Kompas.com - 03/10/2013, 18:37 WIB
Dr HM Akil Mochtar SH MH memberikan suaranya dalam proses pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dilakukan di Ruang Sidang Utama Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4/2013). Akil terpilih melalui proses voting dalam tiga tahap, setelah proses musyawarah antar Hakim Konstitusi tidak mencapai aklamasi. Akil mengungguli Hakim Konstitusi lainnya, Haryono, setelah mendapat 7 suara berbanding 2 suara.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Dr HM Akil Mochtar SH MH memberikan suaranya dalam proses pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dilakukan di Ruang Sidang Utama Gedung MK, Jakarta, Rabu (3/4/2013). Akil terpilih melalui proses voting dalam tiga tahap, setelah proses musyawarah antar Hakim Konstitusi tidak mencapai aklamasi. Akil mengungguli Hakim Konstitusi lainnya, Haryono, setelah mendapat 7 suara berbanding 2 suara.
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Proses tangkap tangan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (AM) berawal dari penyelidikan KPK yang dilakukan sekitar awal September 2013. Dalam proses penyelidikan tersebut, KPK menerima informasi mengenai rencana penyerahan uang kepada Akil di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.

Uang tersebut rencananya akan diserahkan oleh pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

"Pada awal September 2013, KPK sudah memulai penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi kemudian dilakukan AM selaku hakim MK. Berdasarkan penyelidikan itu, diketahui informasi yang berkembang, akan terjadi penyerahan uang di kediaman AM," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Menindaklanjuti informasi tersebut, kata Abraham, tim penyelidik KPK memantau kediaman Akil pada 2 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 WIB. Dari pemantauan tersebut, lanjutnya, tampak Toyota Fortuner tiba di kediaman AM. Mobil ini diketahui dikemudikan oleh M, suami dari anggota DPR asal Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa.

Ketika tiba di rumah AM, kata Abraham, Chairun Nisa tampak didampingi seorang pengusaha Palangkaraya bernama Cornelis Nalau. "Selanjutnya, CN (Chairun Nisa) dan CNA (Cornelis Nalau) masuk ke ruangan AM," kata Abraham.

Tak lama kemudian, lanjutnya, tim KPK langsung masuk ke kediaman AM dan melakukan penangkapan terhadap Akil, Chairun Nisa, dan Cornelis. Bersamaan dengan penangkapan itu, KPK menyita uang sekitar Rp 3 miliar yang terdiri dari 284.050 dollar Singapura dan 22.000 dollar AS.

Tak lama kemudian, KPK menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih serta pihak swasta berinisial DH di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat.

Penangkapan Adik Ratu Atut

Abraham mengatakan, penangkapan tidak hanya dilakukan di dua lokasi tersebut. Pada Rabu (2/10/2013), malam, penyidik KPK juga menangkap seorang pengusaha bernama Tubagus Chaery Wardana di kediamannya di Jalan Denpasar, Jakarta. Chaery diketahui sebagai adik dari Gubernur Banten Ratu Atut dan juga suami dari Wali Kota Tangerang Airin Rachmi Diany.

Diduga, Chaery terlibat serah terima uang dengan Akil terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak. Terkait dengan penangkapan Chaery, penyidik KPK juga meringkus seorang advokat bernama Susi Tur Andayani di kawasan Lebak, Banten.

Abraham menuturkan, penangkapan ini berawal dari informasi yang diterima KPK mengenai rencana penyerahan uang. Adapun Susi telah lama mengenal Akil. Selanjutnya, menurut Abraham, Susi diketahui menerima uang dari Tubagus Chaery alias Wawan melalui seseorang berinisial F di Hotel Aston, Jakarta. Uang sekitar Rp 1 miliar tersebut dimasukkan ke dalam tas warna biru dan disimpan Susi di kediaman orangtuanya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

"Uang tersebut akan diserahkan kepada AM (Akil)," ujar Abraham.

Kemudian, sekitar pukul 22.00 WIB, lanjutnya, Susi bergerak menuju kawasan Lebak. Di sana, tim penyidik KPK menangkap advokat itu. Selanjutnya, penyidik menangkap Tubagus di Jalan Denpasar IV, Nomor 35, Jakarta. Lalu, penyidik menuju rumah orangtua Susi untuk mengamankan uang Rp 1 miliar yang disimpan dalam tas biru.

KPK pun melakukan pemeriksaan intensif terhadap mereka yang tertangkap tangan. Setelah melakukan pemeriksaan, KPK menetapkan status tersangka terhadap enam orang, yakni Akil, Chairun Nisa, Cornelis, Hambit, Tubagus, dan Susi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Segel Ruang Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT

KPK Segel Ruang Hakim PN Surabaya yang Terkena OTT

Nasional
Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Babak Baru Kasus Korupsi Satelit Kemenhan yang Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah…

Nasional
Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Pemerintah Terima 651.130 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang

Nasional
Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Hakim-Panitera Terjaring OTT KPK di Surabaya, Diduga Terkait Penanganan Perkara

Nasional
TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang 'Korvet' dari Korea Selatan

TNI AL Segera Dapat Hibah 3 Kapal Perang "Korvet" dari Korea Selatan

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Jokowi Minta Masyarakat Jangan Gegabah soal Omicron, Anggota DPR: Pemerintah Juga Perlu Berbenah

Nasional
Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Jokowi Sebut Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN Baru pada 2024

Nasional
Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Tak Hanya Panitera dan Pengacara, KPK Juga Tangkap Hakim PN Surabaya

Nasional
Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Nasional
Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Nasional
OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

Nasional
Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Nasional
Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Nasional
Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.