Kompas.com - 03/10/2013, 13:46 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto KOMPAS.com/Indra AkuntonoWakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto
|
EditorWisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Bupati Gunung Mas Hamid Bintih ternyata pernah berkonsultasi dengan partainya, PDI Perjuangan, terkait sebuah gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap dirinya.

Hamid ketika itu khawatir kemenangannya di Pilkada Gunung Mas dikalahkan dalam gugatan oleh Ketua MK Akil Mochtar. Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto dalam pesan singkat yang diterima, Kamis (3/10/2013).

Hasto mengatakan, kedatangan Hamid ke DPP PDI Perjuangan dilakukan 14 hari lalu. Dia bertemu dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Oleh Tjahjo, sebut Hasto, Hamid diminta untuk mengumpulkan barang bukti.

"Seharusnya MK bisa lebih obyektif, mengingat selisih suara cukup besar mencapai 12 persen, dan sepanjang tidak ada money politic dan pengerahan birokrasi," kata Hasto menirukan ucapan Tjahjo kepada Hamid ketika itu.

Namun menurut Hasto, Hamid merasa khawatir. Pasalnya, dalam kasus lain, yakni Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, calon yang menang pun bisa dikalahkan. Kebetulan kasus itu melibatkan Akil Mochtar.

"Atas dasar tersebut, maka menjadi pemenang dengan selisih 12 persen bukan jaminan di MK," kata Hasto.

Perkara dalam sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 121-122/PHPU.D-XI/2013. Hakim panel yang menyidangkan perkara itu terdiri dari 3 orang, yaitu Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman. Perkara tersebut tinggal mengagendakan putusan.

Perkara perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Gunung Mas tersebut diajukan oleh pasangan Alfridel Jinu dan Ude Arnold Pisi serta pasangan nomor urut satu, Jaya Samaya Monong dan Daldin, sebagai pemohon.

Dalam gugatan disebutkan bahwa pasangan Hamid Bintih-Arthon bernomor urut dua dituduh memberikan uang kepada pemilih. Modusnya, setelah pencoblosan, pemilih diminta membawa robekan kertas yang dibolongi untuk ditukar dengan uang tiga ratus ribu rupiah.

Sebelum MK mengeluarkan keputusannya, KPK sudah mencium adanya upaya suap. KPK pun akhirnya menangkap tangan Akil, bersama Chairun Nisa, dan Cornelis di kediaman Akil pada Rabu (2/10/2013) malam. Tak lama setelahnya, penyidik KPK menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih serta pihak swasta berinisial DH di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat.

Bersamaan dengan penangkapan ini, KPK menyita sejumlah uang dollar Singapura dan dollar Amerika yang dalam rupiah bernilai Rp 2,5 miliar-Rp 3 miliar. Diduga, Chairun Nisa dan Cornelis akan memberikan uang ini kepada Akil di kediamannya pada malam itu.

Pemberian uang itu diduga terkait dengan pengurusan perkara sengketa pemilihan kepala daerah di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, yang diikuti Hambit Bintih selaku calon bupati petahana. Pemberian uang kepada Akil ini diduga merupakan yang pertama kalinya. Belum diketahui berapa total komitmen yang dijanjikan untuk Akil.

KPK memantau pergerakan Akil sejak beberapa hari lalu. KPK sebelumnya menerima informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada rencana pemberian uang untuk Akil pada Senin (30/9/2013). Namun rupanya, waktu pemberian uang itu bergeser menjadi Rabu malam.

Kini, KPK masih memeriksa Akil dan empat orang tertangkap tangan lainnya. Menurut Johan, KPK juga memeriksa lima orang lain, antara lain adalah petugas keamanan. Dalam waktu 1 x 24 jam, KPK akan menentukan status hukum Akil dan empat orang lain yang tertangkap tangan.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Ngabalin: Di Luar Negeri yang Dikenal Kementerian Investasi, Bukan BKPM

Nasional
Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Nasional
Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Masuk Satgas Penagih Aset BLBI, Ini Respons Polri

Nasional
Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Rizieq Pertanyakan Alasan Bima Arya Ambil Tindakan Hukum Dibanding Peringatan ke RS Ummi

Nasional
Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Pengamat: Bisa Jadi Reshuffle untuk Tarik PAN ke Koalisi

Nasional
JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

JPU Protes Sidang Rizieq Disiarkan Langsung di YouTube, Hakim: Tidak Apa-apa, Era Keterbukaan

Nasional
Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Ngabalin Pastikan Nomenklatur BKPM Akan Berubah Jadi Kementerian Investasi

Nasional
PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

PDI-P Sarankan Jokowi Komunikasi dengan Parpol Koalisi soal Reshuffle

Nasional
Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Ini Alasan Bima Arya Minta Rizieq Shihab Lakukan Tes Swab Ulang

Nasional
Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Jam Kerja Saat Ramadhan Berkurang, Polri Pastikan Tugas Pokok Tetap Jalan

Nasional
Reshuffle Kabinet Dinilai Tidak Akan Melibatkan Banyak Kementerian

Reshuffle Kabinet Dinilai Tidak Akan Melibatkan Banyak Kementerian

Nasional
Sidang Rizieq Shihab, Bima Arya Singgung soal Tren Kenaikan Kasus Covid-19 Saat Itu

Sidang Rizieq Shihab, Bima Arya Singgung soal Tren Kenaikan Kasus Covid-19 Saat Itu

Nasional
Akademisi Sebut Pembungkaman Kritik di Era Jokowi Makin Kompleks

Akademisi Sebut Pembungkaman Kritik di Era Jokowi Makin Kompleks

Nasional
Epidemiolog: Harusnya Vaksin Nusantara Tak Dilanjutkan ke Uji Klinis Fase II

Epidemiolog: Harusnya Vaksin Nusantara Tak Dilanjutkan ke Uji Klinis Fase II

Nasional
Ngabalin Sebut Jokowi Segera Lantik Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi

Ngabalin Sebut Jokowi Segera Lantik Menteri Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X