Kompas.com - 03/10/2013, 17:37 WIB
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bersama juru bicara KPK Johan Budi, Ketua KPK Abraham Samad (dua kanan), dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kanan) menunjukan barang bukti Operasi Tangkap Tangan dugaan suap sengketa Pilkada Mahkamah Konstitusi, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2013). TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bersama juru bicara KPK Johan Budi, Ketua KPK Abraham Samad (dua kanan), dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kanan) menunjukan barang bukti Operasi Tangkap Tangan dugaan suap sengketa Pilkada Mahkamah Konstitusi, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2013).
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, KPK dan perwakilan Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar telah berdiskusi untuk membahas sejumlah hal pascapenangkapan Ketua MK Akil Mochtar atas dugaan menerima suap. Kasus dugaan suap yang dijeratkan terhadap Akil terkait dua kasus sengketa pilkada yang tengah ditangani MK, yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas dan Pilkada Lebak, Banten.

Bambang memaparkan, dalam diskusi itu, baik KPK maupun MK menggunakan peristiwa ini sebagai pembelajaran.

"Kami tidak ingin menegakkan benang basah, tapi ingin menegakkan citra dari lembaga penegak hukum," kata Bambang, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2013).

Selanjutnya, kata Bambang, disepakati bahwa KPK akan mendapatkan akses sesusai aturan perundang-undangan untuk kepentingan proses penegakan hukum. "Ini harus dibaca sebagai iktikad baik dan kehendak kuat dari MK untuk menggunakan ini sebagai titik balik dan terus menerus menjaga citra, kewibawaan, dan kehormatan MK," papar Bambang.

Selain itu, KPK juga tidak menutup kemungkinan pascakasus ini akan melakukan upaya pencegahan bersama MK untuk menjaga kehormatan lembaga penegak hukum sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi.

Pada kesempatan ini, Bambang juga mengungkapkan terima kasih atas peran sejumlah pihak. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) atas informasi yang diberikan kelompok masyarakat tertentu. Informasi itu diberikan kepada KPK selama beberapa hari terakhir sebelum operasi tangkap tangan.

Kompas/Agus Mulyadi Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

KPK menangkap tangan Akil bersama anggota DPR Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis di kediaman Akil pada Rabu (2/10/2013) malam. Tak lama setelahnya, penyidik KPK menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih serta pihak swasta berinisial DH di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Bersamaan dengan penangkapan ini, KPK menyita sejumlah uang dollar Singapura dan dollar Amerika yang dalam rupiah nilainya sekitar Rp 2,5-3 miliar.

Diduga, Chairun Nisa dan Cornelis akan memberikan uang ini kepada Akil di kediamannya malam itu. Pemberian uang itu diduga terkait dengan kepengurusan perkara sengketa pemilihan kepala daerah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang diikuti Hambit Bintih selaku calon bupati petahana. Pemberian uang kepada Akil ini diduga merupakan yang pertama kalinya. Belum diketahui berapa total komitmen yang dijanjikan untuk Akil.

KPK juga menangkap tangan pengusaha yang bernama Tubagus Chaery Wardana. Adapun Chaery diketahui sebagai adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Selain itu, KPK mengamankan wanita berinisial S.

Dua kasus

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta 'Uang Pelicin' agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Saat Eks Dirjen Kemendagri Diduga Minta "Uang Pelicin" agar Dana PEN Kolaka Timur Bisa Cair...

Nasional
Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Pusako: Jika Koruptor Rp 50 Juta Dibiarkan, maka Akan Timbul Budaya Korupsi Baru

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Setelah Diteken, Bisa Lanjut Dibahas Turunannya

Nasional
Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Kemenkes Pastikan Seluruh Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Gratis Ditanggung Negara

Nasional
KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

KSAU Sebut Pesawat Tempur TNI AU Kini Tak Harus Izin Singapura jika Melintasi Kepri

Nasional
Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Usulan Ratifikasi DCA

Nasional
Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Bareskrim Polri Akan Jadwalkan Pemeriksaan Kedua Edy Mulyadi dalam Waktu Dekat

Nasional
Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Ketua Ikatan Dokter Anak Minta Pembelajaran Jarak Jauh Dilaksanakan Serentak Selama 2 Pekan

Nasional
UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

UU IKN Diterima Setneg, Faldo: Kami Harap Dapat Jadi Solusi Persoalan Negara

Nasional
Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Kasus Omicron Meningkat, PGRI Minta Pemerintah Lakukan PTM 50 Persen

Nasional
Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Omicron di Jakarta Meningkat, Pangdam Jaya Segera Tambah Kapasitas Isolasi Wisma Atlet Pademangan

Nasional
Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Edy Mulyadi Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan Bareskrim Polri Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Nasional
Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Edy Mulyadi Dilaporkan Kasus Ujaran Kebencian, Kuasa Hukum Nilai Ada Provokator

Nasional
Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Penutupan 90 Sekolah di Jakarta karena Kasus Omicron, KSP: Jangan Panik Berlebih

Nasional
Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Marsdya Andyawan Resmi Jabat Komando Operasi Udara Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.