Kompas.com - 03/10/2013, 17:37 WIB
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bersama juru bicara KPK Johan Budi, Ketua KPK Abraham Samad (dua kanan), dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kanan) menunjukan barang bukti Operasi Tangkap Tangan dugaan suap sengketa Pilkada Mahkamah Konstitusi, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2013). TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bersama juru bicara KPK Johan Budi, Ketua KPK Abraham Samad (dua kanan), dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kanan) menunjukan barang bukti Operasi Tangkap Tangan dugaan suap sengketa Pilkada Mahkamah Konstitusi, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2013).
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, KPK dan perwakilan Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar telah berdiskusi untuk membahas sejumlah hal pascapenangkapan Ketua MK Akil Mochtar atas dugaan menerima suap. Kasus dugaan suap yang dijeratkan terhadap Akil terkait dua kasus sengketa pilkada yang tengah ditangani MK, yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas dan Pilkada Lebak, Banten.

Bambang memaparkan, dalam diskusi itu, baik KPK maupun MK menggunakan peristiwa ini sebagai pembelajaran.

"Kami tidak ingin menegakkan benang basah, tapi ingin menegakkan citra dari lembaga penegak hukum," kata Bambang, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2013).

Selanjutnya, kata Bambang, disepakati bahwa KPK akan mendapatkan akses sesusai aturan perundang-undangan untuk kepentingan proses penegakan hukum. "Ini harus dibaca sebagai iktikad baik dan kehendak kuat dari MK untuk menggunakan ini sebagai titik balik dan terus menerus menjaga citra, kewibawaan, dan kehormatan MK," papar Bambang.

Selain itu, KPK juga tidak menutup kemungkinan pascakasus ini akan melakukan upaya pencegahan bersama MK untuk menjaga kehormatan lembaga penegak hukum sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi.

Pada kesempatan ini, Bambang juga mengungkapkan terima kasih atas peran sejumlah pihak. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) atas informasi yang diberikan kelompok masyarakat tertentu. Informasi itu diberikan kepada KPK selama beberapa hari terakhir sebelum operasi tangkap tangan.

Kompas/Agus Mulyadi Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

KPK menangkap tangan Akil bersama anggota DPR Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis di kediaman Akil pada Rabu (2/10/2013) malam. Tak lama setelahnya, penyidik KPK menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih serta pihak swasta berinisial DH di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Bersamaan dengan penangkapan ini, KPK menyita sejumlah uang dollar Singapura dan dollar Amerika yang dalam rupiah nilainya sekitar Rp 2,5-3 miliar.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diduga, Chairun Nisa dan Cornelis akan memberikan uang ini kepada Akil di kediamannya malam itu. Pemberian uang itu diduga terkait dengan kepengurusan perkara sengketa pemilihan kepala daerah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang diikuti Hambit Bintih selaku calon bupati petahana. Pemberian uang kepada Akil ini diduga merupakan yang pertama kalinya. Belum diketahui berapa total komitmen yang dijanjikan untuk Akil.

KPK juga menangkap tangan pengusaha yang bernama Tubagus Chaery Wardana. Adapun Chaery diketahui sebagai adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Selain itu, KPK mengamankan wanita berinisial S.

Dua kasus

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menyembuhkan Islamofobia

Menyembuhkan Islamofobia

Nasional
Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Jumlah Anggota Pansus RUU IKN Lebihi Batas, DPR Bahas Perubahan Tata Tertib

Nasional
Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Wapres Ma'ruf: Semua Agama di Indonesia Hakikatnya Tegas Melarang Korupsi

Nasional
Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Wujudkan Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Budi Daya Lele Sistem Bioflok di Konawe

Nasional
Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Ridwan Kamil Akui Masuk Parpol Pilihan Paling Realistis untuk Kembali Maju di Kontestasi Politik

Nasional
Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Bertolak ke Danau Toba, Ma'ruf Amin akan Resmikan Pameran Rempah

Nasional
Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Novel Baswedan: Semoga Kegiatan Kami sebagai ASN Polri Bawa Manfaat

Nasional
Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Jokowi: Kita Harus Sadar Upaya Pemberantasan Korupsi Belum Baik

Nasional
Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Tegaskan PAN Tak Nantikan Reshuffle, Zulkifli Hasan: Itu Urusan Presiden

Nasional
Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Kementerian KP Diseminasikan Keunggulan Tambak Milenial kepada Generasi Muda

Nasional
Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Bali Democracy Forum ke-14, Menlu Retno Tegaskan Pentingnya Kesetaraan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Nasional Baiknya Berpartai, Lebih Mantap

Ridwan Kamil: Jadi Pemimpin Nasional Baiknya Berpartai, Lebih Mantap

Nasional
Zulhas: Kalau Ridwan Kamil Bersedia Masuk PAN, Kita Kasih Karpet Biru

Zulhas: Kalau Ridwan Kamil Bersedia Masuk PAN, Kita Kasih Karpet Biru

Nasional
Jokowi Ingin Penindakan Korupsi Tak Hanya Bikin Jera, tetapi juga Selamatkan Uang Negara

Jokowi Ingin Penindakan Korupsi Tak Hanya Bikin Jera, tetapi juga Selamatkan Uang Negara

Nasional
Kebijakan Satu Peta di 5 Kabupaten Papua Baik, Moeldoko: Torang Hebat Cegah Korupsi

Kebijakan Satu Peta di 5 Kabupaten Papua Baik, Moeldoko: Torang Hebat Cegah Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.