Melihat Lagi Catatan Refly Harun, "MK Masih Bersih?"

Kompas.com - 03/10/2013, 08:37 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menerima tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace, di Gedung MK Jakarta, Senin (28/1/2013). Tokoh lintas agama tersebut mendatangi MK untuk menyikapi tentang pemaksaan mata pelajaran Agama Islam pada Sekolah Katolik di Blitar dan melaporkan dugaan pelanggaran konstitusi ke MK. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA DANY PERMANAKetua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menerima tokoh lintas agama yang tergabung dalam Indonesian Conference on Religion and Peace, di Gedung MK Jakarta, Senin (28/1/2013). Tokoh lintas agama tersebut mendatangi MK untuk menyikapi tentang pemaksaan mata pelajaran Agama Islam pada Sekolah Katolik di Blitar dan melaporkan dugaan pelanggaran konstitusi ke MK. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
EditorInggried Dwi Wedhaswary

KOMPAS.com — Peristiwa penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar mengejutkan publik. Selama ini, MK cukup dipercaya dengan putusan-putusannya yang dianggap nir-intervensi. Penangkapan Akil seakan kembali mengulik prasangka dan dugaan adanya "permainan" oleh oknum internal lembaga itu terkait perkara yang ditangani MK sekitar tiga tahun lalu.

Tiga tahun lalu, 25 Oktober 2010, pengamat dan praktisi hukum tata negara Refly Harun menuliskan sebuah opini berjudul "MK Masih Bersih?" yang dimuat di harian Kompas. Saat itu, dugaan yang digulirkan Refly tentang adanya makelar perkara di MK kemudian direspons dengan pembentukan Tim Investigasi Internal Mahkamah Konstitusi. Refly pun ditunjuk sebagai ketua tim. (Baca Topik Pilihan Kompas.com: Dugaan Suap di MK)

Berikut opini yang pernah dituliskan Refly:

"Sampai pukul 12.46 tanggal 19 Oktober, kami bersih 100 persen! Siapa yang punya bukti (sebaliknya) silakan, akan kami bayarlah.” Begitu kutipan pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam jumpa pers di kantor MK, 19 Oktober (www.kompas.com, 19/10/2010). Mahfud dan kolega hakim MK rupanya merasa perlu menggelar jumpa pers karena rumor mafia perkara meresahkan mereka.

Ada asap tentu ada api. Selentingan tentang MK yang mulai masuk angin kerap saya dengar. Ketika berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu, saya mendengar keluhan dari peserta pertemuan bahwa pilkada tidak perlu lagi. Biayanya terlalu besar, baik bagi penyelenggara maupun kandidat. ”Setelah habis banyak dalam pilkada, nanti habis juga untuk bersengketa di MK. Ada yang habis Rp 10 miliar-Rp 12 miliar untuk MK,” katanya.

Ada juga yang bercerita tentang negosiasi yang gagal untuk memenangi perkara. Hakim, kata orang itu, meminta uang Rp 1 miliar. Pemohon, calon gubernur, hanya sanggup memberikan garansi bank senilai itu. Karena ditunggu sampai sore tidak juga cair, negosiasi gagal dan permohonan pun dicabut.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Refly Harun
Semua kisah itu membuat saya miris dan sedih. Sebagai orang yang pernah berkontribusi membangun MK menjadi pengadilan yang tepercaya—sebagai staf ahli 2003-2007—saya senantiasa memimpikan ada pengadilan di negeri ini yang bersih. Pencari keadilan hanya perlu bekerja keras membuktikan kebenaran dalil hukumnya, tidak perlu direcoki faktor-faktor nonhukum.

Namun, untuk menghibur diri, seperti halnya Mahfud, saya menganggap cerita tentang suap di MK hanyalah celoteh mereka yang kalah. Sebelum ada kejadian hakim tertangkap tangan menerima suap, cerita tetaplah cerita. Anggap saja tidak benar walau saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri uang dollar AS senilai Rp 1 miliar, yang menurut pemiliknya akan diserahkan ke salah satu hakim MK.

Sembilan hakim

Salah satu alasan mengatakan MK bersih dari mafia peradilan adalah setiap putusan harus diambil oleh sembilan hakim konstitusi. Katakanlah, satu-dua hakim masuk angin, mereka tetap tidak dapat memengaruhi tujuh hakim yang lain. Apabila ada yang bertanya bagaimana caranya mendekati satu-dua hakim, saya selalu mengatakan percuma saja karena satu-dua hakim tidak banyak pengaruhnya terhadap konstelasi putusan MK.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan untuk Pemulihan Ekonomi

Jokowi Minta Proyek Strategis Nasional Tetap Jalan untuk Pemulihan Ekonomi

Nasional
KPK Limpahkan Kasus Direktur Utama PT CMI Teknologi ke PN Tipikor

KPK Limpahkan Kasus Direktur Utama PT CMI Teknologi ke PN Tipikor

Nasional
Menkumham Ingatkan Jajaran Bersiap Kerja di Era 'New Normal'

Menkumham Ingatkan Jajaran Bersiap Kerja di Era "New Normal"

Nasional
Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Nasional
Buka Pariwisata di Tengah Pandemi, Kebijakan Berisiko yang Tetap Diambil...

Buka Pariwisata di Tengah Pandemi, Kebijakan Berisiko yang Tetap Diambil...

Nasional
KSPI: Buruh Lebih Butuh Solusi dari Ancaman PHK ketimbang 'New Normal'

KSPI: Buruh Lebih Butuh Solusi dari Ancaman PHK ketimbang "New Normal"

Nasional
Polemik Pilkada 2020: Di Tengah Pandemi dan Kritik

Polemik Pilkada 2020: Di Tengah Pandemi dan Kritik

Nasional
Alat Pelindung Diri Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO

Alat Pelindung Diri Buatan Indonesia Penuhi Standar WHO

Nasional
Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Ketua KPU Harap Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Cair Awal Juni

Nasional
UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X