KPK, Tuntaskan Kasus Korupsi di Banten - Kompas.com

KPK, Tuntaskan Kasus Korupsi di Banten

Kompas.com - 07/10/2013, 20:03 WIB
KOMPAS.com/ICHA RASTIKA Puluhan pengunjuk rasa menuntut KPK agar memproses hukum Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terkait kasus dugaan suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi nonaktif Akil Mochtar, dalam mengurus sengketa Pilkada Lebak, Banten, di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2013).

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tidak hanya mengusut kasus dugaan suap yang menimpa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Ada kasus lain yang diduga dilakukan oleh orang nomor satu di Banten tersebut, yang sampai saat ini tidak jelas penanganannya.

Hal itu dikatakan Juru Bicara Masyarakat Transparansi (Mata) Banten, Oman Abdurahman, kepada Kompas.com, Senin (7/10/2013). Menurut Oman, salah satu kasus dugaan korupsi yang sampai saat ini tidak jelas penanganannya ialah kasus dugaan korupsi dana hibah pada APBD Banten 2011 senilai Rp 340 miliar dan bantuan sosial (bansos) senilai Rp 51 miliar.

"Kasus itu sudah pernah kami laporkan bersama ICW (Indonesian Corruption Watch) pada September 2011 lalu, tapi sampai saat ini masih belum ada kejelasannya," katanya saat dihubungi.

Oman mengatakan, sinyalemen kasus dugaan korupsi itu ialah terutama pada banyaknya organisasi masyarakat pendukung Atut yang mendapat bantuan dana hibah dalam jumlah besar. Selain itu, ada juga puluhan lembaga atau organisasi penerima dana hibah fiktif yang mendapat aliran dana hibah.

Dari informasi yang dihimpun, setidaknya terdapat 221 lembaga atau organisasi yang memperoleh aliran dana hibah. Dari jumlah tersebut, 62 di antaranya diduga fiktif. "Ada juga yayasan yang mengatasnamakan keluarga Atut, seperti Tagana dan PMI Banten. Tagana itu dipimpin Andhika, anak Atut, sedangkan PMI dipimpin Ratu Tatu Chassanah, adik Atut. Saat itu, momentum pilgub jadi patut dicurigai sebagai kerja-kerja pemenangan Atut," ujarnya.

Oman berharap, penetapan Wawan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, terkait sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, dapat menjadi pintu masuk KPK untuk mengungkap kasus korupsi yang ada di Banten.

Sementara itu, menurut pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Gandung Ismanto, dari sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Banten, modus yang sering digunakan ialah dengan memanfaatkan proyek pengadaan lahan.


Gandung meminta KPK mengawasi sejumlah proyek mercusuar yang saat ini tengah digodok Pemprov Banten, seperti pembangunan bandara berskala internasional di kawasan Banten Selatan dan rencana pembangunan stadion bertaraf olimpiade. "Proyek pembebasan lahan itu selalu bermasalah di Banten. KPK harus mengawasi hal ini," ujarnya.

EditorHindra Liauw
Komentar

Terkini Lainnya

Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

Bos First Travel Tak Akui Beli Mobil Hingga Jalan-jalan Keliling Eropa Pakai Uang Perusahaan

Nasional
Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

Jaya Suprana Puji Drama Musikal Napi, Usul DPR Buat Hal yang Sama

Nasional
Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

Merasa Nama Baik Dicemarkan, Guntur Romli Melapor ke Polda Metro Jaya

Megapolitan
Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

Pemprov DKI Kirim Surat Jawaban soal Tanah Abang kepada Ombudsman Senin Sore

Megapolitan
14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

14 Narapidana Lapas Manokwari Kabur dengan Mengancam Sipir

Regional
Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

Saksi Jelaskan Kronologi Penipuan Hotel BCC, Terdakwa Tjipta Membantah

Regional
Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

Militer Israel Lancarkan Serangan ke Artileri Milik Rezim Suriah

Internasional
Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek 'Online' Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

Sampaikan 3 Tuntutan, Pengemudi Ojek "Online" Tunggu Realisasi Janji Komisi V DPR

Megapolitan
Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

Ratusan Napi Gelar Drama Teater di TIM, Wiranto Nilai Istimewa

Nasional
Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

Hilang Dua Bulan, Seorang Pria Ditemukan Tewas di Pulau Tak Berpenghuni

Internasional
Dua Orang yang Ditemukan Lemas di Mobil Diduga Keracunan

Dua Orang yang Ditemukan Lemas di Mobil Diduga Keracunan

Regional
Sandiaga Sebut Rencana Induk Penataan Tanah Abang Masih Disusun

Sandiaga Sebut Rencana Induk Penataan Tanah Abang Masih Disusun

Megapolitan
Diprotes Rakyatnya, PM Armenia Mengundurkan Diri

Diprotes Rakyatnya, PM Armenia Mengundurkan Diri

Internasional
Saat Bos First Travel Yakinkan Jaksa Perusahaannya Masih Mampu Berangkatkan Calon Jemaah

Saat Bos First Travel Yakinkan Jaksa Perusahaannya Masih Mampu Berangkatkan Calon Jemaah

Nasional
Akan Dilaporkan Kembali oleh Fransiska, Sandiaga Bilang, 'Lu Lagi Lu Lagi'

Akan Dilaporkan Kembali oleh Fransiska, Sandiaga Bilang, "Lu Lagi Lu Lagi"

Megapolitan

Close Ads X