KPK: Penangkapan Akil Jadi Pembelajaran untuk MK

Kompas.com - 03/10/2013, 17:37 WIB
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bersama juru bicara KPK Johan Budi, Ketua KPK Abraham Samad (dua kanan), dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kanan) menunjukan barang bukti Operasi Tangkap Tangan dugaan suap sengketa Pilkada Mahkamah Konstitusi, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2013). TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPenyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bersama juru bicara KPK Johan Budi, Ketua KPK Abraham Samad (dua kanan), dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (kanan) menunjukan barang bukti Operasi Tangkap Tangan dugaan suap sengketa Pilkada Mahkamah Konstitusi, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2013).
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengatakan, KPK dan perwakilan Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar telah berdiskusi untuk membahas sejumlah hal pascapenangkapan Ketua MK Akil Mochtar atas dugaan menerima suap. Kasus dugaan suap yang dijeratkan terhadap Akil terkait dua kasus sengketa pilkada yang tengah ditangani MK, yaitu Pilkada Kabupaten Gunung Mas dan Pilkada Lebak, Banten.

Bambang memaparkan, dalam diskusi itu, baik KPK maupun MK menggunakan peristiwa ini sebagai pembelajaran.

"Kami tidak ingin menegakkan benang basah, tapi ingin menegakkan citra dari lembaga penegak hukum," kata Bambang, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2013).

Selanjutnya, kata Bambang, disepakati bahwa KPK akan mendapatkan akses sesusai aturan perundang-undangan untuk kepentingan proses penegakan hukum. "Ini harus dibaca sebagai iktikad baik dan kehendak kuat dari MK untuk menggunakan ini sebagai titik balik dan terus menerus menjaga citra, kewibawaan, dan kehormatan MK," papar Bambang.

Selain itu, KPK juga tidak menutup kemungkinan pascakasus ini akan melakukan upaya pencegahan bersama MK untuk menjaga kehormatan lembaga penegak hukum sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi.

Pada kesempatan ini, Bambang juga mengungkapkan terima kasih atas peran sejumlah pihak. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) atas informasi yang diberikan kelompok masyarakat tertentu. Informasi itu diberikan kepada KPK selama beberapa hari terakhir sebelum operasi tangkap tangan.

Kompas/Agus Mulyadi Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

KPK menangkap tangan Akil bersama anggota DPR Chairun Nisa dan pengusaha Cornelis di kediaman Akil pada Rabu (2/10/2013) malam. Tak lama setelahnya, penyidik KPK menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih serta pihak swasta berinisial DH di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Bersamaan dengan penangkapan ini, KPK menyita sejumlah uang dollar Singapura dan dollar Amerika yang dalam rupiah nilainya sekitar Rp 2,5-3 miliar.

Diduga, Chairun Nisa dan Cornelis akan memberikan uang ini kepada Akil di kediamannya malam itu. Pemberian uang itu diduga terkait dengan kepengurusan perkara sengketa pemilihan kepala daerah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang diikuti Hambit Bintih selaku calon bupati petahana. Pemberian uang kepada Akil ini diduga merupakan yang pertama kalinya. Belum diketahui berapa total komitmen yang dijanjikan untuk Akil.

KPK juga menangkap tangan pengusaha yang bernama Tubagus Chaery Wardana. Adapun Chaery diketahui sebagai adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan juga suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Selain itu, KPK mengamankan wanita berinisial S.

Dua kasus

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X