Kompas.com - 02/10/2013, 19:55 WIB
Sekitar 30 pengamen asal Kebayoran Lama berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2013) siang. Mereka menuntut pembebasan enam rekan mereka, yang didakwa dalam kasus penganiayaan terhadap Diki Maulana, yang ditemukan tewas di bawah flyover Cipulir pada akhir Juni lalu. Sekitar 30 pengamen asal Kebayoran Lama berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2013) siang. Mereka menuntut pembebasan enam rekan mereka, yang didakwa dalam kasus penganiayaan terhadap Diki Maulana, yang ditemukan tewas di bawah flyover Cipulir pada akhir Juni lalu.
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Marni (49) tak kuasa menahan air mata usai menceritakan kasus yang menimpa anaknya angkatnya, FR. Bersama dengan ketiga temannya, yakni F, BF, dan AP, bocah itu mendekam di hotel prodeo karena dituding melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian Dicky Maulana.

Dicky Maulana adalah teman sesama pengamen yang ditemukan tewas di kolong jembatan layang di kawasan Cipulir, Jakarta Selatan, pada hari Minggu (30/6/2013). Marni yang datang ke kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Menteng, Rabu (2/10/2013), percaya anaknya tidak bersalah. Ia mengaku mengajarkan anaknya untuk selalu berkata jujur sejak masih belia.

Dengan demikian, Marni yakin anak tersebut dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan olehnya. "Saya tanya ke teman-temannya yang ditangkap terus dibebasin. Apa saja yang dilakuin polisi di dalam. Mereka bilang di dalam disiksa, dijambak, disetrum, diinjak-injak kepalanya untuk ngaku," kata Marni.

Marni menceritakan, saat diinterogasi, anaknya beserta dengan teman-temannya disetrum dari belakang apabila menjawab tidak sesuai dengan yang diinginkan penyidik. Belakangan, dalam BAP, keempat anak tersebut memang mengakui bahwa mereka membunuh Dicky. Padahal, seperti yang dituturkan Marni, keempat anak tersebut mengatakan mereka tidak melakukannya.

Mereka sudah menemukan Dicky dalam keadaan sekarat dengan berbagai luka tusukan sebelum akhirnya memutuskan melapor ke polisi. "Saya minta tolong ini disampaikan kepada Bapak SBY, bapak-bapak di DPR, MPR, MA. Kepada Bapak Marzuki Alie, Ketua DPR, bagaimana kalau anak bapak yang dibegitukan? Kami orang kecil, enggak bisa nyuap-nyuap hakim," pintanya.

Penyidikan dengan penyiksaan di Polda Metro Jaya dikatakan bukanlah isapan jempol. Menurut Johanes Gea, penasihat hukum dari LBH Jakarta, yang mendampingi keempat anak tersebut, penyiksaan itu sudah terungkap jelas di dalam persidangan.

"Tapi, majelis hakim mengesampingkan fakta-fakta itu," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Erni (19), kakak kandung BF. Erni yang justru mengetahui informasi bahwa adiknya ditangkap dari media itu percaya bahwa adiknya tak bersalah. Ia menyatakan bahwa dalam proses persidangan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi.

Begitu juga dengan bukti-bukti yang menjadi dasar putusan bersalah adiknya tersebut dinilainya sangat lemah. Atas dasar keyakinan itulah, ia menegaskan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan nasib adiknya itu. Keadilan, kata dia, adalah hak semua orang, terlepas dari status ekonomi sosial.

"Perjuangan ini kami lakukan karena kami percaya bahwa kami benar. Kalau adik saya bersalah, saya rela kalau adik saya dihukum mati sekalipun," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Angka Kematian Tinggi, Menkes Ingatkan Pentingnya ukur Saturasi Oksigen Pasien Covid-19

Nasional
Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Perjalanan PDI Perjuangan: dari Kudatuli, Oposisi, Dominasi, hingga Pandemi

Nasional
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disebut Pernah Hubungi M Syahrial Terkait Kasus Jual Beli Jabatan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

[POPULER NASIONAL] Puan: Fotokopi KTP untuk Vaksin Jangan Disalahgunakan | Kasus Covid-19 Bertambah 28.228

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ungkap Awal Perkenalan dengan Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Problem Vaksinasi Covid-19, Stok Vaksin Menipis dan Rumitnya Birokrasi

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Pernah Berikan Pinjaman Rp 200 Juta kepada Eks Penyidik KPK

Nasional
Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Putusan Dewas Dinilai Janggal, Pimpinan KPK Diminta Tindak Lanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X