Jimly Asshiddiqie: Banyak Tawaran Suap di MK

Kompas.com - 03/10/2013, 17:45 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie DEYTRI ROBEKKA ARITONANG Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie
|
EditorHindra Liauw


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengungkapkan, banyak tawaran suap bagi hakim konstitusi untuk memenangkan pihak tertentu dalam perkara di MK.

"Selalu ada tawaran-tawaran itu (suap). Ada yang menawari segala macam. Yang mengancam juga ada," ujar Jimly saat ditemui di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2013).

Jimly juga mengaku kerap mendapatkan tawaran suap untuk mengurus suatu perkara dari teman atau kerabat dekatnya. Namun, ia mengaku menolak tawaran tersebut. Jimly memperkirakan, tawaran suap yang diterima hakim konstitusi pada masa kepemimpinannya, yaitu pada 2003 hingga 2008, belum sebanyak saat ini.

Pasalnya, ujar dia, saat itu, MK belum menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada). Sementara, katanya, perkara yang banyak diiming-imingi uang adalah sengketa hasil pilkada. "Kami waktu itu masih baru dan yang paling penting sekali belum mengurusi pilkada," ujar mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu.

Hanya, Jimly tidak menyebutkan berapa jumlah uang yang ditawarkan. Pasalnya, belum sempat terjadi tawar-menawar antara dia dan pihak tersebut. Ketua DKPP itu mengatakan, seharusnya, sebagai penegak hukum, seorang hakim konstitusi menolak tawaran itu dengan menganggapnya sebagai tawaran setan.

"Kita anggap saja itu setan. Kalau ada yang menganggap hakim konstitusi itu setengah dewa, itu benar, setengahnya setan," tukasnya.

Operasi tangkap tangan di kediaman dinas KPK menangkap Ketua MK Akil Mochtar bersama anggota DPR asal Fraksi Golkar, Chairun Nisa, dan pengusaha Cornelis di kediaman Akil pada Rabu (2/10/2013) malam.

Tak lama setelahnya, penyidik KPK menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih serta pihak swasta berinisial DH di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Bersamaan dengan penangkapan ini, KPK menyita sejumlah uang dollar Singapura dan dollar Amerika yang dalam rupiah senilai Rp 2,5 miliar-Rp 3 miliar.

Diduga, Chairun Nisa dan Cornelis akan memberikan uang ini kepada Akil di kediamannya malam itu. Pemberian uang itu diduga terkait dengan kepengurusan perkara sengketa pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang diikuti Hambit Bintih selaku calon bupati petahana.

Pemberian uang kepada Akil ini diduga merupakan yang kali pertama. Belum diketahui berapa total komitmen yang dijanjikan untuk Akil. KPK memantau pergerakan Akil sejak beberapa hari lalu. KPK sebelumnya menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada rencana pemberian uang untuk Akil pada Senin (30/9/2013). Namun, rupanya pemberian uang itu bergeser waktunya menjadi Rabu malam.

Kini, KPK menetapkan Akil dan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap Pilkada Gunung Mas.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
Era 'New Normal', Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Era "New Normal", Pemerintah Diminta Libatkan Ahli Epidemiologi Ketimbang TNI-Polri

Nasional
UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

UPDATE 28 Mei: RSD Wisma Atlet Tangani 763 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Zulkifli Minta Kader PAN Perjuangkan Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X