Hari Ini, Pemerintah Kembali Bahas Bendera Aceh

Kompas.com - 04/10/2013, 10:03 WIB
Dua turis asing mengibarkan bendera Aceh yang diambil dari massa yang melakukan aksi di Simpang Kodim, Banda Aceh, Kamis (4/4/2013). Kunjungan Mendagri Gamawan Fauzi ke Banda Aceh dimanfaatkan warga untuk mendukung bendera Aceh bergambar Bulan Bintang.  SERAMBI/BUDI FATRIA Dua turis asing mengibarkan bendera Aceh yang diambil dari massa yang melakukan aksi di Simpang Kodim, Banda Aceh, Kamis (4/4/2013). Kunjungan Mendagri Gamawan Fauzi ke Banda Aceh dimanfaatkan warga untuk mendukung bendera Aceh bergambar Bulan Bintang.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Bersama Klarifikasi Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lambang Bendera Aceh akan kembali membahas evaluasi bendera Aceh pada hari ini, Jumat (4/10/2013). Pembahasan kembali dilakukan setelah lebih dari satu bulan ditunda pembahasannya, karena membahas rancangan peraturan pemerintah (RPP) dan rancangan peraturanan presiden (Rperpres) terkait kewenangan pemerintah Provinsi Aceh.

"Terkait Qanun Bendera belum dibahas oleh Tim Bersama. Rencana pembahasan, pada Jumat (4/10/2013) dan (5/10/2013) di Hotel Borobudur," ujar Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah di Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Selain membahas evaluasi bendera Aceh, Zudan mengatakan, pertemuan dua hari itu juga akan membulatkan keputusan tim soal substansi tiga regulasi kewenangan Aceh. Sedangkan soal RPP dan Rancangan Perpres terkait kewenangan Provinsi Aceh, pembahasan telah selesai dilakukan.

Ia mengatakan, tim akan mengonsultasikan materi dan substansi rancangan regulasi tersebut dengan beberapa kementerian/lembaga (K/L) terkait. Misalnya, dengan Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Hukum dan HAM.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomo Daerah (Otda) Kemendagri Djohermansyah Djohan mengungkapkan, tim membahas intensif penyelesaian RPP tentang Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi) Migas di Aceh, RPP tentang Kewenagan Pemerintah Provinsi Aceh dan RPerpres tentang Badan Pertanahan Aceh. Tiga regulasi tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 2005.

Djohermansyah mengungkapkan, berdasarkan perintah UU Pemerintahan Aceh, ketiga aturan tersebut seyogyanya diterbitkan paling lambat dua tahun setelah UU diundangkan.

"Tapi sekarang, mari kita bahas saja," ujarnya beberapa waktu lalu.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugus Tugas Petakan Risiko Penyebaran Covid-19 Jadi Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah

Gugus Tugas Petakan Risiko Penyebaran Covid-19 Jadi Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah

Nasional
UPDATE 30 Mei: Penambahan Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 24 Provinsi, Jatim Tertinggi

UPDATE 30 Mei: Penambahan Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 24 Provinsi, Jatim Tertinggi

Nasional
UPDATE 30 Mei: Ada 47.714 ODP dan 12.832 PDP

UPDATE 30 Mei: Ada 47.714 ODP dan 12.832 PDP

Nasional
UPDATE 30 Mei: 10 Provinsi Ini Nihil Kasus Baru Covid-19

UPDATE 30 Mei: 10 Provinsi Ini Nihil Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Pemerintah Telah Periksa 311.906 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 30 Mei: Pemerintah Telah Periksa 311.906 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Bertambah 53, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 1.573 Orang

UPDATE 30 Mei: Bertambah 53, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 1.573 Orang

Nasional
Bertambah 523, Kini Ada 7.015 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 523, Kini Ada 7.015 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Bertambah 557, Kasus Covid-19 Capai 25.773

UPDATE 30 Mei: Bertambah 557, Kasus Covid-19 Capai 25.773

Nasional
LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

Nasional
UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

Nasional
Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X