Kompas.com - 01/10/2013, 18:36 WIB
Ilustrasi Poros Tengah Jilid II Kompas.comIlustrasi Poros Tengah Jilid II
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik, Yudi Latief, mengatakan, peluang koalisi partai Islam untuk menang dalam pemilihan umum tahun depan sangat kecil. Pasalnya, masyarakat tak terdorong memilih calon presiden berdasarkan keyakinan tertentu, tetapi lebih condong sosok figur yang diusungnya.

Yudi menjelaskan, koalisi partai Islam bukanlah pilihan yang rasional. Ditambah lagi dengan kesulitan untuk menyamakan visi dan misi partai-partai Islam bila koalisi tersebut benar-benar diwujudkan.

"Peluang menang juga tidak terlalu meyakinkan. Prinsip memilih bukan atas dasar keagamaan, tapi lebih pada rakyat merasa dekat dan terwakili. Itu emosi per figur," kata Yudi dalam sebuah diskusi politik, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Contoh yang diambilnya adalah saat Joko Widodo memenangkan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Meski penolakan terhadap Jokowi terdengar nyaring, akhirnya, rakyat tetap memilih karena figur Jokowi dianggap menjanjikan.

Direktur Eksekutif Reform Institute ini berpendapat, koalisi partai Islam sebaiknya dibelokkan pada koalisi yang memelihara kemajemukan. Baginya, koalisi bersama akan memberi peluang menang yang lebih menjanjikan.

"Penjumlahan partai Islam belum tentu signifikan, mengumpulkan partai Islam juga tidak mudah. Seharusnya memelihara kemajemukan dan jangan memelihara afiliasi perbedaan," tandasnya.

Untuk diketahui, sejumlah pihak menilai saat ini adalah waktu yang tepat agar partai bernuansa Islam berkoalisi mengusung satu calon presiden. Di antara sederet nama, sosok mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dianggap yang paling tepat untuk diusung menjadi calon presiden dari koalisi partai Islam.

Koalisi partai Islam akan dipercaya membawa keuntungan terkait perolehan suara secara nasional. Para pengamat menghitung perolehan suara nasional akan mencapai lebih dari 20 persen bila partai bernuansa Islam berkoalisi.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Nasional
Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Nasional
Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Nasional
Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Nasional
Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.