21 Juta Data Pemilih Belum Sinkron antara KPU dan Kemendagri

Kompas.com - 01/10/2013, 17:46 WIB
Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah DEYTRI ROBEKKA ARITONANGKomisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah
|
EditorHindra Liauw
JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil penyandingan data pemilih versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menyisakan hingga 21 juta pemilih yang belum sinkron. Sebagian besar ketidakcocokan data disebabkan nomor induk kependudukan (NIK) pemilih yang tidak valid.

"Sampai dengan Minggu (29/10/2013) lalu, (data yang tidak sinkron) tidak sefantastis sebelumnya. DPSHP (daftar pemilih sementara hasil perbaikan) mendekati benar, disesuaikan dengan DP4 (daftar penduduk potensial pemilih pemilu). Sudah 160 juta data fixed. Sebanyak 21 juta yang belom sinkron," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat ditemui di kantornya, Selasa (1/10/2013).

Dia mengatakan, penyandingan dan sinkronisasi data kedua pihak akan terus dilakukan hingga Rabu (2/10/2013). Mantan Ketua KPU Jawa Barat itu memastikan, persoalan NIK yang dipalsukan atau pemilih tanpa NIK akan segera dipecahkan. Menurut Ferry, KPU akan tetap melakukan pengecekan terhadap NIK dan nomor kartu keluarga (NKK) meski dua hal itu merupakan domain Kemendagri.

"Tidak ada NIK yang hilang, itu hanya tidak ada kesesuaian saja di lapangan. Kalau NIK tidak sesuai, kami akan cari variabel lain untuk mencocokkan, misalnya nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat. Kewajiban kami dalam PKPU itu adalah yang tidak terdaftar, yang tidak punya NIK pun harus didaftarkan karena itu adalah warga negara Indonesia," jelas Ferry.

Adapun tenaga ahli teknis KPU Partono Samino mengatakan, dari 21 juta data pemilih dengan NIK yang belum valid itu, sebenarnya pemilih telah tercatat dalam data manual KPU di lapangan. Hanya, katanya, terdapat kesalahan teknis dalam pengunggahan data pemilih ke dalam sistem informasi daftar pemilih (Sidalih).

Sebelumnya, hasil penyandingan DPSHP dan DP4 Kemendagri menunjukkan terdapat 65 juta lebih data pemilih yang belum sinkron. Sebagian besar ketidaksinkronan itu disebabkan persoalan teknis, yakni jumlah digit NIK yang tidak lengkap.

Sebanyak 190.463.184 pemilih berdasarkan DP4 Kemendagri dimutakhirkan menjadi DPSHP oleh KPU menjadi 181.140.282 pemilih. Sebanyak 65 juta data pemilih yang belum sinkron merupakan data dengan NIK yang lebih atau kurang digitnya. Jumlah standar dalam NIK adalah 16 digit. Sementara yang terhimpun dalam sidalih ada yang kurang dari 16 digit, dan lebih dari 16 digit.

Setelah duduk bersama, atas pengawasan Komisi II dan Bawaslu, KPU dan Kemendagri sepakat untuk melakukan verifikasi ulang atas DPT yang sudah ditetapkan maupun DPT yang belum ditetapkan di tingkat kabupaten/kota.

Data-data yang diindikasikan belum sinkron akan dicek kembali. KPU memiliki sisa waktu hingga 13 Oktober untuk menetapkan DPT di tingkat kabupaten/kota. Rekapitulasi DPT secara nasional dijadwalkan pada 23 Oktober 2013.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Sepenuhnya Cair

Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Sepenuhnya Cair

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengacara Djoko Tjandra Ditahan | Kini Ada 123.503 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia

[POPULER NASIONAL] Pengacara Djoko Tjandra Ditahan | Kini Ada 123.503 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Nasional
Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Nasional
Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X