Wantimpres: Ketua MK Ditangkap, Wibawa Hukum di Titik Nadir

Kompas.com - 03/10/2013, 16:27 WIB
Anggota Watimpres bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan KOMPAS.com/Sandro GatraAnggota Watimpres bidang Hukum dan HAM Albert Hasibuan
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hukum dan HAM, Albert Hasibuan, menilai penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar semakin membuktikan bahwa kewibawaan hukum berada pada titik nadir. Albert berharap segera dilakukan reformasi di bidang hukum.

"Saya sangat terkejut karena yang ditangkap adalah Ketua MK. Ini merupakan indikasi betapa kewibawaan hukum berada pada titik nadir. Ini merusak demokrasi," kata Albert saat ditemui di Kantor Watimpres di Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Albert mengatakan, fokus pemberantasan korupsi memang perlu dilakukan terhadap jajaran pimpinan. Melihat rentetan penangkapan selama ini, ternyata tidak hanya bawahan yang korupsi, tetapi juga pimpinan.

Ketika disinggung kembali munculnya wacana evaluasi kewenangan MK, Albert mengatakan, tidak perlu ada perubahan dari kewenangan MK. Menurut dia, MK selama ini sudah menjadi institusi yang berguna bagi masyarakat, terutama dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

Hanya, Albert menilai, ada persoalan dan perlu dievaluasi dalam proses pencalonan hakim konstitusi. "Harus dipikirkan bagaimana caranya dapat persona terbaik," kata dia.

Seperti diketahui, dalam UUD 1945, MK memiliki empat kewenangan, yakni menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang pemilu.

Hakim konstitusi diajukan oleh DPR, presiden, dan Mahkamah Agung masing-masing tiga orang. Akil merupakan wakil dari DPR. Dia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menerima suap dalam penanganan sengketa pemilu kepala daerah di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Hingga Kamis sore, Akil masih menjalani pemeriksaan KPK dan belum ditentukan status hukumnya.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Mendagri Terbitkan Surat Edaran soal Pelarangan Bansos untuk Kepentingan Pilkada

Nasional
Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

Temui Sri Mulyani, Mendagri Minta Pemotongan Anggaran Pilkada 2020 Direvisi

Nasional
KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

KPU: Pelaksanaan Pilkada 2020 Harus Sesuai Protokol Kesehatan

Nasional
Era 'New Normal', Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Era "New Normal", Personel TNI-Polri Akan Berjaga di Mal hingga Tempat Wisata

Nasional
Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era 'New Normal'

Pemerintah Jamin TNI-Polri Utamakan Pendekatan Persuasif dalam Era "New Normal"

Nasional
Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Polisi Sita 698 Kendaraan Travel Gelap yang Melanggar Larangan Mudik

Nasional
KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

KPK Berkomitmen Tingkatkan Pencapaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

Nasional
Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Ini Penyebab Kasus Harian Covid-19 di Jawa Timur Meningkat

Nasional
Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Semangat Pelaksanaan Pilkada tak Diiringi Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Masyarakat Perlu Dilibatkan secara Luas dalam Stranas Pencegahan Korupsi

Nasional
Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Pekan Depan, Lima Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

PDI-P Tetap Lakukan Persiapan Pilkada, Optimistis Covid-19 Dapat Diatasi

Nasional
Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Panglima TNI Pimpin Sertijab Pangkohanudnas dan Penyerahan Jabatan Pangkogabwilhan

Nasional
Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Pemerintah: Pola Hidup Bersih dan Sehat Penting dalam Kehidupan Normal yang Baru

Nasional
Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Pimpinan DPR: Protokol “New Normal” Diprioritaskan Sesuai Protokol Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X