Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/10/2013, 19:01 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, untuk menjadi Ketua Komisi III DPR masih terkatung-katung. Lobi yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat ke fraksi-fraksi yang menolak Ruhut pun belum menemukan titik temu.

"Kami memang awalnya berharap dapat dukungan bulat. Tapi sejauh ini, ada beberapa yang meminta Partai Demokrat mengusung nama lain (bukan Ruhut)," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen, Selasa (1/10/2013).

Nurhayati tidak menyebutkan fraksi-fraksi yang masih menolak. Namun, dalam pelantikan Ruhut yang rencananya dilakukan pada Selasa (24/9/2013), setidaknya ada lima fraksi di Komisi III DPR yang menolak, yakni Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Tak hanya penolakan, Nurhayati menuturkan bahwa dari hasil komunikasinya dengan fraksi lain, ada juga yang menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Demokrat, terhadap siapa pun yang mereka tunjuk.

"Semua pendapat dari fraksi-fraksi ini akan kami laporkan kepada DPP nanti malam," ujar Nurhayati.

KOMPAS IMAGES/BANAR FIL ARDHI Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul di sela melakukan perawatan rambut di Plaza Senayan, Jakarta, Selasa (3/5/2011). Selain sebagai pengacara ia juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Informasi.

Ia menegaskan, di dalam laporan itu, Fraksi Partai Demokrat tidak akan mengajukan nama baru. Fraksi, kata Nurhayati, menyerahkan keputusan calon yang ditunjuk sebagai Ketua Komisi III DPR kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

"Apabila fraksi diminta memberikan nama, baru kami berikan. Tapi sejauh ini belum ada. Kami tunggu apa kata DPP nanti malam," ucap Nurhayati.

Lebih lanjut, Nurhayati menuturkan bahwa Fraksi Partai Demokrat sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi penolakan terhadap Ruhut di Komisi III DPR. Namun, anggota Komisi VIII DPR ini merahasiakan strategi itu. Sebelumnya, pada Selasa (24/9/2013) lalu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso memutuskan bahwa pelantikan Ruhut Sitompul sebagai Ketua Komisi III ditunda selama satu minggu.

Keputusan ini diambil setelah Priyo memimpin lobi fraksi di Komisi III setelah rapat pleno tak dapat mencapai musyawarah mufakat. Priyo mengatakan, selanjutnya ia memberi kesempatan kepada Fraksi Partai Demokrat untuk kaji ulang putusannya yang menunjuk Ruhut Sitompul menjadi Ketua Komisi III menggantikan Gede Pasek Suardika. Dengan ditundanya pelantikan Ruhut, secara otomatis Pasek masih sah menjadi Ketua Komisi III.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com