Kompas.com - 04/10/2013, 10:20 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2013). Akil yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, diduga terlibat dalam suap pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2013). Akil yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, diduga terlibat dalam suap pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
— Kasus dugaan korupsi Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar diminta dijadikan refleksi terhadap proses rekrutmen hakim konstitusi. Sebaiknya, MK jangan lagi diisi dari kalangan partai politik.

"Bukan berarti orang parpol tidak ada yang baik, tapi mengurangi potensi 'main mata' antara hakim MK dengan pihak bersengketa dalam hal pemilukada," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, di Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Fadli mengatakan, sengketa yang selama ini masuk ke MK kebanyakan dari parpol. Untuk itu, kata dia, ke depan harus dihindari konflik kepentingan antara hakim dan parpol. Menurutnya, hakim bakal loyal pada parpol yang pernah ditempatinya.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon

"Proses seleksi yang transparan diharapkan menghasilkan hakim konstitusi berintegritas. Sadar akan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga dan menjunjung tinggi marwah MK sebagai pengawal konstitusi. Bukan justru menjadi pengawal golongan atau kerabat politiknya," paparnya.

Seperti diketahui, Akil merupakan mantan politisi Partai Golkar. Akil berada di MK sudah dalam periode kedua setelah Komisi III DPR sepakat memperpanjang masa jabatannya. Akil adalah wakil dari DPR.

Kritikan semakin banyaknya hakim konstitusi yang berlatar belakang politisi muncul setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Sebelumnya, Patrialis, yang pernah menjabat Menteri Hukum dan HAM, menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Saat ini, hakim konsitusi berlatar belakang politisi, yakni Hamdan Zoelva. Dia pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi Bulan Bintang. Terakhir, Harjono pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah yang kemudian bergabung dengan Fraksi PDI Perjuangan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Akil tertangkap tangan di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, bersama anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa; calon petahana Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih; dan pengusaha asal Palangkaraya, Cornelis Nalau.

Akil yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ditangkap setelah ada penyerahan uang dari Chairun dan Cornelis sebanyak 284.040 dollar Singapura dan 22.000 dollar AS. Suap itu merupakan pemberian dari Hambit yang tengah beperkara dalam sengketa pemilu kepala daerah di MK.

Belakangan, Akil juga disangka melakukan korupsi dalam penanganan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Akil membantah semua tuduhan itu. Akil mengaku tak mengenal orang yang mendatangi rumahnya saat KPK melakukan operasi tangkap tangan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 276.094 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,79 Persen

UPDATE: 276.094 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,79 Persen

Nasional
UPDATE 18 September: Ada 364.144 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 September: Ada 364.144 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.076, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 3.983.140

UPDATE: Bertambah 7.076, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 3.983.140

Nasional
UPDATE 18 September: 65.066 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 September: 65.066 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 September: Bertambah 185, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 140.323

UPDATE 18 September: Bertambah 185, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 140.323

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.385 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.188.529

UPDATE: Bertambah 3.385 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.188.529

Nasional
Indonesia Akan Bangun 2 Unit Kapal Frigate dari Desain Babcock Inggris

Indonesia Akan Bangun 2 Unit Kapal Frigate dari Desain Babcock Inggris

Nasional
Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
Menkes Targetkan Lebih dari 70 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi Akhir Tahun Ini

Menkes Targetkan Lebih dari 70 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi Akhir Tahun Ini

Nasional
Krisdayanti Blak-blakan soal Gaji Anggota DPR, Politisi PDI-P: Tidak Ada Teguran, Justru Diapresiasi

Krisdayanti Blak-blakan soal Gaji Anggota DPR, Politisi PDI-P: Tidak Ada Teguran, Justru Diapresiasi

Nasional
Hasto Sebut Megawati Akan Berkontemplasi untuk Tentukan Calon Presiden

Hasto Sebut Megawati Akan Berkontemplasi untuk Tentukan Calon Presiden

Nasional
Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Kementerian KP dan Menteri Trenggono Boyong Dua Penghargaan pada Anugerah Humas Indonesia 2021

Nasional
Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Menlu Retno Resmikan Gedung KJRI Los Angeles

Nasional
PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

PDI-P Tidak Ingin Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.