disita dari ruang kerja Akil. Politisi Partai Demokrat ini tak ingin bila Akil dihakimi secara berlebihan atas kesalahan yang tak diperbuatnya.

"Benda itu kan tidak berupa santet, bisa terbang dan tiba-tiba ada, pasti ada yang naruh. Tugas negara untuk memastikan itu. Ini bisa membunuh orang, semua laci pejabat bisa-bisa akan diisi macem-macem kan," tandasnya.

Sebelumnya, BNN menyatakan, hasil tes terhadap urine dan rambut Ketua MK nonaktif Akil Mochtar negatif mengandung narkoba. Tes ini dilakukan menyusul temuan narkoba di ruang kerja Akil, di Gedung MK, Jakarta Pusat, saat digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (3/10/2013) lalu.

BNN tetap akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mencari tahu siapa pemilik barang tersebut. Selain itu, BNN juga akan menyelidiki bagaimana barang tersebut ada di ruang kerja Akil. Untuk melakukan penyelidikan lanjutan, BNN akan berkoordinasi dengan Mabes Polri dan KPK. BNN juga berencana untuk memeriksa semua hakim konstitusi.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa 2 Direktur sebagai Saksi

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Edhy Prabowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X