Tunggu Pemeriksaan KPK, MK Belum Putuskan Nasib Akil Mochtar

Kompas.com - 03/10/2013, 12:07 WIB
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (tengah) bersama Hakim Konstitusi lain melakukan konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Kamis (3/10/2013), mengenai penangkapan Ketua MK dengan inisial AM. AM ditangkap penyidik KPK bersama 5 orang lainnya karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAWakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva (tengah) bersama Hakim Konstitusi lain melakukan konferensi pers di Gedung MK, Jakarta, Kamis (3/10/2013), mengenai penangkapan Ketua MK dengan inisial AM. AM ditangkap penyidik KPK bersama 5 orang lainnya karena diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait pengurusan sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengatakan, MK belum akan memutuskan status Akil Mochtar sebagai Ketua MK, pascapenangkapan KPK. Akil ditangkap KPK pada Rabu (2/1/0/2013) malam, atas dugaan menerima suap. Hingga Kamis (3/10/2013) siang, ia masih menjalani pemeriksaan intensif dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Hamdan, MK masih menunggu hasil pemeriksaan KPK. Ia mengatakan, masih ada kemungkinan Akil tak bersalah.

"Ya belum (dicopot), ini kan masih pemeriksaan. Kami belum tahu statusnya, bisa jadi tidak ada apa-apa," kata Hamdan, di Gedung MK, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Hamdan mengaku menyerahkan segala proses hukum ke KPK dan tidak akan mengganggu proses penyidikan yang berjalan. Saat ini, MK hanya akan fokus menjalankan persidangan seperti biasa.

"Kami akan mengkonsolidasikan kembali jadwal penanganan perkara di MK, dan kami akan tetap menyelesaikannya secara profesional," lanjutnya.

Jika terbukti tak bersalah, kata Hamdan, MK akan melakukan upaya pemulihan nama baik untuk Akil. Namun, jika terbukti bersalah, akan diambil keputusan terkait posisinya sebagai Ketua MK.

Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua MK Akil Mochtar, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa, dan seorang pengusaha berinisial CN pada Rabu (2/10/2013) malam di rumah dinas Akil, Kompleks Widya Chandra.

KPK juga turut menyita sejumlah uang dollar Singapura senilai Rp 2-3 miliar yang diberikan Chairun Nisa dengan CN kepada Akil Mochtar. Uang itu diduga terkait sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimatan Tengah.

Seusai menangkap tiga orang di rumah Akil, KPK menangkap dua orang di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat. Keduanya yaitu Bupati Gunung Mas Hambit Bintih dan pihak swasta inisial DH. Kelimanya saat ini tengah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK RI.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X