Kompas.com - 03/10/2013, 20:32 WIB
Dr HM Akil Mochtar SH MH (tengah) melambaikan tangan kepada jurnalis usai terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, dalam pemilihan yang dilakukan di Ruang Sidang Utama Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4/2013). Akil terpilih melalui proses voting dalam tiga tahap, setelah proses musyawarah antar Hakim Konstitusi tidak mencapai aklamasi. Akil mengungguli Hakim Konstitusi lainnya, Haryono, setelah mendapat 7 suara berbanding 2 suara.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Dr HM Akil Mochtar SH MH (tengah) melambaikan tangan kepada jurnalis usai terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, dalam pemilihan yang dilakukan di Ruang Sidang Utama Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4/2013). Akil terpilih melalui proses voting dalam tiga tahap, setelah proses musyawarah antar Hakim Konstitusi tidak mencapai aklamasi. Akil mengungguli Hakim Konstitusi lainnya, Haryono, setelah mendapat 7 suara berbanding 2 suara.
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar menyangkal telah menerima suap terkait kepengurusan sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di dua daerah selama diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Akil diperiksa di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sejak tertangkap tangan pada Rabu (2/10/2013) malam hingga ditetapkan sebagai tersangka siang tadi.

"Sejauh ini, AM (Akil Mochtar) menyangkal," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta.

Menurut Bambang, suatu hal yang wajar jika seorang tersangka menyangkal perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya. Sebagai tersangka, menurut Bambang, Akil memiliki hak ingkar. "Wajar tersangka menggunakan hak ingkar," ucapnya.

Kendati demikian, Bambang mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki bukti permulaan yang cukup yang menunjukkan keterlibatan Akil dalam perkara suap-menyuap terkait kepengurusan sengketa pilkada di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan di Lebak, Banten.

Untuk kasus Gunung Mas, Akil diduga bersama-sama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Chairun Nisa menerima suap Rp 3 miliar dari pengusaha Cornelis Nalau dan Bupati petahana Gunung Mas Hambit Bintih.

Sementara dalam kasus Pilkada Lebak, Akil diduga bersama-sama dengan advokat Susi Tur Andayani menerima suap Rp 1 miliar dari pengusaha Tubagus Chaery Wardana. Adapun Chaery diketahui sebagai adik dari Ratu Atut yang juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Nasional
Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Nasional
Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Mahfud MD Pastikan Tak Akan Berhenti Tindak Tegas Pinjol Ilegal

Nasional
Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Pacaran Pakai Mobil Patroli, Bripda Arjuna Bagas Segera Disidang

Nasional
Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Warga Didorong Berani Lapor Polisi jika Diteror Pinjol Ilegal, LPSK Akan Dilibatkan

Nasional
Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Mahfud Terima Laporan Warga Bunuh Diri karena Diteror Pinjol Ilegal

Nasional
Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Imparsial Kritik Surat Peringatan Plt Bupati Sintang soal Pembongkaran Masjid Ahmadiyah

Nasional
Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Dukung Pemerintah Perangi Mafia Tanah, LPSK Siap Lindungi Korban

Nasional
MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

MAKI: Jika Laporan Novel Terbukti, Lili Pintauli telah Berkhianat terhadap Amanah

Nasional
Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Satgas Sebut Pembukaan Bertahap Harus Waspadai Perkembangan Pandemi Dunia

Nasional
Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Ini Salah Satu Kriteria Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Menurut Menteri PPPA

Nasional
Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Kemendagri Wajibkan Lembaga Pengguna Data Kependudukan dari Dukcapil Terapkan Zero Data Sharing Policy

Nasional
Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Ma'ruf Nilai 2021 Momentum Kebangkitan Ekonomi Syariah, Ini Alasannya

Nasional
Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

Update Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Berlaku Mulai 21 Oktober 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.