Tunggu Pemeriksaan KPK, MK Belum Putuskan Nasib Akil Mochtar

Kompas.com - 03/10/2013, 12:07 WIB
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (tengah) bersama Hakim Konstitusi lain melakukan konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Kamis (3/10/2013), mengenai penangkapan Ketua MK dengan inisial AM. AM ditangkap penyidik KPK bersama 5 orang lainnya karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAWakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (tengah) bersama Hakim Konstitusi lain melakukan konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Kamis (3/10/2013), mengenai penangkapan Ketua MK dengan inisial AM. AM ditangkap penyidik KPK bersama 5 orang lainnya karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan, MK belum akan memutuskan status Akil Mochtar sebagai Ketua MK, pascapenangkapan KPK. Akil ditangkap KPK pada Rabu (2/1/0/2013) malam, atas dugaan menerima suap. Hingga Kamis (3/10/2013) siang, ia masih menjalani pemeriksaan intensif dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Hamdan, MK masih menunggu hasil pemeriksaan KPK. Ia mengatakan, masih ada kemungkinan Akil tak bersalah.

"Ya belum (dicopot), ini kan masih pemeriksaan. Kami belum tahu statusnya, bisa jadi tidak ada apa-apa," kata Hamdan, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Hamdan mengaku menyerahkan segala proses hukum ke KPK dan tidak akan mengganggu proses penyidikan yang berjalan. Saat ini, MK hanya akan fokus menjalankan persidangan seperti biasa.

"Kami akan mengkonsolidasikan kembali jadwal penanganan perkara di MK, dan kami akan tetap menyelesaikannya secara profesional," lanjutnya.

Jika terbukti tak bersalah, kata Hamdan, MK akan melakukan upaya pemulihan nama baik untuk Akil. Namun, jika terbukti bersalah, akan diambil keputusan terkait posisinya sebagai Ketua MK.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua MK Akil Mochtar, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa, dan seorang pengusaha berinisial CN pada Rabu (2/10/2013) malam di rumah dinas Akil, Kompleks Widya Chandra.

KPK juga turut menyita sejumlah uang dollar Singapura senilai Rp 2-3 miliar yang diberikan Chairun Nisa dengan CN kepada Akil Mochtar. Uang itu diduga terkait sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimatan Tengah.

Seusai menangkap tiga orang di rumah Akil, KPK menangkap dua orang di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat. Keduanya yaitu Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan pihak swasta inisial DH. Kelimanya saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK RI.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Cair Sepenuhnya

Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Cair Sepenuhnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengacara Djoko Tjandra Ditahan | Kini Ada 123.503 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia

[POPULER NASIONAL] Pengacara Djoko Tjandra Ditahan | Kini Ada 123.503 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Nasional
Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Nasional
Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X