Kompas.com - 04/10/2013, 09:53 WIB
Laman akun Twitter Ketua MK Akil Mochtar TWITTERLaman akun Twitter Ketua MK Akil Mochtar
EditorInggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com — Media sosial seperti pedang bermata dua. Di satu sisi mampu memberikan informasi cepat, bahkan dini, seperti soal dugaan praktik suap. Di sisi lain, dia juga memberikan peringatan kepada pengguna media sosial agar berhati-hati. Jika Akil Mochtar meyakini hal ini, bisa-bisa dia tak tertangkap KPK. Namun, Akil ditangkap. Dalam dua hari terakhir, percakapan di media sosial didominasi soal Akil.

Setidaknya ada 21.029 percakapan yang spesifik membicarakan Akil. Selain merekam kemarahan publik atas terbongkarnya kasus ini, ditemukan pula arsip percakapan yang memberikan peringatan akan sepak terjang Akil. Jika Refly Harun memberikan peringatan dugaan suap di Mahkamah Konstitusi tiga tahun lalu, akun Joko, @joko91428420, di Twitter memberikan peringatan sejak Mei lalu.

Direktur PoliticaWave Yose Rizal dalam analisisnya untuk Kompas, Kamis (3/10/2013), mengatakan, percakapan tentang penangkapan Akil melibatkan setidaknya 9.151 netizen (warga pengguna internet). ”Jangkauan akun yang terpapar pembicaraan mencapai 37.694.815 warga,” kata Yose.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi seusai menjalani pemeriksaan, Kamis (3/10). Akil tertangkap tangan menerima suap dan menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap sengketa pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Lebak, Banten dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Kasus itu juga ”mengorbitkan” tokoh lain yang banyak dibicarakan atau ikut membicarakan kasus Akil, seperti mantan ketua MK dari dua periode sebelumnya, yakni Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie.

Hal mengejutkan, kasus ini menaikkan pamor Joko, pemilik akun @joko91428420. Joko sering dirujuk karena pada Mei dan Agustus lalu sudah menyebut Akil sebagai biang masalah. Huruf kapital selalu digunakannya untuk bersuara. Mungkin sebagai tanda sedang marah.

Akil Mochtar Ketua MK biang kerok belum diputusnya gugatan UU Kaltara, karena sudah disuap...,” begitu Joko melempar tuduhan di Twitter.

Joko kembali melempar tuduhan di Twitter, 6 Agustus lalu, ”Akil Mochtar Ketua MK minta duit 2 miliar kepada penggugat UU Kaltara kalau mau cepat diputus, KPK harusnya segera menangkap Akil Mochtar.”

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Secara spesifik, Joko juga minta KPK menyadap telepon Akil. ”@akilmochtar KPK tolong disadap HP Ketua MK, dia sering teleponan dengan pejabat di Kaltim, miliaran duit Kaltim sudah masuk kantong Akil,” tulis Joko, 1 Oktober.

Kemarahan publik juga terekam dalam percakapan di media sosial. Ada yang minta potong jari Akil karena yang bersangkutan pernah mengusulkan hukuman potong jari untuk koruptor, juga hukuman mati untuk Akil.

Percakapan yang paling banyak dipancarkan ulang di media sosial adalah ujaran Mahfud MD, ”Inginnya saya tak percaya Pak Akil Mochtar tertangkap KPK. Tapi itu ternyata nyata. Tak percaya tapi itu nyata. Demikian petikan lagu Bing.”

Menggelegar. Mengejutkan. Membiasakan juga akhirnya. (Amir Sodikin)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Buron Sejak 2015, Terpidana Pembuat Surat Palsu Ditangkap Kejagung di Medan

Nasional
Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Dugaan Penggelapan Impor Emas, Ketua Komisi III Usul Bentuk Panja

Nasional
Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Anggota DPR Sebut Ada Jaksa Ikut Main Proyek, Jaksa Agung: Saya Copot Langsung

Nasional
KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

KPK Belum Pasti Hadiri Panggilan Kedua Komnas HAM, Lili Pintauli: Kita Sedang Pelajari

Nasional
Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Dalam Sidang, Perusahaan Milik Ketua Komisi III DPR Disebut Suplai Barang Bansos ke Kemensos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X