Kompas.com - 07/10/2013, 22:12 WIB
Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, sebelum sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2013). KOMPAS.com/Icha RastikaMantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, sebelum sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/7/2013).
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa kasus dugaan suap pengaturan kuota impor daging sapi Luthfi Hasan Ishaaq membantah meminta uang Rp 2 miliar dari pengusaha Yudi Setiawan untuk tunjangan hari raya (THR) kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Luthfi, untuk urusan THR telah ditangani oleh bendahara partai.

"Soal THR PKS, tidak ada THR begitu. Itu sudah di-handle bendahara partai untuk diberikan pada karyawan tetap," terang Luthfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (7/10/2013).

Mantan Presiden PKS itu menyangkal kesaksian Yudi sebelumnya. Dalam kesaksiannya, Yudi mengaku memberikan uang tunai Rp 2 miliar yang diminta Luthfi untuk THR kader PKS. Namun, uang itu diserahkan kepada teman dekat Luthfi, yaitu Ahmad Fathanah.

"Saya serahkan (uang) kepada Fathanah. Sebelumnya sudah berkoordinasi sama Luthfi Hasan tanggal 24 Agustus," terang Yudi.

Selain itu, Luthfi juga membantah meminta dana Rp 1,9 miliar untuk kunjungan kerja rombongan anggota DPR RI Fraksi PKS ke Istanbul, Turki. Pada persidangan ini Yudi membeberkan uang yang diberikannya kepada Luthfi maupun Fathanah. Untuk uang perkenalan dengan Luthfi saja Yudi mengaku merogoh kocek Rp 250 juta. Kemudian membelikan 20 jas untuk Luthfi dan 4 jas untuk Fathanah. Pembelian 24 jas itu menghabiskan dana Rp 165 juta.

Luthfi juga membantah pemberian tersebut. Untuk diketahui, Luthfi dan teman dekatnya Fathanah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Fathanah didakwa bersama-sama Luthfi menerima uang Rp 1,3 miliar dari PT Indoguna Utama terkait kepengurusan kuota impor daging sapi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Toeti Heraty, Pendiri Jurnal Perempuan Sekaligus Guru Besar UI Meninggal Dunia

Nasional
YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

YLBHI: TWK Pegawai KPK Itu Litsus di Pemerintahan Saat Ini

Nasional
Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Marak Pekerja Anak di Indonesia, Ini Langkah Kemenaker Mengatasinya

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X