BPK: Laporan Keuangan Baik Tak Jamin MK Bersih dari Korupsi

Kompas.com - 07/10/2013, 17:51 WIB
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Hadi Poernomo. Kompas/Hendra A Setyawan (HAS)
01-02-2012 HENDRA A SETYAWANKetua Badan Pemeriksa Keuangan, Hadi Poernomo. Kompas/Hendra A Setyawan (HAS) 01-02-2012
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Hadi Poernomo menegaskan, pihaknya telah mengaudit laporan keuangan Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, MK meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Audit BPK di MK menghasilkan predikat WTP. Tapi saya tegaskan, WTP tak jaminan tak korupsi ya," ujar Hadi di kantornya, Senin (7/10/2013).

DEYTRI ROBEKKA ARITONANG Massa dari Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada Lebak menggelar aksi unjuk rasa di halaman Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (4/10/2013). Massa menuntut Ketua MK Akil Mochtar segera dicopot dari jabatannya dan dihukum mati. Massa juga menyatakan ketidakpercayaannya pada putusan MK terkait sengketa hasil pemungutan suara pemilihan kepala daerah di beberapa daerah.

Menurut Hadi, predikat WTP dapat diraih suatu institusi hanya karena pembukuan keuangannya tercatat dengan rapi, kejelasan pemenang tender, dan tercatatnya dana masuk dan keluar institusi dengan baik. Padahal indikator bersihnya laporan keuangan adalah kepastian dalam penggunaan satu anggaran.

"Apalagi, sistem audit yang kita pakai itu sampling. Tapi jika pakai sistem populasi, baru bisa menggambarkan adanya korupsi di sana," lanjut Hadi.

Seperti diketahui, audit BPK terdiri dari dua jenis yakni audit permintaan dan audit rutin. Audit permintaan berarti institusi meminta BPK mengaudit pos-pos laporan keuangan tertentu atau audit teknik sampling.

Sementara itu, audit rutin dilakukan BPK terhadap seluruh institusi negara per satu tahun dengan mengaudit semua laporan keuangan. Hadi mengaku baru mengaudit MK dengan audit permintaan. Pasalnya, audit rutin belum dilakukan.

"Ini hasil audit 2012, sementara audit tahun 2013 belum keluar karena masih berjalan," ujarnya.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Di Balik Pemilihan Jenderal Listyo Sebagai Calon Tunggal Kapolri

Nasional
Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Wapres Ingatkan Seluruh Pihak Kerja Sama dalam Kondisi Darurat

Nasional
 Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Dugaan Korupsi Mencuat, Penggeledahan Kejagung hingga Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Dukungan dan Tantangan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit...

Nasional
Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Hari Ini, DPR Akan Gelar Fit and Proper Test Calon Tunggal Kapolri

Nasional
5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Susun RUU Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak

Nasional
Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Kemensos Pastikan Beri Kebutuhan Terbaik Bagi Kelompok Rentan Korban Gempa di Sulbar

Nasional
'Pengakuan' Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

"Pengakuan" Airlangga sebagai Penyintas Covid-19 dan Kritik atas Sikapnya yang Dinilai Salah

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Nasional
Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakil Komisaris Utama Pindad

Nasional
Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Membandingkan Airlangga dengan 4 Menteri Lain Saat Diketahui Positif Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus di BPJS Ketenagakerjaan, Ada Deputi Direktur dan Mantan Pegawai

Nasional
Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X