Kurangi "Main Mata", Hakim Konstitusi Jangan Lagi Orang Parpol

Kompas.com - 04/10/2013, 10:20 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2013). Akil yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, diduga terlibat dalam suap pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANAKetua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2013). Akil yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka, diduga terlibat dalam suap pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah.
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
— Kasus dugaan korupsi Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar diminta dijadikan refleksi terhadap proses rekrutmen hakim konstitusi. Sebaiknya, MK jangan lagi diisi dari kalangan partai politik.

"Bukan berarti orang parpol tidak ada yang baik, tapi mengurangi potensi 'main mata' antara hakim MK dengan pihak bersengketa dalam hal pemilukada," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon, di Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Fadli mengatakan, sengketa yang selama ini masuk ke MK kebanyakan dari parpol. Untuk itu, kata dia, ke depan harus dihindari konflik kepentingan antara hakim dan parpol. Menurutnya, hakim bakal loyal pada parpol yang pernah ditempatinya.

KOMPAS.com/Indra Akuntono Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon

"Proses seleksi yang transparan diharapkan menghasilkan hakim konstitusi berintegritas. Sadar akan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga dan menjunjung tinggi marwah MK sebagai pengawal konstitusi. Bukan justru menjadi pengawal golongan atau kerabat politiknya," paparnya.

Seperti diketahui, Akil merupakan mantan politisi Partai Golkar. Akil berada di MK sudah dalam periode kedua setelah Komisi III DPR sepakat memperpanjang masa jabatannya. Akil adalah wakil dari DPR.

Kritikan semakin banyaknya hakim konstitusi yang berlatar belakang politisi muncul setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Sebelumnya, Patrialis, yang pernah menjabat Menteri Hukum dan HAM, menjadi anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional.

Saat ini, hakim konsitusi berlatar belakang politisi, yakni Hamdan Zoelva. Dia pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi Bulan Bintang. Terakhir, Harjono pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah yang kemudian bergabung dengan Fraksi PDI Perjuangan.

Akil tertangkap tangan di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, bersama anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Chairun Nisa; calon petahana Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih; dan pengusaha asal Palangkaraya, Cornelis Nalau.

Akil yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ditangkap setelah ada penyerahan uang dari Chairun dan Cornelis sebanyak 284.040 dollar Singapura dan 22.000 dollar AS. Suap itu merupakan pemberian dari Hambit yang tengah beperkara dalam sengketa pemilu kepala daerah di MK.

Belakangan, Akil juga disangka melakukan korupsi dalam penanganan Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Akil membantah semua tuduhan itu. Akil mengaku tak mengenal orang yang mendatangi rumahnya saat KPK melakukan operasi tangkap tangan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Klaim Pemerintah Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Terbantahkan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Klaim Pemerintah Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Terbantahkan

Nasional
'Sebaiknya Minta Maaf, Bilang Saja Kita Sedang Berusaha Keras Menangani Pandemi...'

"Sebaiknya Minta Maaf, Bilang Saja Kita Sedang Berusaha Keras Menangani Pandemi..."

Nasional
Pihak Kemenkes Sebut RS Tak Boleh Tarik Biaya dari Pasien Covid-19, tetapi...

Pihak Kemenkes Sebut RS Tak Boleh Tarik Biaya dari Pasien Covid-19, tetapi...

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Fadjroel: Presiden Jokowi Tegas soal Pemerintahan Antikorupsi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Fadjroel: Presiden Jokowi Tegas soal Pemerintahan Antikorupsi

Nasional
UPDATE: Bertambah 13.695, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.037.993

UPDATE: Bertambah 13.695, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.037.993

Nasional
Fraksi PKB Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Pemerintah Harus Fokus ke Pandemi

Fraksi PKB Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Pemerintah Harus Fokus ke Pandemi

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun Pertama Kali sejak 2008, Laode: Jangan Kita Anggap Biasa Saja

Indeks Persepsi Korupsi Turun Pertama Kali sejak 2008, Laode: Jangan Kita Anggap Biasa Saja

Nasional
Perpres Pencegahan Ekstremisme Dianggap Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal

Perpres Pencegahan Ekstremisme Dianggap Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Mengenal Seluk-beluk Vaksin Sinovac

Mengenal Seluk-beluk Vaksin Sinovac

Nasional
 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, KPK: Korupsi Beban Bangsa

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, KPK: Korupsi Beban Bangsa

Nasional
BEM SI Minta Kapolri Tuntaskan dan Tindak Tegas Kasus Pelanggaran HAM

BEM SI Minta Kapolri Tuntaskan dan Tindak Tegas Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Berencana Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Kasus Asabri

Pekan Depan, Kejagung Berencana Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Kasus Asabri

Nasional
Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Nasional
Kapolri Listyo Sigit Berlatar Belakang Keluarga TNI, Ayahnya Perwira Angkatan Udara

Kapolri Listyo Sigit Berlatar Belakang Keluarga TNI, Ayahnya Perwira Angkatan Udara

Nasional
IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X