Kompas.com - 01/10/2013, 19:32 WIB
Ilustrasi Poros Tengah Jilid II Kompas.comIlustrasi Poros Tengah Jilid II
|
EditorHindra Liauw

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Ja’far menilai koalisi antar-partai Islam sudah ketinggalan zaman. Saat ini, partai politik dianggap sudah bercampur aliran ideologinya. Dengan demikian, koalisi dengan basis ideologi Islam tak lagi relevan pada masa kini.

"Saya kira dalam konteks sekarang ini tidak relevan antara partai berbasis Islam atau berbasis nasionalis sama saja. Tidak ada relevansi apa pun. Itu dalam konteks politik aliran sebenarnya sudah selesai. Zamannya sudah berbeda," ujar Marwan di Kompleks Parlemen, Selasa (1/10/2013).

PKB, kata Marwan, juga tidak bisa disebut sebagai partai Islam. Ia menyatakan bahwa partainya itu berhaluan nasionalis religius. PKB dibentuk bukan untuk Islam saja. Ia mengaku wacana koalisi partai Islam sejauh ini baru sebatas wacana di media massa yang belum diwujudkan dalam bentuk komunikasi serius antarpartai Islam.

"Idenya baik, tapi sekarang menjadi pertanyaan. Siapa capres yang diusung koalisi ini?" kata Marwan.

Sebelumnya, ide koalisi partai Islam kembali mencuat setelah Partai Persatuan Pembangunan menetapkan Ketua Umumnya, Suryadharma Ali, sebagai capres. Untuk memuluskan langkah Suryadharma, PPP berencana untuk mengomandoi koalisi partai-partai Islam.

Selain wacana yang dilontarkan PPP, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais juga mulai menggerakkan poros tengah jilid II. Isinya memang lebih banyak partai Islam, seperti PPP, PAN, dan PKB. Namun, poros itu juga memasukkan unsur nasionalis, seperti tokoh dari Golkar, Priyo Budi Santoso.

Awalnya, poros tengah jilid II dibentuk untuk mengusung calon presiden. Namun, sejak berjalan awal tahun 2013, konstelasi politik berubah. Tokoh-tokoh partai politik yang ada di poros ini harus tunduk pada aturan partai masing-masing yang sudah menentukan calon presiden.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Nasional
Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Nasional
Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Nasional
Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.