Kompas.com - 02/10/2013, 20:00 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Benny Handoko, pemilik akun Twitter @benhan, menilai tindakannya mengomentari politisi PKS, Misbakhun, di Twitter bukanlah sebuah propaganda. Hal tersebut, menurutnya, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh akun lainnya yang juga hobi mengkritik pejabat publik, yakni @TrioMacan2000.

Benny mengakui bahwa akunnya dan @TrioMacan2000 mempunyai satu kesamaan, yakni sama-sama gemar mengkritik pejabat publik. Namun, cara akun @benhan mengkritik, menurutnya, berbeda dengan akun anonim itu. Menurut Benny, dia hanya mengkritik dengan menggunakan data yang didapatkannya melalui media massa yang memang sudah diketahui semua orang.

Sementara itu, akun @TrioMacan2000, menurutnya, banyak mengkritik melalui data yang didapatkannya sendiri, layaknya seorang intel. "Jadi, kritik yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan karena datanya jelas, sementara dia?" kata Benny saat akan menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (2/10/2013).

Benny juga mengaku tidak memercayai kritik-kritik pedas yang disampaikan @TrioMacan2000. Dia sangat menyayangkan banyak masyarakat yang percaya dengan isu-isu yang dilontarkan oleh akun anonim dengan 492 ribu follower tersebut.

"Saya sih nggak follow TrioMacan. Isi tweet-nya juga kan sampah semua," lanjut Benny.

Karena hanya mengemukakan kritik layaknya rakyat biasa, bukan intel, menurut Benny terlalu dibesar-besarkan apabila dirinya harus berurusan dengan ranah hukum seperti sekarang ini. Meskipun begitu, Benny mengaku siap menjalani setiap proses hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Benny Handoko dilaporkan Misbakhun ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan melalui jejaring sosial Twitter. Dalam akun Twitternya, @benhan, Benny Handoko menulis, "Misbakhun sebagai perampok Bank Century."

Benny Handoko dilaporkan Misbakhun ke Polda Metro Jaya pada 10 Desember 2012 dengan Laporan Polisi Nomor: TBL/4262/XII/2012/PMJ/Ditreskrimsus. Benny saat ini dikenakan Pasal 27 juncto Pasal 45 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penunjukan Perwira Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat Dinilai Bentuk Dwifungsi TNI

Penunjukan Perwira Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat Dinilai Bentuk Dwifungsi TNI

Nasional
Penjelasan MK soal Penjabat Kepala Daerah dari TNI Polri yang Tuai Polemik

Penjelasan MK soal Penjabat Kepala Daerah dari TNI Polri yang Tuai Polemik

Nasional
Jokowi Diundang ke Balapan Formula E, Istana: Sedang Kami Cek

Jokowi Diundang ke Balapan Formula E, Istana: Sedang Kami Cek

Nasional
Anggota DPR: Jika RI Ingin Damaikan Rusia-Ukraina, Harus Selesai Sebelum Puncak KTT G20

Anggota DPR: Jika RI Ingin Damaikan Rusia-Ukraina, Harus Selesai Sebelum Puncak KTT G20

Nasional
Anggota Komisi I Nilai Sulit Pertemukan Presiden Rusia dan Ukraina di KTT G20

Anggota Komisi I Nilai Sulit Pertemukan Presiden Rusia dan Ukraina di KTT G20

Nasional
Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Nasional
Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Nasional
Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Nasional
Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Nasional
ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

Nasional
Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Pemerintah Putuskan Cabut Ketentuan soal Dokter Gigi dan Pengacara di RKUHP

Nasional
Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan 'Life Time Achievement' dari MACC

Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang Raih Penghargaan "Life Time Achievement" dari MACC

Nasional
UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

UPDATE 25 Mei: Lebih dari 200 Juta Orang Sudah Divaksinasi Dosis 1

Nasional
Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Komisi III dan Pemerintah Sepakat RKUHP Dibawa Ke Paripurna, Target Pengesahan Juli 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.