Demokrat Tunjuk Pieter C Zulkifli Jadi Ketua Komisi III

Kompas.com - 07/10/2013, 16:01 WIB
Ruhut Sitompul dan Pieter C Zulkifli KOMPAS.com/Sabrina AsrilRuhut Sitompul dan Pieter C Zulkifli
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Fraksi Partai Demokrat akhirnya menunjuk Pieter C Zulkifli Simabuae sebagai Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Surat penunjukan Pieter telah disampaikan Fraksi Demokrat kepada Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Senin (7/10/2013) sore.

"Jadi, yang akan mengganti Ruhut untuk ditetapkan jadi Ketua Komisi III adalah Pieter Zulkifli," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya seusai menyerahkan surat penunjukan Pieter kepada Priyo.

Riefky menjelaskan, sejumlah alasan yang mendasari fraksinya menunjuk Pieter adalah karena anggota Komisi II tersebut pernah menjadi anggota Komisi III, bergelar doktor, dan memiliki kapasitas yang mumpuni. Pieter diyakini mampu memimpin Komisi III dan berkolaborasi dengan seluruh anggota komisi tersebut.

Keputusan itu, lanjut Riefky, diambil setelah dilakukan komunikasi intens dengan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. Namun, karena Nurhayati sedang berada di luar negeri, surat penunjukan Pieter ditandatangani oleh Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Ramadhan Pohan, dan Riefky.

"Mari kita beri kesempatan, masing-masing dari kita banyak kekurangan, kita minta didukung," ujarnya.

Saat bertemu Priyo, Riefky secara langsung meminta agar waktu penetapan Pieter sebagai Ketua Komisi III segera ditetapkan. Salah satu alasannya adalah karena banyaknya tugas komisi tersebut yang harus diselesaikan dan polemik yang terjadi tak perlu terjadi kembali.

"Tadi Pak Priyo minta (ditetapkan) sore ini, tapi kita lihat perkembangan. Inginnya sebelum Pak Priyo berangkat naik haji, besok kan Pak Priyo berangkat (ibadah haji)," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, drama pencalonan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III DPR akhirnya berakhir. Ruhut menyatakan mundur karena merasa besarnya penolakan anggota Komisi III DPR.

Sambil menitikkan air mata, ia mengaku tak pernah mengejar jabatan. Ruhut mengatakan, partainya tidak menghendaki voting yang sudah ditetapkan oleh pimpinan rapat, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Oleh karena itu, Ruhut pun mengajukan mundur agar tidak dilakukan voting.

Pengunduran diri Ruhut ini pun langsung mendapat sambutan dari Komisi III DPR. Priyo juga memuji langkah Ruhut. Seluruh anggota Komisi III DPR sepakat menyetujui pengunduran diri Ruhut.

Ruhut ditunjuk oleh Fraksi Demokrat menjadi Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Suardika yang juga berasal dari Fraksi Demokrat. Namun, hal tersebut ditolak sebagian anggota Komisi III sehingga pelantikannya tertunda.

Dalam rapat pelantikan Ruhut sebagai Ketua Komisi III, Rabu (25/9/2013) lalu, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond Mahesa, mengatakan, Komisi III bakal menjadi komisi badut jika dipimpin Ruhut. Ia juga mengungkit masalah rumah tangga Ruhut yang sempat diadukan oleh istri pertamanya, Anna, ke Badan Kehormatan DPR pada tahun 2011 silam. Saat itu, Ruhut diadukan Anna karena tidak mengakui sang anak dan mengatakan hubungannya dengan Ruhut sebagai teman "kumpul kebo".



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Kepala Bakamla Ingatkan Personelnya Bijak Gunakan Medsos

Nasional
Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Indonesia Kembali Catat Kasus Harian Tertinggi, Epidemiolog: Jangan Terpaku Kasus Harian

Nasional
Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Anita Kolopaking Akui Pernah Kirim Surat hingga Tanya Kemungkinan Ajukan Fatwa ke MA

Nasional
Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Dalam 2 Bulan, Ada 91.640 Kampanye Tatap Muka dan 2.126 Pelanggaran Protokol Kesehatan

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal 'Action Plan' yang Dibuat Jaksa Pinangki

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Sempat Marah soal "Action Plan" yang Dibuat Jaksa Pinangki

Nasional
Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Pesan dan Harapan Guru untuk Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

MK Tolak Gugatan terhadap UU Pornografi yang Dimohonkan Terdakwa Kasus Video Porno

Nasional
Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Polri: Ada 1.448 Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Kampanye Pilkada

Nasional
Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Jadi Saksi Mata KPK Tangkap Menteri, Ngabalin: Edhy Prabowo Kooperatif, Enaklah Tadi..

Nasional
Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Mendikbud: Orang Tua Jangan Khawatir, Sekolah Tak Bisa Paksa Anak Belajar Tatap Muka

Nasional
Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Anita Kolopaking Sebut Djoko Tjandra Minta Bantuannya karena Ingin Punya Nama Baik

Nasional
Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Kemendes PDTT Raih Predikat Kementerian yang Informatif, Begini Respon Gus Menteri

Nasional
Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah, Ini Kata Kemendikbud

Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah, Ini Kata Kemendikbud

Nasional
Guru Sambut Baik Rencana Pembelajaran Tatap Muka 2021, Tergantung Izin Kepala Daerah

Guru Sambut Baik Rencana Pembelajaran Tatap Muka 2021, Tergantung Izin Kepala Daerah

Nasional
Cerita Ngabalin Satu Rombongan dengan Edhy Prabowo, tapi Tak Ditangkap KPK

Cerita Ngabalin Satu Rombongan dengan Edhy Prabowo, tapi Tak Ditangkap KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X